DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJPD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program pembangunan Daerah bagi calon Bupati. RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Kepala Daerah.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Wilayah Daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah, rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah, rencana Pola Ruang Wilayah Daerah, penetapan Kawasan strategis Daerah, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah.
10.Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pasal 2

(1)RPJPD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW, serta menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program pembangunan Daerah bagi calon Bupati.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 ini adalah:

a.untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
b.untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
c.sebagai pedoman bagi Calon Bupati dalam menyusun visi dan misi Bupati; dan
d.sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 4

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I mengenai pendahuluan;
2. b.bab II mengenai gambaran umum kondisi daerah;
3. c.bab III mengenai permasalahan dan isu strategis;
4. d.bab IV mengenai visi dan misi daerah;
5. e.bab V mengenai arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
6. f.bab VI mengenai penutup.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.teijadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain :
  1. 1.teijadinya bencana alam;
  2. 2.goncangan politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangguan keamanan;
  6. 6.pemekaran daerah; atau
  7. 7.perubahan kebijakan nasional.
(2)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan di Pacitan pada tanggal 17- 9 - 2024 BUPATI PACITAN ttd INDRATA NUR BAYUAJI Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 17 - 9 - 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN, ttd HERU WIWOHO SP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 205-4/2024 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ISRANTO,S.Sos.,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690303 198903 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045 I. UMUM Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasinya Perencanaan yang baik dan berkualitas sebagai cikal bakal untuk mewujudkan pembangunan yang baik, tepat guna dan tepat sasaran. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan tersebut akan menghasilkan berbagai pilihan keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta- fakta yang akan digunakan sebagai dasar oleh pemerintahan daerah guna menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah diantaranya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. H. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…