DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup; penyelenggaraan usaha jasa konstruksi; izin usaha jasa konstruksi; persyaratan dan tata cara pemberian IUJK; tanda daftar usaha orang perseorangan; hak dan kewajiban; penunjukan pejabat penerbit IUJK; pelaporan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; serta sanksi administratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

Pasal 2

Pengaturan perizinan usaha jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.melindungi kepentingan masyarakat di bidang jasa konstruksi; dan
b.memberikan pedoman dalam pembinaan jasa konstruksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi usaha jasa kontruksi, izin usaha, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Orang Perseorangan, hak dan kewajiban, penunjukan pejabat penerbit IUJK, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi meliputi :

a.jenis usaha;
b.bentuk usaha;
c.klasifikasi usaha; dan
d.kualifikasi badan usaha.

Pasal 7

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

a.jasa perencanaan;
b.jasa pelaksanaan; dan
c.jasa pengawasan. Perda SIUJK 6

Pasal 8

(1)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
1. a.usaha orangperseorangan; dan
2. b.BUJK.
(2)Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, bertekhnologi sederhana, dan dengan biaya kecil sampai sedang.
(3)Usaha orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)BUJK yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai dengan berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
(5)Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan.

Pasal 9

(1)Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
1. a.usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
2. b.usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
(2)Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa (engineering);
3. c.penataan ruang; dan
4. d.jasa konsultansi lainnya.
(3)Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan sebagai berikut :
1. a.bangunan gedung;
2. b.bangunan sipil;
3. c.instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
4. d.jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 10

(1)Kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
1. a.kualifikasi usaha besar,
2. b.kualifikasi usaha menengah, dan
3. c.kualifikasi usaha kecil. Perda SIUJK 7

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

IUJK yang diberikan pada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…