DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu: 1. Ketentuan angka 30, angka 42, dan angka 48 Pasal 1 diubah, 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, 4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, 5. Ketentuan judul pada BAB V diubah dan dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A, 6. Ketentuan ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Pasal 24 diubah dan Ayat (2) dihapus, 7. Ketentuan Pasal 25 diubah, 8. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 27A, 9. Ketentuan Pasal 32 diubah, 10. Ketentuan Pasal 37 diubah, 11. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, 12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah, 13. Ketentuan Pasal 52 diubah, 14. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 58A, 15. Ketentuan Pasal 65 diubah, 16. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A, 17. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 70A.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan angka 30, angka 42, dan angka 48 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8.Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9.Unit Kerja adalah unit kerja yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.
10.Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Penduduk Pendatang adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
12.Calon Penduduk adalah Penduduk pendatang yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk sementara Kabupaten Padang Lawas Utara.
12.Penduduk sementara adalah calon penduduk dan atau orang asing yang berdiam untuk sementara dalam Kabupaten Padang Lawas Utara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan Surat KeteranganTempat Tinggal (SKTT).
13.Tamu adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat ke wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara bukan untuk bertempat tinggal, yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
14.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15.Warga Negara Asing adalah orang-orang bangsa asing yang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 4 menetap dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
16.Warga Negara Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
17.Warga Negara Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
18.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan penduduk.
19.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20.Mutasi Kependudukan adalah setiap perubahan data yang terjadi karena perpindahan, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat/tempat tinggal, pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya.
21.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
22.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan SKDLN adalah surat keterangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang datang dari Luar Negeri.
23.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan SKPLN adalah surat yang dikeluarkan /diterbitkan oleh Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kabupatendan diberikan kepada WNI atau TKI yang akan bekerja/pindah ke Luar Negeri untuk tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut- turut atau lebih.
24.Pekerjaan Tetap adalah suatu aktivitas rutin yang menghasilkan barang dan atau jasa yang dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pada waktu dan tempat yang bersifat permanen, legal serta tidak menimbulkan akibat gangguan maupun kerugian bagi pihak lain.
25.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar menjadi penduduk Indonesia.
26.Nomor Induk Kependudukan Orang Asing yang selanjutnya diberi Kode “A” didepan nomor NIKnya adalah nomor identitas penduduk Orang Asing yang dikeluarkan oleh Unit Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil untuk calon penduduk pendatang dan Warga Negara Asing Tinggal Terbatas. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 5
27.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
28.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
29.Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga atau Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
30.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
31.Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah bukti diri penduduk pendatang WNI yang pindah datang ke Kabupaten Padang Lawas Utara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
32.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah bukti diri bagi Warga Negara Asing bertempat tinggal sementara di Kabupaten Padang Lawas Utara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan izin yang diberikan oleh instansi berwenang untuk tinggal sementara di wilayah Republik Indonesia.
33.Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat KK/KTP WNA adalah Kartu identitas keluarga dan data Warga Negara Asing yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan izin yang diberikan oleh instansi berwenang untuk tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia.
34.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
35.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Bupati.
36.Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh Instansi Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.
37.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
38.Pengakuan anak adalah pengakuan secara hokum dari seorang bapak kepada anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39.Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 6 sepasang suami istri.
40.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk jangka terbatas.
41.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
42.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
43.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
44.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
45.Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
46.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
47.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
48.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada instansi pelaksana.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan Teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 7
g.Penyajian data kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1). Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
1. a.pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
(3). Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(4). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan judul pada BAB V diubah dan dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 21A

(1)Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
(2)Data perseorangan meliputi :
1. a.nomor KK;
2. b.NIK;
3. c.nama lengkap:
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal/bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah:
8. h.agama/kepercayaan;
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan/atau mental;
12. l.pendidikan terakhir:
13. m.jenis pekerjaan;
14. n.NIK ibu kandung;
15. o.nama ibu kandung;
16. p.NIK ayah;
17. q.nama ayah:
18. r.alamat sebelumnya;
19. s.alamat sekarang:
20. t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
21. u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. v.kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. w.nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. x.tanggal perkawinan;
25. y.kepemilikan akta perceraian:
26. z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian. bb. sidik Jari cc. iris mata dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4)Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 9 kependudukan dari Instansi Pelaksana yang bertanggungjawab dalam urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain untuk pemanfaatan:
1. a.Pelayanan Publik;
2. b.Perencanaan pembangunan;
3. c.Alokasi anggaran;
4. d.Pembangunan demokrasi; dan
5. e.Penegakan hukum dan pencegahan criminal.

Pasal 22

(1). Dokumen Kependudukan meliputi :
1. a.Biodata Penduduk;
2. b.KK;
3. c.KTP;
4. d.Surat Keterangan Kependudukan; dan
5. e.Akta Pencatatan Sipil.
(2). Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.Surat Keterangan Pindah;
2. b.Surat Keterangan Pindah Datang;
3. c.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
4. d.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
5. e.Surat Keterangan Tempat Tinggal;
6. f.Surat Keterangan Kelahiran;
7. g.Surat Keterangan Lahir Mati;
8. h.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
9. i.Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
10. j.Surat Keterangan Kematian;
11. k.Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
12. l.Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
13. m.Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
14. n.Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3). Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kabupaten dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kabupaten dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(4). Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 10 satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas Nama Kepala Instansi Pelaksana.
(5). Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(6). Pindah antar Desa dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada Kepala Desa setempat dengan membawa surat pengantar dari Pengurus Desa asal untuk dilaporkan ke Kelurahan.
(7). Surat keterangan pengakuan anak dan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
(8). Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme serta prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Pasal 24 diubah dan Ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1). Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2). Dihapus
(3). KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(4). Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian;
(5). Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el;
(6). Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah;
(7). Bentuk, ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk mempedomani pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1). KTP-el untuk: a Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup;dan b Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(2). Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 11
(3). Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melaui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
(4). Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri yang memenuhi syarat yang ditentukan dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Unit Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil;

8.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1)Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.perkawinan;
4. d.perceraian;
5. e.pengakuan anak; dan
6. f.pengesahan anak
(2)Kutipan Akta Pencatatan Sipil rnemuat:
1. a.jenis Peristiwa Penting;
2. b.NIK dan status kewarganegaraan;
3. c.nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
4. d.tempat dan tanggal peristiwa;
5. e.tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
6. f.nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
7. g.pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
  1. 9.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.
(2)Dihapus
(3)Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.
(4)Dihapus
(5)Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

10.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 12

Pasal 37

(1). Setiap kematian, wajib dilaporkan oleh Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan/atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3). Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4). Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5). Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…