DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Pengelolaan Limbah B3 yang terdiri dari : a. penyimpanan sementara limbah B3; dan b. pengumpulan limbah B3.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkatnya limbah bahan berbahaya dan beracun dapat mencemari, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup sehingga perlu melakukan pengaturan, pengelolaan dan pengendalian;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sudah tidak sesuai dengan perkembangan h u k u m dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyimpanan dan Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/Kum.I/ll/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Baihan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN DAN BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

I I KATEGORI LIMBAH B 3

Pasal 1

Dalaim Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Bupati adalah Bupati Pacitan.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan RalQ^at Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung m a u p u n tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan m a k h l u k hidup lain.
6.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7.Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8.Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3.
9.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilalcukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
10.Pengumpulan Limbaih B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil yang menyimpan Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3.
11.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubemur, dan bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12.Komitmen adalah pemyataan Pelaku Usaha u n t u k memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
13.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat u n t u k memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15.Nomor I n d u k Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendeiftaran.
16.Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
17.Lembaga Pengelola dan Penyelen^ara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan u m s a n pemerintahan d i bidang koordinasi penanaman modal.
18.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan h u k u m maupun yang tidak berbadan h u k u m yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah i n i meliputi Pengelolaan Limbah B3 yang terdiri d a r i :

a.penyimpanan sementara limbah B3; dan
b.pengumpulan limbah B3.

Pasal 3

(1)Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan limbah B3 terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjut£in yang berwawasan lingkungan.
(2)Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 bertujuan u n t u k pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 4

(1)Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 kategori 1; dan
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(2)Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbemya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
3. c.Limbah B3 dari sumber spesifik
(3)Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b u m f c meliputi:
1. a.Limbah B3 dari sumber spesifik u m u m ; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(4)Kategori limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam h a l terdapat Limbah diluar perincian daftar Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang terindikasi memiliki karakteristik:

a.mudah meledak;
b.mudah menyala;
c.reaktif;
d.infeksius;
e.korosif; dan/atau
f.beracun wajib dilakukan u j i karakteristik u n t u k mengidentifikasi Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3
(2)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan:
1. a.penyimpanan Limbah B3 tanpa Izin; dan/atau
2. b.pencampuran Limbah B3 yang disimpan.

BAB IV

PENYIMPANAN LIMBAH B 3 P a s a l 6

Pasal 7

(1)Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)harus memenuhi persyaratan:
1. a.lokasi Penyimpanan Limbah B3;
2. b.fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan j u m l a h Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
3. c.peralatan penanggulangan keadaan darurat.
(2)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
(3)Dalam h a l lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi u n t u k perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4)Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berada d i dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

I I PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Setiap orang yang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan Limbah B3 dilarang:
1. a.melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya;
2. b.melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
3. c.melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
4. d.menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
(2)Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.segregasi Limbah B3; dan
2. b.penyimpanan Limbah B3.
(3)Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f a dilakukan sesuai dengan:
1. a.nama Limbah B3; dan
2. b.karakteristik Limbah B3.
(4)Nama Limbah B3 dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h u r u f a dan h u r u f b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya,, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
(2)Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan b u k t i penyerahan Limbah B3.
(3)Salinan b u k t i penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 10

Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 u n t u k Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 11

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 harus memiliki NIB
(2)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dengan melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…