DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Maksud, Tujuan, Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup; Pembina, penyelenggara dan Evaluasi Pelayanan Publik; Hak, Kewajiban dan Larangan; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peran serta Masyarakat; Kerahasiaan Dokumen; dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik; perwujudanmerupakanPemerintah Daerah
a.bahwa penyelenggaraan pelayanan publik olehMenimbang BUPATI PADANG LAWAS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PELAYANAN PUBLIX TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 02 TAHUN 2017 BUPATI PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA -- r BA GIAN HUKUM \ .r\RSIP [!"GL:

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .- Mengingat ; .- Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
7.Pelayanan Pu blik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. .- BABI KETENTUAN UMUM

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANGPELAYANANPUBLIK MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPADANGLAWAS dan BUPATI PADANG LAWAS . I .t . •

8.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pimpinan SKPD yang membawahkan Pelaksana pelayanan publik.
9.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada SKPD yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
10.Kinerja adalah · gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
12.Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengolahan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dan Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalarn huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
13.Maklumat Pelayanan adalah pemyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
14.lndeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
15.Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. r

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan :

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/ non diskrirninatif;
h.transparansi;
1. 1.akuntabilitas; J. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.ketepatan waktu; r penyelenggaraan Pelayanan Publik;
c.mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. efektivitas

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk:

a.mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
b.mewujudkan kualitas pelayanan, efisiensi dan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggara Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelengaraan Pelayanan Publik dan pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:
1. a.pelayanan barang pu blik;
2. b.pelayanan jasa publik; dan
3. c.pelayanan administratif.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kesederhanaan;
b.kejelasan;
c.kepastian waktu;
d.akurasi;
e.keamanan;
f.tanggung jawab;
g.kelengkapan sarana dan prasarana;
h.kemudahan akses;
i.kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
j.kenyamanan.
1. 1.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;
m.efisiensi dan efektivitas;
n.konsistensi;
o.keadilan;
p.kecermatan;
q.motivasi;
r.tidak melampaui kewenangan;
s.kewajaran dan kepatutan;
t.perlindungan hukum; dan
u.proporsional. ·• .•

Pasal 7

(1)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan penyelarasan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh BUMD.
(2)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh SK.PD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;
2. b.pengadaan dan penyaluran barang pu blik yang dilakukan oleh bad an usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
(2)Sektor Pelayanan Publik pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.pengajaran;
3. c.pekerjaan dan usaha;
4. d.tempat tinggal;
5. e.komunikasi dan informasi;
6. f.lingkungan hidup;
7. g.kesehatan;
8. h.jaminan sosial;
  1. 1.energi;
9. j.perbankan;
10. k.perhubungan;
  1. 1.sumber daya alam;
11. m.pariwisata;
12. n.sektor lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah. ..

Pasal 9

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi:

a.tindakan administratif Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan
b.tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, meliputi:
1. a.penyediaan jasa publik oleh SKPD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;
2. b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
3. d.penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau seluruhnya bersum ber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan Pelayanan Publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara. .-
1. c.pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah' yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

( 1) Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

(2)Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit meliputi:

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…