DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip pengelolaan barang milik daerah, ruang lingkup, pejabat pengelola barang milik daerah, perencanakan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum, barang milik daerah berupa rumah negara, ganti rugi dan sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup dan penjelasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

10.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
11.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang u n t u k menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
13.Penilaian adalah proses kegiatan u n t u k memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
14.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah u n t u k menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedahg berjalah sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
15.Penggunaan adalah. kegiatan. .yang d i l a k u k a n . oleh P e n ^ u n a Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
16.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan u n t u k penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka w a k t u tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka w a k t u tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
19.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka w a k t u tertentu dalam _ rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaah lairihya..
20.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentu yang telah disepakati, u n t u k selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka w a k t u . 2 1 . Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah . berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan i m t u k didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentu yang disepakati.
22.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha u n t u k kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23.Pemihdahtahgahah adalah pengalihan kepemilikEui Barang Milik Daerah.
24.Penjualan adalah. pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
25.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengam nilai seimbang.
26.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
27.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan i m t u k diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik daerah, atau badan h u k u m lainnya yang dimiliki daerah.
28.Pemusnahan adalah tindakan^ memusnahkan fisik dan/atau kegimaem Barang Milik Daerah.
29.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang u n t u k membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30.Penatausahaan adalah rangkaian ke^atan yang meliputi peihbukuah, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. . . . . 3 1 . Inventarisasi adalah kegiatan u n t u k melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
32.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
33.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
34.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. B A B I I B I A K S U D DAN T U J U A N

Pasal 2

Maksud pengelolaan Barang Milik Daerah adalah i m t u k :

a.memberikan pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
b.memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah u n t u k :

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b.terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; dan
c.terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, dan efisien B A B i n P R I N S I P P E N G E L O L A A N B A R A N G B U L I K D A E R A H P a s a l 4

(1)Barang Milik Daerah m e l i p u t i :
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a dilengkapi dengan dokumen pengadaan.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f b dilengkapi dengan dokumen perolehan.

Pasal 5

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1)h u r u f b, meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putiisan pengadilah yang telah memperoleh kekuatan h u k u m tetap; dan
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil diinvestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang digadaikan/dijaminkan u n t u k mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembajraran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. a.Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
3. c.pengadaan;
4. d.penggunaan;
5. e.pemanfaatan;
6. f.pengamanan dan pemeliharaan;
7. g.penilaian; h . pemindahtanganan; i . pemusnahan j . penghapusan;
8. k.penatausahaan;
  1. 1.periibiriaah, pengawasan dari perigeridaliari; m . pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan U m u m Daerah; n . Barang Milik Daerah berupa r u m a h negara; dan
9. o.ganti rugi dan sanksi. B A B V PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

BAB IV

Ruang Lingkup P a s a l 7 Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah i n i m e l i p u t i :

Pasal 8

(1)Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan bertanggung jawab;
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan u s u l pemindaihtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui u s u l pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui u s u l pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan h . Menyetujui u s u l pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur;
(1)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.Mengajukan u s u l pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan atas delegasi Bupati;
5. e.Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemushahah, dan peiighapusah Barang Milik Daerah;
6. f.Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
7. g.Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; h . Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pengelola Barang Milik Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 10

(1)Kepala Peran^cat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:.
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penjnisiman rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pehgajiiah i i s i i l pemahfaatah dan pemindahtahgahmi Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; . . .
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang i m t u k mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan i m t u k kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; h . mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada h u r u f g; i . membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan j , menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Pasal 11

(1)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya u n t u k kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan u s u l pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan u n t u k kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h . mengajukan usiol pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; i . melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; j . menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. Bagiari Kelima Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

(1)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dapat melimpahkan . sebagian kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas u s u l Pengguna Barang.
(3)Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan j u m l a h barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(4)Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Barang.

Pasal 13

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas u s u l Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Miiik Daerah pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan P e n ^ u n a Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada P e n ^ u n a Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan l i h t u k kepehtihgah penyelenggaraan tugas dan fiihgsi Pengguna Barang dem sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahvman yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h . memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) u n t u k mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; i . meneliti dan memveriflkasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR).setiap semester dan setiap tahun; j . melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
8. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 14

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas u s u l Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menjdapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.meh^apkah dokuiheh pehgajiiah iisulah pemahfaatah dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pehggliha Barang yang tidak digiinakah u n t u k kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
7. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; h . melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; dan i . merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang^Milik Daerah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pehguriis Bafahg Pengelola dilarang ihelaklikah kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau , bertindak. sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 15

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas u s u l Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu menjdapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status p e n ^ u n a a n Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Miiik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Penggiiha Bafahg;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan . pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan u n t u k kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pen^;una Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; h . menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i . menjdapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j . mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
8. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
9. m.memberi label Barang MiHk Daerah; n . mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
10. o.melakukan sfocfc opname barang persediaan;
11. p.melakukan sfocfc opname barang d i bawah batas kapitalisasi;
12. q.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan ihehyimpah asli/fotokopi/salinan doklimeh penatausahaan;
13. r.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan
14. s.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam h a l melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekeijaah pemborongan dan pehjiialah jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan/penjualan. tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…