(1). Dokumen Kependudukan meliputi :
a.Biodata Penduduk;
b.KK;
c.KTP;
d.Surat Keterangan Kependudukan; dan
e.Akta Pencatatan Sipil.
(2). Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a.Surat Keterangan Pindah;
b.Surat Keterangan Pindah Datang;
c.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
e.Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f.Surat Keterangan Kelahiran;
g.Surat Keterangan Lahir Mati;
h.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
i.Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j.Surat Keterangan Kematian;
k.Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l.Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m.Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
n.Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3). Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kabupaten dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kabupaten dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. (4). Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Page 10 satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas Nama Kepala Instansi Pelaksana. (5). Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk Warga Negara Indonesia antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana. (6). Pindah antar Desa dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada Kepala Desa setempat dengan membawa surat pengantar dari Pengurus Desa asal untuk dilaporkan ke Kelurahan. (7). Surat keterangan pengakuan anak dan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia. (8). Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme serta prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Bupati.
6.Ketentuan ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) Pasal 24 diubah dan Ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: