Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i , terdiri atas :
1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampran V
6.Lampriran V I
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX^ ParafHierarKi V Rabag L; Lfgpjffan-—=X p.iraf Koordinasi pO PemraKarsa PD Terkait Ringkasan APBD ;
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; Rekapitulasi Belanja Daerah u n t u k keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar J u m l a h Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ; Daftar Piutang Daerah ; Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ; XJaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset -telap Daerah ; HXiftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset laj n n y a ;
11.Lampiran X I : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran i n i ;
12.Lampiran X I I : Daftar Dana Cadangan Daerah dan 13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
P a s a l ? Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daereih T a h u n Anggaran 2020, sebagai landasan operasional atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.