DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tertib jalan dan kendaraan, tertib sungai, saluran, kolam, dan waduk, tertib lingkungan, tertib tempat usaha, tertib sosial, tertib bermasayarakat, tertib pelajar, kerjasama dan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup, dan penjelasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa u n t u k mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Pacitan yang tertib nyaman dan tentram, maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban u m u m dan ketentraman masyarakat d i daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penyelenggaraan Ketertiban U m u m dan Ketentraman Masyarakat d i Kabupaten Pacitan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang H u k u m Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahim 2016 tentaing Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN: Menetopkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PENYELENGGARAAN K E T E R T I B A N UMUM DAN KETENTRABfAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adsdah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
5.Ketertiban u m u m dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6.Fasilitas U m u m adalah seluruh fasilitas milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang fungsinya di pergunakan u n t u k kepentingan u m u m termasuk jalan, jembatan dan saluran air.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, d i atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali j a l a n kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8.J a l u r Hijau adalah j a l u r tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga dan taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
10.Orang adalah manusia atau badan h u k u m .
11.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak u n t u k beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana u n t u k menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
13.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta d i m u k a u m u m dengan berbagai cara dan alasan u n t u k mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14.Pengamen adalaih orang yang mempunyai kegiatan u n t u k memperoleh imbalan jasa ditempat dengan alat musik tertentu.
15.Rumah kos adalah r u m a h yang dimiliki/ dikuasai baik secara perorangan dan/atau badan u n t u k suatu usaha penyewaan kamar sebagai tempat menginap dengan menarik pembayaran secara bulanan atau kelipatannya. BAB 11 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban U m u m dan Ketentraman Masyarakat adalah sarana i m t u k memberikan kepastian h u k u m dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat d i daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban u m u m dan ketentraman masyarakat d i daerah bertujuan u n t u k :

a.Memberikan dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban u m u m dan ketentraman masyarakat d i daerah;
b.Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat d i daerah; dan
c.Menumbuhkembangkan budaya disipUn bagi masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.
a.tertib jalan dan kendaraan;
b.tertib sungai, saluran, kolam, dan waduk;
c.tertib lingkungan;
d.tertib tempat usaha;
e.tertib sosial;
f.tertib bermasyarakat;
g.tertib pelajar; h . kerja sama dan koordinasi; dan i . pembinaan dan pengendalian.

BAB IV

T E R T I B JALAN DAN KENDARAAN

Pasal 5

(1)Setiap pejalan kaki agar berjalan d i tempat yang telah disediakan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang j a l a n agar menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau r a m b u penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan u m u m agar menunggu d i halte atau tempat pemberhentian yang telah disediakan.
(4)Setiap pengemudi kendaraan u m u m agar menunggu, menaikkan dan/ atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat yang telah ditentukan. P a s a l 6
(1)Setiap orang dilarang :
1. a.menutup jalan;
2. b.membuat atau memasang portal atau p i n t u penutup jalan;
3. c.membuat atau memasang tanggul d i ruang milik jalan;
4. d.membuat, memasang, mcmindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
5. e.menutup terobosan atau putaran jalan;
6. f.menempatkan benda dan/atau barang bekas, menempatkan/menjadikan garasi/membiarkan kendaraan dalam keadaan nisak/ memperbaiki kendaraan/mengecat kendaraan, melakukan kegiatan membongkar/memuat barang-barang d i ruang milik jalan;
7. g.memanfaatkan ruang milik jalan selain peruntukannya; h . Merusak perkerasan jalan; i . Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak tanda-tanda peringatan, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas sejenis; j . Membuang dan membakar sampah d i ruang milik jalan;
8. k.Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke j a l a n yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
  1. 1.Setiap orang dilarang meminta bantuan/sumbangan, menjajakan barang, serta melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan dijalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
9. m.Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a, b, c, e, g, dan 1 dikecualikan apabila mendapat izin dari Pejabat yang berwenang. P a s a l 7 Setiap orang d i l a r a n g :
1. a.mengangkut bahan berdebu, bahan material, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
2. b.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakair, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan u m u m dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka. P a s a l 8 Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada w a k t u melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan/atau fasilitas kesehatan.

Pasal 9

(1)Setiap pengendara kendaraan dilarang :
1. a.membuang sampah disembarang tempat; dan
2. b.meludah d i kendaraan u m u m dan/atau d i j a l a n .
(2)Setiap kendaraan u m u m wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.

Pasal 10

Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran d i jalan u m u m dengan memungut biaya tanpa izin Pejabat yang berwenang.

BAB V

I I T E R T I B TEMPAT USAHA

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

a.membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha d i atas saluran sungai dan bantaran sungai serta d i dalam kawasan waduk;
b.memasang/menempatkan kabel atau pipa d i bawah atau melintasi saluran sungai serta d i dalam kawasan waduk tanpa izin Pejabat yang berwenang ; dan
c.Membuang sampah d i sungai, waduk dan saluran air.

Pasal 12

(1)Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan d i kolam-kolam kelengkapan keindahan lingkungan Daerah,
(2)Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan Daerah, dan tempat lainnya yang sejenis kecuali u n t u k kepentingan pemerintah daerah.

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak t u t u p got, selokan atau saluran lainnya, serta komponen bangunan pelengkap saluran jalan, kecuedi dilakukan oleh petugas u n t u k kepentingan pemerintah daerah.
(2)Setiap orang dilarang membuka atau menutup p i n t u air tanpa ijin dari petugas yang berwenang;
(3)Setiap orang dilarang membuat bangunan yang mengakibatkan berkurangnya luas penampang saluran air atau mengakibatkan terganggunya allran air.

BAB VX

T E R T I B LINGKUNGAN

Pasal 14

(1)U n t u k mewujudkan ketertiban lingkungan, setiap Orang dilarang:
1. a.Membuang sampah, mengotori, atau merusak fasilitas u m u m dan/atau t u m b u h a n pendukungnya;
2. b.Mendirikan bangunan d i fasilitas u m u m tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
3. c.Menggunakan fasilitas u m u m u n t u k kegiatan diluar peruntukannya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
4. d.Membuat, menyimpan, mempeijualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya;
5. e.Membuat gaduh/atau membunyikan bunyi-bunjrian secara berlebihain sehingga mengganggu ketenteraman penduduk sekitamya;
6. f.Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan d i dinding atau d i tembok fasilitas u m u m ;
7. g.membangun dan/atau bertempat tinggal d i j a l u r hijau, taman dan tempat u m u m ; h . Menebang, memangkas, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada d i fasilitas u m u m tanpa izin dari pejabat yang berwenang; i . Menanam pohon dalam kawasan saluran listrik dengan jangkauan rebahan pohon mencapai kabel; j . Menanam pohon dalam kawasan permukiman penduduk dengan jangkauan rebahan pohon mencapai rumah; dan
8. k.Melakukan usaha petemakan yang menimbulkan pencemaran udara dilingkungan perumahan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan warga sekitar.
(2)Setiap Orang wajib memotong/memangkas pohon disekitar perumahan yang jangkauan rebahan pohon mencapai rumah disekitamya.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…