DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besaran dart susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati iIai1.lS m:rllperhatikan a~as:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagu3n habis tugas;
e.rentang kendall;
f.tata kp.rja yang jelas;dan
g.fleksibilitas. • , : • ~.' ~ .. I ~ • I..., BABIn PEMBENTUKAN UPT Pasal 6 •

(1)(2J Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tcrtcntu pcrangkat daerall induknya. , \''''". (11
(2)Pasal 7 Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pcndidikan berupa satuan pcndidikan Daerah kabupa ten. Satuan pcndidikan Daerah kabupaten senagaimanC!. dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikart formal.

Pasal 8

(1)
(2)Selain unit pelaJrsana teknis dir.as Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersif3.t fungsional dan unit ~::yanan yang beketja secara profesional. Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana. dimaksud pada ayat (1 ~ bersifat otonom dalam penyelenggaraall tata keiula rumah· salelt dan tata' kelola klinis serta menerapkan pola pengclolaan keuangan lJadan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini muJai berlaku, UPT yang sudah dibcntuk tetap melaksanakan tugasnya SAmJX.i dengan ditetapka'1nya pcraturan hupati tentpng pembentukan UPT yang baru. I. I ;.,. ,~ ..~. j • , BABVI STAFAHLI Pasall0 Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli yang nomenklaturnya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati. BABVII KEPEGAWAlAN

Pasal 11

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Pcrangkat Daerah djangkat. dan iliberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. . I (2) Khusu::; untuk Pejabat Oinas Kependudukan dan'\.:-;; ... Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan dihidang kependudu kan dan pencatatan sipi1.
(3)Jabatan Perangkat Oacrah Kabupaten : • a. SeJrretans Oaerah Kabupaten merupakan jabatan lsclon lIa atau jabatan pimpinan tinggi utama;
1. b.Sekretaris OPR)), In'3pektur Oaerah, Asisten Sekretaris Oaerllh, Kepa]a Dinas Oaerah, KepaJa Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati mcrupakan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. c.Sekretaris Inspektnrat Oaerah, In~pektur Pembantu, Sekretaris Oinas Oaerah, Sekretaris Badan Oaerah, Kepala Bagian serta Camat mcrupakan jata1?n struktural eselon m.a atau jabatan ajmini~tJ ator;
3. d.KepaJa bidang pada dinas dan badan, sekretans ker:amatan merupakan jabatan struktural e:.,elon III. b atau jabatan administrator;
4. e.Lurah, Kepala sub bagie:ul pada sekretariat daerah, secretariat DPRO, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada c1inas dan badan daerah, kepala unit pelakc;ana teknis pada dinas dan b?dan daerah Tipe A, Sekretaris ker:lmatan Tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan , j ''''' . ~, "~, , •• '~" ! r # merupakan jabatan eselon lV.a atau jabatan pengawas;
5. f.Kepala unit pelaksana teknis pada dinas clan badan daerah Tipe B, Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, Kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bidang pada KORPRl;
6. g.Kepala unit pelaksana teknis dacrah yang berbcntuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan funsional guru atau pamong praja sesuai dengan ketentuan Peraturan J?erundang-UndanBan; . h. Kp.pala unit pelaksana teknis daerah yang berbcntul< rumah sakit daerah dijabat oleh ,:loktcr atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejahat fungsional dokter atau dokter gigi cJengan diberil<an tugas tambahan;
  1. 1.Kepala unit pelaksana teknis daerah yang })Crbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pcjabat fungsional tenaga kesehatan yang dibenkan tugas tambahan;
(1)Ketentuan Mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakR.n Sub Urusan Bencana diatur sesuai (/f:!ngan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penangguiangan Bencana.
(2)Peraturan Daerah mengenai pembentukan, fl<ngsi, tUbas, struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yar.g menyelenggare.!:an aya~ (I) ditetapkan dengan pedoman Peraturan Menteri.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap ., melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerint.:'ilian umum diundangkan.
(4)Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan eli bidang kesatuan . bangsa dan politik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (51 Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan elibidang kesatuan bi:1ngsa dan politik sebagaimana ...... dimaksud pada ayat (1) .dibebankan pada Anggaran Pp.ndapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ( pelaksanaan urusan pemerintahan umum \,,,,, .. diundangkan. BABIX KETENTUAN PRRALIHAN Pasal 13
(1)Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan pel aturan daerah ini untuk p\..rtama kali dilaksanakan paling lambat akhir Desember tahun 2016. ,2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakm tugasnya sampai dengan dite~a!1kannyp pejabat yang barn berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)PejaKsanaan tugas pokok dan fungsi peran~t daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksar.akan mulai tahur 2017. • - , 1 • BABX KETENTIJAN PENUTIJP

BAB VID

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa} 12

Pasal 14

i , -, •

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: . a. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi nan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
1. b.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan uaerah Kabupaten Padang Lawas Nomor·03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
2. c.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lewas Nomor 02 Tahun 20]6 tentang Perubahan Kedua Atas Pe:,aturan daerah Kabupaten Padang LawasNomor 03 Tahun 2009 ten tung Organisasi dan Tata Kerja Perangkat. Daerah Kabupat.en Padang lawas dinyatakan dicabut dan tidak be.r1aku lagi.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentanf:; organisasi perangkat daerah wajib mendC::l.sarkan dan rnenyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan.n.yu diatur 1ebih lanjut dalarn peraturan bupati. .. \~ i I I ,I I I , , '.::::;"7~~!..:.J~~(r.:t;..) '",:,~!;,~--:-;.·t'"·-:t:t:"-l' ,,-:\'1.~"::~ },~!<. ~'·>;~I.,~'~,U"~:;:" ~,' . ' . .. Pasa116 .. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya c1alam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas. ?{J lb ......J.;..---- ,.. ..' ._pada tanggal, D~undangkan di Sibuhuan ~ ( CX~to~e:r n' .......T7''............... \ : "...-- •.~' .~. 1 1 f UJUPAT~li PADANG LAWAS, .~f-S~51'. ":., :'. '} ~ ---~"'\" ' . : J,~_____ -;: S F,'f D!\ . ~ ... . . ~-'. SY . UL ANWrtR LUBIS, SE '\<~'J D , '1#~ Utama Muda (IVIe) . ,:·NfP.19570513 198712 1001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAJ-lUN JlJ" NOMOR Or- NOMOR REGI~TRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA DTARA NOMOR: ,~/ d1..0/G

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besaran dart susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati iIai1.lS m:rllperhatikan a~as:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagu3n habis tugas;
e.rentang kendall;
f.tata kp.rja yang jelas;dan
g.fleksibilitas. • , : • ~.' ~ .. I ~ • I..., BABIn PEMBENTUKAN UPT Pasal 6 •

(1)(2J Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tcrtcntu pcrangkat daerall induknya. , \''''". (11
(2)Pasal 7 Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pcndidikan berupa satuan pcndidikan Daerah kabupa ten. Satuan pcndidikan Daerah kabupaten senagaimanC!. dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikart formal.

Pasal 8

(1)
(2)Selain unit pelaJrsana teknis dir.as Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersif3.t fungsional dan unit ~::yanan yang beketja secara profesional. Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana. dimaksud pada ayat (1 ~ bersifat otonom dalam penyelenggaraall tata keiula rumah· salelt dan tata' kelola klinis serta menerapkan pola pengclolaan keuangan lJadan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pasal 11

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Pcrangkat Daerah djangkat. dan iliberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. . I (2) Khusu::; untuk Pejabat Oinas Kependudukan dan'\.:-;; ... Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan dihidang kependudu kan dan pencatatan sipi1.
(3)Jabatan Perangkat Oacrah Kabupaten : • a. SeJrretans Oaerah Kabupaten merupakan jabatan lsclon lIa atau jabatan pimpinan tinggi utama;
1. b.Sekretaris OPR)), In'3pektur Oaerah, Asisten Sekretaris Oaerllh, Kepa]a Dinas Oaerah, KepaJa Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati mcrupakan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. c.Sekretaris Inspektnrat Oaerah, In~pektur Pembantu, Sekretaris Oinas Oaerah, Sekretaris Badan Oaerah, Kepala Bagian serta Camat mcrupakan jata1?n struktural eselon m.a atau jabatan ajmini~tJ ator;
3. d.KepaJa bidang pada dinas dan badan, sekretans ker:amatan merupakan jabatan struktural e:.,elon III. b atau jabatan administrator;
4. e.Lurah, Kepala sub bagie:ul pada sekretariat daerah, secretariat DPRO, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada c1inas dan badan daerah, kepala unit pelakc;ana teknis pada dinas dan b?dan daerah Tipe A, Sekretaris ker:lmatan Tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan , j ''''' . ~, "~, , •• '~" ! r # merupakan jabatan eselon lV.a atau jabatan pengawas;
5. f.Kepala unit pelaksana teknis pada dinas clan badan daerah Tipe B, Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, Kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bidang pada KORPRl;
6. g.Kepala unit pelaksana teknis dacrah yang berbcntuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan funsional guru atau pamong praja sesuai dengan ketentuan Peraturan J?erundang-UndanBan; . h. Kp.pala unit pelaksana teknis daerah yang berbcntul< rumah sakit daerah dijabat oleh ,:loktcr atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejahat fungsional dokter atau dokter gigi cJengan diberil<an tugas tambahan;
  1. 1.Kepala unit pelaksana teknis daerah yang })Crbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pcjabat fungsional tenaga kesehatan yang dibenkan tugas tambahan;
(1)Ketentuan Mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakR.n Sub Urusan Bencana diatur sesuai (/f:!ngan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penangguiangan Bencana.
(2)Peraturan Daerah mengenai pembentukan, fl<ngsi, tUbas, struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yar.g menyelenggare.!:an aya~ (I) ditetapkan dengan pedoman Peraturan Menteri.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap ., melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerint.:'ilian umum diundangkan.
(4)Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan eli bidang kesatuan . bangsa dan politik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (51 Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan elibidang kesatuan bi:1ngsa dan politik sebagaimana ...... dimaksud pada ayat (1) .dibebankan pada Anggaran Pp.ndapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ( pelaksanaan urusan pemerintahan umum \,,,,, .. diundangkan. BABIX KETENTUAN PRRALIHAN Pasal 13
(1)Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan pel aturan daerah ini untuk p\..rtama kali dilaksanakan paling lambat akhir Desember tahun 2016. ,2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakm tugasnya sampai dengan dite~a!1kannyp pejabat yang barn berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)PejaKsanaan tugas pokok dan fungsi peran~t daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksar.akan mulai tahur 2017. • - , 1 • BABX KETENTIJAN PENUTIJP

BAB VID

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa} 12

Pasal 14

i , -, •

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: . a. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi nan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
1. b.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan uaerah Kabupaten Padang Lawas Nomor·03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
2. c.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lewas Nomor 02 Tahun 20]6 tentang Perubahan Kedua Atas Pe:,aturan daerah Kabupaten Padang LawasNomor 03 Tahun 2009 ten tung Organisasi dan Tata Kerja Perangkat. Daerah Kabupat.en Padang lawas dinyatakan dicabut dan tidak be.r1aku lagi.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentanf:; organisasi perangkat daerah wajib mendC::l.sarkan dan rnenyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.