DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas Pemerintahan Umum Lainnya Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya;
c.bahwa atas pertimbangarl sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Peraturan Daerah .Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas perlu dilakukan perubahan yang penetapannya dengan Peraturan Daer8.h. lVIengingat 1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung jawab • 1 . . 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 L 12. 13. 14. Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat D~n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NomoI' 112, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0l1esia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran c . Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 15. Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Trunbahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 16. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang17. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan DaeFah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 Teritang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS Dan BUPATI PADANG LAWAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASl DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padru-lg Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas ( Lembaran Daerah .Kabupaten Pac1ang Lawas Tahun 2009. Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Perahgkat Daerah (Leinbaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 Nomor 03), diubah sehingga berbunyi sebagai menjadi : 1. 2.

(1)
(2)Ketentuan dalam Pasal 6 diubah,sehingga Pasal 6 berbunyisebagai menjadi: Pasa16
(1)Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
1. a.Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
  1. 1.Sub BaE,ri.an Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
  2. 2.Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja sama;
  3. 3.Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan.
2. b.Bagian Hukum, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perundang-undangan;
  2. 2.Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
  3. 3.Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
(2)Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. a.Bagian Perekonomian, terdiri daTi :
  1. 1.Sub Bagian Perekonomian;
  2. 2.Sub Bagian Produksi dan Badan Usaha Milik Daerah;
  3. 3.Sub Bagian Sumber Daya Alam.
2. b.Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. 2.Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
  3. 3.Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
3. c.Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri daTi :
  1. 1.Sub aagia.TJ. Kesejahteraan Rakyat;
  2. 2.Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;
  3. 3.Sub Bagian Saran dan Prasarana Kesejahteraan;
  4. 3.Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
4. a.Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagia11 Tata Usaha; .
  2. 2.Sub Bagian Rumah Tangga;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan;
5. b.Bagian Organisasi, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Kelembagaan;
  2. 2.Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  3. 3.Sub Bagian Analisis Jabatan dan Akuntabilitas;
6. c.Bagian Humas, terdiri daTi:
  1. 1.Sub Bagian Protokol;
  2. 2.Sub Bagian Pemberitaan;
  3. 3.Sub Bagian Dokumentasi dan Perjalanan Dinas; Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi menjadi : Pasa17 Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagairnana dimaksud P~sa1 6 ayat (1), (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Bagan Organisasi SekretaTiat Daerah Kabupaten sebagairnana terCaJ.1.tuln dalam Lampiran r dan merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. 3.Ketentuan Bagian Keempat Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi menjadi:
  5. 4.Ketentuan Bagian Kelima Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi menjadi:
  6. 5.Ketentuan Bagian Keenam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi menjadi: Bag~an Keenam Asisten Administrasi Umum Pasa114 Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Urusan Pemerintaha.ll dibidang Umum, Ketatausahaan/administrasi, rumah tangga, perlengkapan, perhubungan, komunikasi dan informasi, sandi, Kepegawaian, administrasi keuangan, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Akuntabilitas, keprotokolan dan acara, pemberitaan dan informasi, dokumentasi dan pemeliharaan, Transmigrasi, Arsip, Perpustakaan, Kebersihan dan Pertamanan.
  7. 6.Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi menjadi :

BAB VII

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 74

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor terdiri dari :

1.Inspektorat;
2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3.Badan Kepegawaian Daerah;
4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6.Badan Lingkungan Hidup Daerah;
7.Kantor Kesatuan Bangsa , dan Politik; 7a. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
8.Satuan Polisi Pamong Praja;
9.Rumah Sakit Umum Daerah.
7.Ket~ntuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi menjadi : Organisasi Pasa178

(1)Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Evaluaasi dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dalam Lampiran In dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bagian Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan Bab VIII, Pasal 112 angka 1, dan angka 4 diubah sehingga berbunyi menjadi:
1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; v ~ .I
2.Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; tI 7
3.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4.Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
9.Ketentuan Pasal 113, Pasa.l 114, Pasal 115, dan Pasal 116 diu bah, sehingga berbunyi menjadi :

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksfu"'1.a yang membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
(2)Badan Penanggulangan ~encana Daerah berada dan berkedudukan serta bertanggung jawah kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Kepala Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tugas dan Fungsi Pasal 114 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

BAB VIII

LEMBAGA LAIN Pasal 112 Lembaga lain yang berbentuk Badan dan Kantor, terdiri dari :

Pasal 115

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 di atas, Badan Penaggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana dibidang penanggulangan Bencana Daerah. Organisasi Pasal 116

(1)Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
1. a.Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program.
3. c.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari
  1. 1.Sub Bidang Rehabilitasi;
  2. 2.Sub Bidang Rekonstruksi.
4. d.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  1. 1.Sub Bidang Pencegahan
  2. 2.Sub Bidang Kesiapsiagaan
5. e.Bidang Kedaruratan
  1. 1.Sub Bidang Tanggap Darurat;
  2. 2.Sub Bidang Distribusi dan Logistik.
6. f.Bidang Penanggulangan Kebakaran
  1. 1.Sub Bidang Operasional;
  2. 2.Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional
8. h.Satuan Tugas
(2)Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan di Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi menjadi : Organisasi Pasal 122

(1)Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
1. a.Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; .
  3. 3.Sub Bagian Program.
3. c.Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Penanaman Modal;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah;
4. d.Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pameran dan Promosi;
  2. 2.Sub Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal.
5. e.Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
  2. 2.Sub Bidang Pelayanan non Perizinan.
6. f.Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengendalian Penanarnafl Modal;
  2. 2.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
7. g.Tim Teknis; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Pendelegasian Kewenangan Urusan Perizinan dan nort Perizinan serta penandatanganan perizinan atas nama Kepala Daerah akan .·diatur kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan' Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan' Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah fit Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,· memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas. .Ditetapkan di Sibuhuan ~~[t1jI~n·.ggl31 22 Ja.."1Ua-ri 2016 Ji<'O,..~~..... di Sibuhuan. " 22 Januazoi 2016 LEMBARAN DAERAB KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUlt01!NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA: (35/2016) Subbag Keuangan BAGAN ORGANISASI SEKRETARlAT DAERAH LAMPlRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR : 02 TAIIlJN 2016 TANGGAL : 22 Januari 2016 TENTANG BUPATI WAKIL BUPATI I I SEKRETARIAT DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERII\'TAHAN ~anAdm. I Pemerintahan Umun --r--- SUbba~ pemel'il;t;h::n I ! & Ketertiban ~ Umum I Subbag Otonomi Daerah& Ketjasama Hukum& HAM . - lSubbagDokumentasi I Pertanahan & 8ubbag & ~ Penyuluhan Hukum I Perbatas~n Bagian Hukum Subbag Perundang ,_I undangan SUbbag-1 Bantuan ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian ~ian I Kesejahteraa.'1 i Rakyat I . I Subbag Kesejahteraan Rakyat [EbagBin. Mental dan Subbag Penyusunan Program r Subbag Pengendalian I Prekonomian Subbag Perekonomial1 - I Subbag Produksi & BUMD - I I Pembangunan Keagamaan - I i Subbag Subbag Subbag Sarana Sumber Daya Monitoring dan I dan Prasarana U I !\lam Pelflporan Ke$ejahteraan ~ i ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BagianBagianBagian Umum & HumasOrganisasiPerlengkapan SubbagSubbagSubbagTata ProtokolKelembagaanUsaha Subbag Rumah SubbagSUbbag n W Tangga& . PemberitaanKetalaksanaan Periengkapan Subbag Dokumentasi & Perjaian Dinas l BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH ~UPATEN PADANG LAW; INSPEKTORAT KABUPATEN NOMOR : 02 TAHUN 2016 TANGGAL: 22 Januari 2016 TENTANG: INSPEKTUR I I SEKRETARIAT I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBSAGIAN I ADMINISTRASI &EVALUASI& PERENCANAAN UMUMPELAPORAN I I I I I I I I I INSPEKTUR i INSPEKTUR PEMBANTU ! I INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II WILAYAH IIIPEMBANTU WILAYAH I WILAYAH IV I I I I .~ I \I I KELOMPOK JABATAN IKELOMPOK JABATAN I I KELOMPOK JABAT~ r KELOMPOK JABATAN FUNGSION~_L__I FUNGSIONAL FUNGSIONAL J~ FUNGSIONAL BAGAN ORGANISASI LAMPI RAN III,: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANQ. LA~ BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NOMOR : 02 TAIDm 2016 TANGGAL : 22 Januari 2016 TENTANG: I KEPALA BPBD / UNSUR I I UNSUR PENGARAH PELAKSANA II I KEL.JAFUNG ! I I SEKRETARIS I \ I I I , KASUBAG. r KASUBAG UMUM I KASUB AG.KEUANGAN I I PROGRAM KABID.PENCEGAHANKABIO. REHABILITASI KABIO. KEDARURATAN KABID. PENANGGULANGAN DAN REKONSTRUKSI KEBAKARANI DAN KESiAPSIAGAAN I I KASUBID OPERASIONALKASUBID REHABILITASI KASUBID PENCEGAHAN L i KASUBID.SARANA DAN IKASUBID,REKONSTRUKSI KASUBID KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK PRASARANA SATUAN TUGAS . .. ~ BAGAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN LAMPIRAN IV : PERATURA..l-{ DAERAH KABUPATEN PADANG L NOMOR : 02 TAHUN 2016 TANGGAL : 22 Januari 2016 TENTANG KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL BnDANGPERENCANAAN DAN-.EENGEMBANGAN . ISUBBID PERENCANAAN I PENANAMAN MODAL: I -1 I SUBBID ~ I PENGEMBANGAJ~ I ~OTENSIDAERA~ SUB BAGIAN UMUM BIDANG ~ PROMOSI DAN I I KERJASAMA I I SUBBID PAMERANDAN PROMOSI SUBBID SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN iC_ ··~~B=~ID=AN~G~__~PELAYANAN TERPADU I I I SUBBID PELAYANAN PERIZINAN SUB BAG IAN PROGRAM BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I _S_U::....:'B::.:8:...:.:I~D=P-=E=N-=G-=-E=N:..::D~AL:..::..=IAN,--------,·I· _ PENA1~AMAN MODAL - KERJASAMA PENANAMAN MODAL LJ I . SUBBID PELAYANAN NON SUBBID MONITORING DAN PERIZINAN EVALUASI ~CTIMTEKNIS

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas Pemerintahan Umum Lainnya Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya;
c.bahwa atas pertimbangarl sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Peraturan Daerah .Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas perlu dilakukan perubahan yang penetapannya dengan Peraturan Daer8.h. lVIengingat 1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung jawab • 1 . . 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 L 12. 13. 14. Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat D~n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NomoI' 112, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind0l1esia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran c . Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 15. Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Trunbahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 16. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang17. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan DaeFah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 Teritang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS Dan BUPATI PADANG LAWAS

Menetapkan

(1)
(2)Ketentuan dalam Pasal 6 diubah,sehingga Pasal 6 berbunyisebagai menjadi: Pasa16
(1)Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
1. a.Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
  1. 1.Sub BaE,ri.an Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
  2. 2.Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja sama;
  3. 3.Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan.
2. b.Bagian Hukum, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perundang-undangan;
  2. 2.Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
  3. 3.Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
(2)Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. a.Bagian Perekonomian, terdiri daTi :
  1. 1.Sub Bagian Perekonomian;
  2. 2.Sub Bagian Produksi dan Badan Usaha Milik Daerah;
  3. 3.Sub Bagian Sumber Daya Alam.
2. b.Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. 2.Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
  3. 3.Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
3. c.Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri daTi :
  1. 1.Sub aagia.TJ. Kesejahteraan Rakyat;
  2. 2.Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;
  3. 3.Sub Bagian Saran dan Prasarana Kesejahteraan;
  4. 3.Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
4. a.Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagia11 Tata Usaha; .
  2. 2.Sub Bagian Rumah Tangga;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan;
5. b.Bagian Organisasi, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Kelembagaan;
  2. 2.Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  3. 3.Sub Bagian Analisis Jabatan dan Akuntabilitas;
6. c.Bagian Humas, terdiri daTi:
  1. 1.Sub Bagian Protokol;
  2. 2.Sub Bagian Pemberitaan;
  3. 3.Sub Bagian Dokumentasi dan Perjalanan Dinas; Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi menjadi : Pasa17 Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagairnana dimaksud P~sa1 6 ayat (1), (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Bagan Organisasi SekretaTiat Daerah Kabupaten sebagairnana terCaJ.1.tuln dalam Lampiran r dan merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. 3.Ketentuan Bagian Keempat Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi menjadi:
  5. 4.Ketentuan Bagian Kelima Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi menjadi:
  6. 5.Ketentuan Bagian Keenam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi menjadi: Bag~an Keenam Asisten Administrasi Umum Pasa114 Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Urusan Pemerintaha.ll dibidang Umum, Ketatausahaan/administrasi, rumah tangga, perlengkapan, perhubungan, komunikasi dan informasi, sandi, Kepegawaian, administrasi keuangan, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Akuntabilitas, keprotokolan dan acara, pemberitaan dan informasi, dokumentasi dan pemeliharaan, Transmigrasi, Arsip, Perpustakaan, Kebersihan dan Pertamanan.
  7. 6.Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi menjadi :

BAB VII

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 74

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor terdiri dari :

1.Inspektorat;
2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3.Badan Kepegawaian Daerah;
4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6.Badan Lingkungan Hidup Daerah;
7.Kantor Kesatuan Bangsa , dan Politik; 7a. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
8.Satuan Polisi Pamong Praja;
9.Rumah Sakit Umum Daerah.
7.Ket~ntuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi menjadi : Organisasi Pasa178

(1)Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Evaluaasi dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dalam Lampiran In dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bagian Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan Bab VIII, Pasal 112 angka 1, dan angka 4 diubah sehingga berbunyi menjadi:
1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; v ~ .I
2.Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; tI 7
3.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4.Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
9.Ketentuan Pasal 113, Pasa.l 114, Pasal 115, dan Pasal 116 diu bah, sehingga berbunyi menjadi :

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksfu"'1.a yang membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
(2)Badan Penanggulangan ~encana Daerah berada dan berkedudukan serta bertanggung jawah kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Kepala Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tugas dan Fungsi Pasal 114 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

BAB VIII

LEMBAGA LAIN Pasal 112 Lembaga lain yang berbentuk Badan dan Kantor, terdiri dari :

Pasal 115

(1)Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
1. a.Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program.
3. c.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari
  1. 1.Sub Bidang Rehabilitasi;
  2. 2.Sub Bidang Rekonstruksi.
4. d.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  1. 1.Sub Bidang Pencegahan
  2. 2.Sub Bidang Kesiapsiagaan
5. e.Bidang Kedaruratan
  1. 1.Sub Bidang Tanggap Darurat;
  2. 2.Sub Bidang Distribusi dan Logistik.
6. f.Bidang Penanggulangan Kebakaran
  1. 1.Sub Bidang Operasional;
  2. 2.Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional
8. h.Satuan Tugas
(2)Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan di Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi menjadi : Organisasi Pasal 122

(1)Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
1. a.Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; .
  3. 3.Sub Bagian Program.
3. c.Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Penanaman Modal;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah;
4. d.Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pameran dan Promosi;
  2. 2.Sub Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal.
5. e.Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
  2. 2.Sub Bidang Pelayanan non Perizinan.
6. f.Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pengendalian Penanarnafl Modal;
  2. 2.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
7. g.Tim Teknis; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Pendelegasian Kewenangan Urusan Perizinan dan nort Perizinan serta penandatanganan perizinan atas nama Kepala Daerah akan .·diatur kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan' Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan' Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah fit Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,· memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas. .Ditetapkan di Sibuhuan ~~[t1jI~n·.ggl31 22 Ja.."1Ua-ri 2016 Ji<'O,..~~..... di Sibuhuan. " 22 Januazoi 2016 LEMBARAN DAERAB KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUlt01!NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA: (35/2016) Subbag Keuangan BAGAN ORGANISASI SEKRETARlAT DAERAH LAMPlRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR : 02 TAIIlJN 2016 TANGGAL : 22 Januari 2016 TENTANG BUPATI WAKIL BUPATI I I SEKRETARIAT DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERII\'TAHAN ~anAdm. I Pemerintahan Umun --r--- SUbba~ pemel'il;t;h::n I ! & Ketertiban ~ Umum I Subbag Otonomi Daerah& Ketjasama Hukum& HAM . - lSubbagDokumentasi I Pertanahan & 8ubbag & ~ Penyuluhan Hukum I Perbatas~n Bagian Hukum Subbag Perundang ,_I undangan SUbbag-1 Bantuan ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT Bagian ~ian I Kesejahteraa.'1 i Rakyat I . I Subbag Kesejahteraan Rakyat [EbagBin. Mental dan Subbag Penyusunan Program r Subbag Pengendalian I Prekonomian Subbag Perekonomial1 - I Subbag Produksi & BUMD - I I Pembangunan Keagamaan - I i Subbag Subbag Subbag Sarana Sumber Daya Monitoring dan I dan Prasarana U I !\lam Pelflporan Ke$ejahteraan ~ i ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BagianBagianBagian Umum & HumasOrganisasiPerlengkapan SubbagSubbagSubbagTata ProtokolKelembagaanUsaha Subbag Rumah SubbagSUbbag n W Tangga& . PemberitaanKetalaksanaan Periengkapan Subbag Dokumentasi & Perjaian Dinas l BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH ~UPATEN PADANG LAW; INSPEKTORAT KABUPATEN NOMOR : 02 TAHUN 2016 TANGGAL: 22 Januari 2016 TENTANG: INSPEKTUR I I SEKRETARIAT I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBSAGIAN I ADMINISTRASI &EVALUASI& PERENCANAAN UMUMPELAPORAN I I I I I I I I I INSPEKTUR i INSPEKTUR PEMBANTU ! I INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II WILAYAH IIIPEMBANTU WILAYAH I WILAYAH IV I I I I .~ I \I I KELOMPOK JABATAN IKELOMPOK JABATAN I I KELOMPOK JABAT~ r KELOMPOK JABATAN FUNGSION~_L__I FUNGSIONAL FUNGSIONAL J~ FUNGSIONAL BAGAN ORGANISASI LAMPI RAN III,: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANQ. LA~ BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NOMOR : 02 TAIDm 2016 TANGGAL : 22 Januari 2016 TENTANG: I KEPALA BPBD / UNSUR I I UNSUR PENGARAH PELAKSANA II I KEL.JAFUNG ! I I SEKRETARIS I \ I I I , KASUBAG. r KASUBAG UMUM I KASUB AG.KEUANGAN I I PROGRAM KABID.PENCEGAHANKABIO. REHABILITASI KABIO. KEDARURATAN KABID. PENANGGULANGAN DAN REKONSTRUKSI KEBAKARANI DAN KESiAPSIAGAAN I I KASUBID OPERASIONALKASUBID REHABILITASI KASUBID PENCEGAHAN L i KASUBID.SARANA DAN IKASUBID,REKONSTRUKSI KASUBID KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK PRASARANA SATUAN TUGAS . .. ~ BAGAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN LAMPIRAN IV : PERATURA..l-{ DAERAH KABUPATEN PADANG L NOMOR : 02 TAHUN 2016 TANGGAL : 22 Januari 2016 TENTANG KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL BnDANGPERENCANAAN DAN-.EENGEMBANGAN . ISUBBID PERENCANAAN I PENANAMAN MODAL: I -1 I SUBBID ~ I PENGEMBANGAJ~ I ~OTENSIDAERA~ SUB BAGIAN UMUM BIDANG ~ PROMOSI DAN I I KERJASAMA I I SUBBID PAMERANDAN PROMOSI SUBBID SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN iC_ ··~~B=~ID=AN~G~__~PELAYANAN TERPADU I I I SUBBID PELAYANAN PERIZINAN SUB BAG IAN PROGRAM BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I _S_U::....:'B::.:8:...:.:I~D=P-=E=N-=G-=-E=N:..::D~AL:..::..=IAN,--------,·I· _ PENA1~AMAN MODAL - KERJASAMA PENANAMAN MODAL LJ I . SUBBID PELAYANAN NON SUBBID MONITORING DAN PERIZINAN EVALUASI ~CTIMTEKNIS