mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan yang memuat perubahan sebagai berikut, Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, Pasal 11 dihapus, Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, Lampiran dihapus.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Orgamsasi dan Tata Keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propmsi Djawa Timur (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tmgkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propmsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lmgkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 6 Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828), 7 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6404), 8 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186), 10 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103, 11 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 12 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 13 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 14 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087), 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 7), 16 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 8), 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN: M enetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai benkut 1 Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehmgga berbunyi sebagai benkut
Pada saat Peraturan Daerah mi mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 4 Lampiran dihapus Pasal II Peraturan Daerah mi muiai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 24 - 10 - 2023 BUPATI PACITAN, INDRATA NUR BAYUAJI Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 24 - 10 - 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN, ttd HERU WIWOHO SP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 172-8/2023 PENJBLASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAII BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Berpedoman pada ketentuan di atas, Pemenntah Daerah Kabupaten Pacitan telah mengkoordmasikan perubahan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berdasarkan penilaian/kajian akademis terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pacitan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui surat Nomor B-1115/BNPB/SU/HK 02 01/2/2023 tanggal 28 Februan 2023 membenkan rekomendasi mengenai klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan yaitu dengan klasifikasi A Serta berdasarkan surat Menten Dalam Negen Nomor 100 2 2 6/3264/OTDA tanggal 18 April 2023 memmta Gubemur Jawa Timur sebagai wakil Pemenntah Pusat untuk melakukan fasilitasi tindak lanjut proses pemngkatan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah direkomendasikan dalam surat Gubemur Jawa Timur Nomor 061/19633/031 1/2023 tanggal 24 Mei 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Klasifikasi A dikepalai secara ex-officio oleh Sekretans Daerah dengan kelembagaaan 1 (satu) Kepala Pelaksana, 1 (satu) Sekretans yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Bidang yang masmg-masmg Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Adapun ketiga bidang tersebut adalah a Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, b Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan c Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas
Membuka PDF…