DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, pengangkatan perangkat desa, mekanisme pengaduan masalah, pemberhentian perangkat desa, kekosongan jabatan perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, hak, kewajiban dan larangan perangkat desa, pembiayaan, mutasi perangkat desa, cuti perangkat desa, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan penjelasan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA«

BAB I

KETENTUAN imUM

Pasal 1

Dalam Peratxiran Daerah i n i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Daerah d i Kabupaten Pacitan.
5.Desa adalah desa yang berada dalam Wilayah Kabupaten Pacitan.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelen^araan u r u s a n pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban i m t u k menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah u n s u r staf yang membantu Kepala Desa dalam pcnyusunan kebijakan dsin koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan u n s u r pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan u n s u r kewilayahan.
10.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukEin sebagai u n s u r pimpinan Sekretariat Desa.
11.Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai u n s u r staf sekretariat.
12.Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
13.Kepala D u s u n adalah Perangkat Desa yang merupakan Kepala Kewilayahan berkedudukan sebagai u n s u r satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya d i wilayahnya.
14.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahiman Pemerintahan Desa.
17.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
18.Dusxm adalah bagian wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun.
19.Hari adalah hari kerja yang berlaku d i Pemerintah Kabupaten Pacitan. B A B n PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa merupakan penanggungjawab proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi:
1. a.persyaratan u m u m ; dan
2. b.persyaratan khusus.
(2)Persyaratan u m u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah u m u m atau yang sederajat;
2. b.berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat p u l u h dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f b meliputi:
1. a.memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik minimal program Microsoft Word (MS) dan Microsoft Excel yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Pemyataan d i atas materai cukup;
2. b.berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catalan Kepolisian;
3. c.tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta dibuktikan dengan Surat Pemyataan;
4. d.Bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD harus mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pengunduran diri atau keputusan pemberhentian; dan
5. e.Menyetor j a m i n a n kesungguhan yang besaran dan tata caranya diatur dengan Peraturan Desa.
(4)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), bagi calon Kepala D u s i m wajib bertempat tinggal d i Dusun yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala D u s u n . P a s a l 4
(1)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) h u r u f c terdiri atas :
1. a.Surat permohonan menjadi Perangkat Desa ysmg dibuat oleh yang bersangkutan d i atas kertas segel atau bermeterai cukup;
2. b.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
3. c.Surat Pemyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan d i atas kertas bermaterai;
4. d.Surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
5. e.Foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
6. f.Fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
7. g.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; h . Surat Keterangan Bebas dari Nfirkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari Rumah Sakit U m u m Daerah (RSUD); dan i . Surat Pemyataan d i atas kertas segel atau bermeterai c u k u p u n t u k bertempat tinggal d i D u s u n yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun, bagi calon Kepala Dusun.
(2)Kententuan lebih lanjut mengenai bentuk format dan kelengkapEin persyaratan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.Pembentukan Panitia.
b.Penj aringEin;
c.penyaringan;
d.konsultasi kepada Camat; dan
e.Pelantikan Perangkat Desa.

Pasal 6

(1)Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagEiimana dimaksud pada ayat (1) beijumlah ganjil minimal 5 (lima) orang dengan susunan:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
3. c.1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(3)Personil panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari i m s u r pemerintah desa, ketua RT/RW, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau tokoh masyarakat setempat.
(4)Kepala Desa dan anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi panitia.

Pasal 7

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :
1. a.Menyusun program kerja dan tata tertib pengisian perangkat desa;
2. b.Mengajukan rencana biaya;
3. c.Mengumvimkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
4. d.Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon;
5. e.Menetapkan Calon yang memenuhi syarat administrasi;
6. f.Melaksanakan penjaringan dan penyaringan; dan
7. g.Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
(2)U n t u k kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan d i Kantor Desa setempat.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten.
(2)Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.Mengawasi proses pembentukan Panitia;
2. b.Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan; dan
3. c.Memberikan masukan dan arahan kepada Panitia tingkat Desa. P a s a l 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Panitia diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

(1)Panitia membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 selama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pendaftaran, -
(2)Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan d i tempat-tempat u m u m yang mudah dilihat masyarakat.

Pasal 11

(1)Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(2)Apabila dalam w a k t u pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat pendaftar Bakal Calon atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, Panitia mengumumkan dan membuka pendaftaran tahap 11 dalam w a k t u 7 (tujuh) hari.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bakal calon diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Panitia melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Perangkat desa.
(2)Penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Panitia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
2. b.Apabila diperlukan panitia dapat melakukan klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa pada lembaga / Instansi terkait.
(3)Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), adalah sebagai berikut:
1. a.Apabila berkas persyaratan Bakal Calon telah memenuhi ketentuan, maka bakal calon ditetapkan sebagai calon dan dilanjutkan ke proses penyaringan;
2. b.Apabila berkas p e r ^ a r a t a n Bakal Calon belum memenuhi ketentuan, yang bersangkutan diberi kesempatan melengkapi berkas persyaratan dalam w a k t u paling lama 3 (tiga) hari; dan
3. c.Apabila Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada h u r u f b tetap tidak dapat memenuhi berkas persyaratan sesuai ketentuan, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian berkas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagsdmana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) h u r u f a ditetapkan oleh ketua panitia sebagai Calon Perangkat Desa dengan keputusan.
(2)Dalam hal bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang maka dilakukan proses penjaringan ulang.
(3)Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon dilarang megundurkan diri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaringan ulang diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

(1)Penyaringan terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui:
1. a.ujian tulis i m t u k Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi; dan
2. b.ujian tertulis atau pemilihan u n t u k Kepala Dusun.
(2)Bentuk penyaringan kepala d u s u n sebagaimana dimaksud ayat (1) h u r u f b diatur dalam Peraturan Desa,
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian tulis dan pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…