DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp 1.715.234.364.165,00 b. Belanja Rp 1.716.284.364.165,00 Surplus/tdefisit) Rp (1.500.000.000,00) c. Pembiayaan Penerimaan Rp 2.500.000.000,00 d. Pengeluaran Rp 1.450.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 1.050.000.000,00 d. Sisa Lebih Pembiayaan 0,00 Rincian dapat dilihat pada lampiran peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 1.717.734.364.165,00 dengan rincian terdiri atas: Rp 1.715.234.364.165,00 Rp 1.716.284.364.165,00

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Surplus/(Defisit)
c.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

Pasal 2

Rp (1.050.000.000,00) Rp Rp 2.500.000.000,00 1.450.000.000.00 Rp 1.050.000.000.00 0,00

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h u r u f a terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli daerah sejumlah Rp 194.706.585.466,00
2. b.Dana Perimbangan Sejumlah Rp 1.200.014.157.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 320.513.621.699,00 Sejumlah
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a m e l i p u t i :
1. a.Pajak Daerah Sejumlah Rp 34.894.255.616,00 b.. Retribusi Daerah Rp 31.684.247.522,00 c . _ H a s i l _ E e n g ^ c t e r r , . Kekayaan Daerah yang Rp 2.600.000.000,00 Sekd3 \ f: \ Hukum • A s i j U a i n j f ^ m — ^ PD i ^ i E i t t * f f h h PO Terkait n Asli daerah yang sah Rp 125.528.082.328,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
1. a.Dana Bagi Hasil Sejumlah
2. b.Dana Alokasi U m u m Sejumlah
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana h u r u f c m e l i p u t i :
1. a.Pendapatan Hibah Sejumlah
2. b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Sejumlah
3. c.Dana Penyesuaian Otonomi Khusus sejumlah

Pasal 3

(1)h u r u f b meliputi : Rp 61.816.911.000,00 Rp 831.684.712.000,00 Rp 306.512.534.000,00 dimaksud pada ayat (1) Rp 46.742.000.000,00 Rp 88.341.365.699,00 Rp 185.430.256.000,00 Rp 712.208.683.880,00 Rp Rp Rp 78.309.707.355,00 11.039.100.000,00 6.184.022.754,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h u r u f b terdiri atas :
1. a.Belanja Tidak Langsung Sejumlah Rp 1.094.215.526.289,00
2. b.Belanja Langsung Sejumlah Rp 622.068.837.876,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a m e l i p u t i :
1. a.Belanja Pegawai
2. b.Belanja Hibah
3. c.Belanja Bantuan Sosial
4. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa D a n Partai Politik
6. f.Belanja Tidak Terduga
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f b m e l i p u t i :
1. a.Belanja Pegawai Rp 28.531.805.954,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp 382.741.774.876,20
3. c.Belanja Modal Rp 210.795.256.045,80

Pasal 4

Rp 289.974.012.300,00 Rp 2.500,000.000,00

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h u r u f c terdiri atas :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 1.450.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a m e l i p u t i : SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f b m e l i p u t i : Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah ; Rp. 1.450.000.000,00

Pasal 5

(1)
(2)[ Hierarki Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukain pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.t i d ^ diharapkaft- terj adi secara berulang; ^aS^Sii^ij^-kcrniali dan pengaruh pemerintah daerah;dan jprmiHTri linmpnId yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka po'^peSuShan j ^ g p i f ebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beijalan ;dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja u n t u k keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja u n t u k keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
1. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
2. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang- undangan; dan/atau
3. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) h u r u f a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat u n t u k kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(10)Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja keadaan darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i , terdiri atas :

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampran V
6.Lampriran V I
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX^ ParafHierarKi V Rabag L; Lfgpjffan-—=X p.iraf Koordinasi pO PemraKarsa PD Terkait Ringkasan APBD ; Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ; Rekapitulasi Belanja Daerah u n t u k keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar J u m l a h Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ; Daftar Piutang Daerah ; Daftar Penyertaan modal (investasi Daerah) ; XJaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset -telap Daerah ; HXiftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset laj n n y a ;
11.Lampiran X I : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran i n i ;
12.Lampiran X I I : Daftar Dana Cadangan Daerah dan 13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. P a s a l ? Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daereih T a h u n Anggaran 2020, sebagai landasan operasional atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daereih Kabupaten Pacitan. Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 23 - 1 2 - 2019 Ditetapkan d i Pacitan pada tanggal 23 - 12 - 2019 BUPATI PACITAN; INDARTATO S E K R B T A R I S DAERAH KABUPATEN PACITAN Dr I r H E R U WIWOHO SP. M S i Pembina Utama Muda NIP. 19670716 199202 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 408-9/2019 ParafKoordinasi ' Asisten. PD Pemrakarsa PD Terkait

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…