Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asasotonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluns-Iuasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATENPADANG LAWAS UTARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN2021-2030. Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANGLAWAS UTARA Dengan Persetujuan Bersama Kabupatcn/Kotu (Bcritn Negara Republik Indonesia Tnhun 2016 Nomor l l73);
13.Pcraturun Dacruh J unjong Dacruh Kabuputcn Padang Lawas Uturn Tuhun 2005·2025 [Lernharun Dacrah Kabupatcn Padung Lawus Utaru Tahun 20J :3 Nomor, Tambahun Lembarnn Duerah Kabupatcn Padang Lawas Utara Nomor 16);
14.Peraturan Daerah Kabupatcn Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rcncana Tata RuangWilayah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 20 LS-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 41);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenPadang Lawas Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang La.was Utara Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lernbaran Daerah KabupatenPadang Lawas Utara Nomor 77).
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Padang La.was Utara. 7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang didalamnya meliputi perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. 8. Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2030 yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB Padang La.was Utara adalah Pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan ditingkat Kabupaten yang berisi kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang telah ditentukan dengan mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. 9. Lembaga Adat dan Budaya adalah Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Padang La.was Utara.
10.APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang La.was Utara.
11.Kecamatan adalah kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
12. RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
13.Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah unit pengelola hutan di tingkat tapak yang melakukan pengelolaan hutan sesuai tugas pokok dan peruntukannya secara efisien dan lestari.
14.RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang La.wasUtara.
15.RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
16.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
17.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang at.au sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
18.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
19.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
20. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas -· --------~------~-----~--~ Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. 21. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala kabupaten. 22. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dulrung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 23. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah basil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, dan KSPK. 24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
25.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
26. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya 27. Fasilitas adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian. 28. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata 29. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 30. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan DPK yang memiliki ketergantungan baik Iangsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan; 31. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
32.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
33. Kelembagaan Kepariwisa:taan adalah kesatuan unsur besertajaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regu1asi dan mekanisme operasional, yang secara Pasal 3 ( 1) Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:a. Pembangunan destinasi pariwisata;
b.Pembangunan pemasaran pariwisata;
c.Pembangunan industri pariwisata;
dan Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 ( 1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. penghormatan terhadap nilai agama dan budaya; b. keberlanjutan c. daya dukung lingkungan; d. partisipatif; e. kemitraan; f. transparansi; g. akuntabilitas, dan h. efisiensi. Bagian Kesatu Asas dan Prinsip berkesinarnbungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. 34. Organisasi Kepariwisataan adalah Institusl baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan pcnyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan. 35. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SOM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tcrkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan. 36. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 37. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan. 38. Ekonomi hijau adalah rangkaian kegiatan perekonomian yang ramah lingkungan. 39. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreatifitas. 40. Usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat. 41. Rumah ekonomi kreatif adalah bangunan gedung dengan segala fasilitasnya yang dapat mendukung dan dapat digunakan sebagai wadah komunikasi dan interaksi sumber daya manusia ekonomi kreatif.