mengatur tentang pembubaran perusahaan daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan, Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propmsi Djawa Timur (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tmgkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propmsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lmgkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Comd-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6845), 8 Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 305), 9 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322), 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 186), 11 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 12 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisms, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 155), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG FEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH “ANEKA USAHA” KABUPATEN PACITAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan 2 Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Pacitan 3 Bupati adalah Bupati Pacitan 4 Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan untuk disertakan dalam perseroan 5 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dismgkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah 6 Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan 7 Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Pacitan
BAB II
Pelaksanaan pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perusahaan Daerah dikembalikan kepada Daerah
Pegawai Perusahaan Daerah diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan Daerah mi mulai berlaku a Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendman Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 Nomor 7), dan b Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendman Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dmyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 24 - 10 - 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN ttd HERU WIWOHO SP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 171-7/2023 -------------- ---------------------------------
Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 24 - 10 - 2023 BUPATI PACITAN ttd INDRATA NUR BAYUAJI ^ TSRANTCXSy^os , M Si ^^^ero^na^Tin gkat I NIF^ 96^0303 198903 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH “ANEKA USAHA” KABUPATEN PACITAN I. UMUM Tujuan pendman Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendman Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 adalah untuk menunjang kelancaran pengembangan Kawasan Strategis Terpadu dalam rangka menjahn keijasama dengan penanam modal sebagai upaya pengembangan perekonomian Daerah yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana, sehmgga dapat menunjang terbukanya kesempatan keija bagi masyarakat, serta dapat memngkatkan pendapatan Daerah Namun, semng dengan berjalannya waktu Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, sehmgga tidak dapat membenkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan selalu merugi dan membebam anggaran Daerah Berbagai upaya telah dilakukan dalam pembenahan manajemen dan pengelolaan usaha, namun hasilnya tidak membawa perubahan yang sigmfikan Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan perlu dibubarkan melalui Peraturan Daerah guna membenkan kepastian hukum II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukupjelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…