DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 17 Tahun 2014

Nomor: 17
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengertian mendirikan bangunan, perizinan, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, pencabutan, penolakan, peralihan, dan pembatalan izin, tata cara pemungutan, insentif pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran; tata cara penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi, kedaluarsa penagihan; pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk. PERDA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 15

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
4. d.memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
7. g.menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
8. h.memotret seseorangan yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 PERDA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 16 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Ditetapkan di Gunungtua Pada tanggal 13 Februari 2014 BUPATI PADANG LAWAS UTARA, d.t.o BACHRUM HARAHAP Diundangkan di Gunungtua Pada tanggal 13 Februari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, d.t.o HAILULLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2014 NOMOR : 20 Salinan ini sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PADANG LAWAS UTARA, MANDONGAR SIREGAR, SH PEMBINA NIP. 19600321 198101 1001 PERDA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN I. UMUM Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas- fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…