DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran belum menunjukan perkembangan yang berarti, sehingga baik pemerintah daerah, pelaku industri, wisatawan maupun masyarakat belum mampu memaksimalkan potensi wisata yang sangat memberikan manfaat bagi banyak pemangku kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 81 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan pariwisata dan aspek lainnya yang terkait.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Kabupaten Pangandaran yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi atau memperoleh kesenangan, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata untuk memperoleh kesenangan, tidak untuk bekerja atau mencari nafkah dan memanfaa tkan fasilitas wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 4
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dannegara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
12.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14.Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) adalah Kawasan Strategis yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksebilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
15.Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan di Kabupaten Pangandaran yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
16.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan pengelolaan pariwisata.
17.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam pengelolaan pariwisata.
19.Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau perorangan untuk menjalankan usaha di bidang kepariwisataan.
20.Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata. 5
21.Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
22.Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
23.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24.Promosi Pariwisata adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak dijadikan target pasar.
25.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugrah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah;
c.memperluas dan memeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja;
d.memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daaerah dan bangsa;
e.mengangkat citra daerah;
f.memperkuat kearifan lokal;
g.menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
h.mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal;
i.mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; 6
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan kesetaraan secara proporsional;
d.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup;
e.meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan daerah, nasional dan internasional; dan
h.memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

a.Pengembangan produk pariwisata;
b.Pemasaran destinasi pariwisata;
c.Usaha kawasan pariwisata;
d.Usaha jasa transportasi wisata;
e.Usaha jasa perjalanan pariwisata;
f.Usaha jasa makanan dan minuman;
g.Penyediaan akomodasi;
h.Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
i.Usaha jasa informasi pariwisata;
j.Usaha jasa pramuwisata;
k.Usaha daya tarik wisata; dan
l.Usaha wisata tirta.

Pasal 5

(1)Pengembangan produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi industri pariwisata yaitu :
1. a.Usaha akomodasi terdiri atas :
  1. 1.hotel;
  2. 2.motel;
  3. 3.losmen;
  4. 4.resort wisata; 7
  5. 5.hunian wisata;
  6. 6.karavan;
  7. 7.vila;
  8. 8.pondok wisata;
  9. 9.wisma; dan
  10. 10.akomodasi lain.
2. b.usaha penyediaan makanan dan minuman terdiri atas :
  1. 1.restoran;
  2. 2.rumah makan;
  3. 3.bar;
  4. 4.kafe;
  5. 5.pusat jajan;
  6. 6.jasa boga;
  7. 7.bakeri; dan
  8. 8.jenis usaha lain dalam bidang penyediaan makanan dan minuman.
3. c.usaha jasa pariwisata terdiri atas :
  1. 1.jasa biro perjalanan wisata;
  2. 2.jasa cabang biro perjalanan wisata;
  3. 3.jasa agen perjalanan wisata;
  4. 4.jasa gerai jual perjalanan wisata;
  5. 5.jasa penyedia pramuwisata;
  6. 6.jasa penyelenggara konvensi perjalanan insentif dan pameran;
  7. 7.jasa impresariat;
  8. 8.jasa konsultan pariwisata;
  9. 9.jasa informasi pariwisata;
  10. 10.jasa manajemen hotel;
  11. 11.jasa fasilitas teater;
  12. 12.jasa fasilitas konvensi dan pameran;
  13. 13.jasa ruang pertemuan eksekutif.
4. d.usaha rekreasi dan hiburan terdiri atas :
  1. 1.klub malam;
  2. 2.diskotik;
  3. 3.musik hidup;
  4. 4.karaoke;
  5. 5.mandi uap;
  6. 6.griya pijat;
  7. 7.spa;
  8. 8.bioskop;
  9. 9.bola glinding;
  10. 10.bola sodok;
  11. 11.seluncur;
  12. 12.permainan ketangkasan manual/mekanik/elekronik;
  13. 13.pusat olahraga dan kesegaran jasmani;
  14. 14.padang golf;
  15. 15.arena latihan golf;
  16. 16.gelanggang renang; 8
  17. 17.taman rekreasi;
  18. 18.taman margasatwa;
  19. 19.kolam pemancingan;
  20. 20.pagelaran kesenian;
  21. 21.pertunjukan temporer.
5. e.usaha kawasan pariwisata
(2)Ketentuan mengenai klasifikasi atau penggolongan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 6

(1)Atraksi pariwisata meliputi :
1. a.atraksi alam terdiri atas
  1. 1.letak geografi;
  2. 2.laut;
  3. 3.flora dan fauna;
  4. 4.sungai;
  5. 5.danau;
  6. 6.hutan;
  7. 7.bentang alam;
  8. 8.iklim.
2. b.atraksi buatan manusia terdiri atas :
  1. 1.museum;
  2. 2.situs peninggalan bersejarah dan pubakala;
  3. 3.monumen;
  4. 4.galeri seni dan budaya;
  5. 5.pusat kegiatan seni dan budaya;
  6. 6.taman dan hutan kota;
  7. 7.cagar budaya;
  8. 8.budi daya agro, flora dan fauna;
  9. 9.tempat ibadah;
  10. 10.bangunan arsitektural kota;
  11. 11.stasiun;
  12. 12.pasar tradisional;
  13. 13.sentra perbelanjaan modern; dan
  14. 14.daya tarik lain yang dikembangkan.
3. c.atraksi event terdiri atas :
  1. 1.pameran;
  2. 2.konvensi;
  3. 3.festival;
  4. 4.karnaval;
  5. 5.parade;
  6. 6.upacara;
  7. 7.kontes; 9
  8. 8.konser;
  9. 9.pekan raya;
  10. 10.pertandingan; dan
  11. 11.peristiwa khusus.
(2)Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan melalui :
1. a.penampilan khazanah dan kekayaan budaya daerah dan bangsa;
2. b.peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, norma, dan nilai kehidupan masyarakat;
3. c.peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola dan masyarakat;
4. d.pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
5. e.peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
6. f.peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
(3)Atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas sebagai kreasi bernilai dalam bentuk serangkaian aktifitas sesuai dengan minat kunjungan wisatawan yang meliputi :
1. a.wisata bisnis;
2. b.wisata konvensi;
3. c.wisata belanja;
4. d.wisata bahari dan wisata tirta;
5. e.wisata sejarah;
6. f.wisata budaya;
7. g.wisata remaja;
8. h.wisata lansia;
9. i.wisata pendidikan;
10. j.wisata kesehatan;
11. k.wisata agro;
12. l.wisata alam dan lingkungan; dan
13. m.wisata minat khusus.
(4)Pengembangan atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.

Pasal 7

(1)Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dilakukan melalui :
1. a.penataan kawasan dan jalur pariwisata;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana; dan
3. c.pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup. 10
(2)Pengembangan kawasan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
(3)Ketentuan mengenai kawasan tertentu sebagai sentra pengembangan aktifitas kepariwisataan diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 8

(1)Setiap pengembangan kawasan destinasi pariwisata serta industri pariwisata dilarang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.
(2)Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menjaga kebersihan;
2. b.larangan membuang sampah sembarangan;
3. c.vandalisme; dan
4. d.gangguan kebisingan, kebauan, dan getaran serta cahaya.
(3)Perusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.turunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan;
2. b.mengubah rona lingkungan;
3. c.tidak berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya; dan
4. d.kerusakan lingkungan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Untuk kepastian kegiatan usaha industri pariwisata yang berwawasan lingkungan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemasaran destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan untuk meningkatkan citra Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk pariwisata dalam kompetisi global.
(2)Pemasaran destinasi pariwisata berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar wisatawan di dalam negeri dan luar negeri berdasarkan segmentasi dan target pasar tertentu.

Pasal 10

(1)Pemasaran destinasi pariwisata dilakukan melalui kegiatan:
1. a.peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar dengan dukungan pengembangan citra destinasi;
2. b.penetapan dan pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan wisatawan;
3. c.pengembangan jaringan distribusi pemasaran di dalam negeri dan luar negeri; dan 11
4. d.pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan kehumasan, publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis, sponsor, periklanan, serta pemasaran elektronik.
(2)Kegiatan pemasaran destinasi pariwisata dilakukan berdasarkan rencana pemasaran strategi.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran belum menunjukan perkembangan yang berarti, sehingga baik pemerintah daerah, pelaku industri, wisatawan maupun masyarakat belum mampu memaksimalkan potensi wisata yang sangat memberikan manfaat bagi banyak pemangku kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 81 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab atas pengelolaan pariwisata dan aspek lainnya yang terkait.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai Kabupaten Pangandaran yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi atau memperoleh kesenangan, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata untuk memperoleh kesenangan, tidak untuk bekerja atau mencari nafkah dan memanfaa tkan fasilitas wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 4
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dannegara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
12.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14.Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) adalah Kawasan Strategis yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksebilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
15.Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan di Kabupaten Pangandaran yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
16.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan pengelolaan pariwisata.
17.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam pengelolaan pariwisata.
19.Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau perorangan untuk menjalankan usaha di bidang kepariwisataan.
20.Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata. 5
21.Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
22.Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
23.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24.Promosi Pariwisata adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak dijadikan target pasar.
25.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugrah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan pertumbuhan dan kemandirian perekonomian daerah;
c.memperluas dan memeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja;
d.memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daaerah dan bangsa;
e.mengangkat citra daerah;
f.memperkuat kearifan lokal;
g.menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
h.mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal;
i.mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; 6
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan kesetaraan secara proporsional;
d.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup;
e.meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan daerah, nasional dan internasional; dan
h.memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

a.Pengembangan produk pariwisata;
b.Pemasaran destinasi pariwisata;
c.Usaha kawasan pariwisata;
d.Usaha jasa transportasi wisata;
e.Usaha jasa perjalanan pariwisata;
f.Usaha jasa makanan dan minuman;
g.Penyediaan akomodasi;
h.Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
i.Usaha jasa informasi pariwisata;
j.Usaha jasa pramuwisata;
k.Usaha daya tarik wisata; dan
l.Usaha wisata tirta.

Pasal 5

(1)Pengembangan produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi industri pariwisata yaitu :
1. a.Usaha akomodasi terdiri atas :
  1. 1.hotel;
  2. 2.motel;
  3. 3.losmen;
  4. 4.resort wisata; 7
  5. 5.hunian wisata;
  6. 6.karavan;
  7. 7.vila;
  8. 8.pondok wisata;
  9. 9.wisma; dan
  10. 10.akomodasi lain.
2. b.usaha penyediaan makanan dan minuman terdiri atas :
  1. 1.restoran;
  2. 2.rumah makan;
  3. 3.bar;
  4. 4.kafe;
  5. 5.pusat jajan;
  6. 6.jasa boga;
  7. 7.bakeri; dan
  8. 8.jenis usaha lain dalam bidang penyediaan makanan dan minuman.
3. c.usaha jasa pariwisata terdiri atas :
  1. 1.jasa biro perjalanan wisata;
  2. 2.jasa cabang biro perjalanan wisata;
  3. 3.jasa agen perjalanan wisata;
  4. 4.jasa gerai jual perjalanan wisata;
  5. 5.jasa penyedia pramuwisata;
  6. 6.jasa penyelenggara konvensi perjalanan insentif dan pameran;
  7. 7.jasa impresariat;
  8. 8.jasa konsultan pariwisata;
  9. 9.jasa informasi pariwisata;
  10. 10.jasa manajemen hotel;
  11. 11.jasa fasilitas teater;
  12. 12.jasa fasilitas konvensi dan pameran;
  13. 13.jasa ruang pertemuan eksekutif.
4. d.usaha rekreasi dan hiburan terdiri atas :
  1. 1.klub malam;
  2. 2.diskotik;
  3. 3.musik hidup;
  4. 4.karaoke;
  5. 5.mandi uap;
  6. 6.griya pijat;
  7. 7.spa;
  8. 8.bioskop;
  9. 9.bola glinding;
  10. 10.bola sodok;
  11. 11.seluncur;
  12. 12.permainan ketangkasan manual/mekanik/elekronik;
  13. 13.pusat olahraga dan kesegaran jasmani;
  14. 14.padang golf;
  15. 15.arena latihan golf;
  16. 16.gelanggang renang; 8
  17. 17.taman rekreasi;
  18. 18.taman margasatwa;
  19. 19.kolam pemancingan;
  20. 20.pagelaran kesenian;
  21. 21.pertunjukan temporer.
5. e.usaha kawasan pariwisata
(2)Ketentuan mengenai klasifikasi atau penggolongan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 6

(1)Atraksi pariwisata meliputi :
1. a.atraksi alam terdiri atas
  1. 1.letak geografi;
  2. 2.laut;
  3. 3.flora dan fauna;
  4. 4.sungai;
  5. 5.danau;
  6. 6.hutan;
  7. 7.bentang alam;
  8. 8.iklim.
2. b.atraksi buatan manusia terdiri atas :
  1. 1.museum;
  2. 2.situs peninggalan bersejarah dan pubakala;
  3. 3.monumen;
  4. 4.galeri seni dan budaya;
  5. 5.pusat kegiatan seni dan budaya;
  6. 6.taman dan hutan kota;
  7. 7.cagar budaya;
  8. 8.budi daya agro, flora dan fauna;
  9. 9.tempat ibadah;
  10. 10.bangunan arsitektural kota;
  11. 11.stasiun;
  12. 12.pasar tradisional;
  13. 13.sentra perbelanjaan modern; dan
  14. 14.daya tarik lain yang dikembangkan.
3. c.atraksi event terdiri atas :
  1. 1.pameran;
  2. 2.konvensi;
  3. 3.festival;
  4. 4.karnaval;
  5. 5.parade;
  6. 6.upacara;
  7. 7.kontes; 9
  8. 8.konser;
  9. 9.pekan raya;
  10. 10.pertandingan; dan
  11. 11.peristiwa khusus.
(2)Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan melalui :
1. a.penampilan khazanah dan kekayaan budaya daerah dan bangsa;
2. b.peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, norma, dan nilai kehidupan masyarakat;
3. c.peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola dan masyarakat;
4. d.pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
5. e.peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
6. f.peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
(3)Atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikemas sebagai kreasi bernilai dalam bentuk serangkaian aktifitas sesuai dengan minat kunjungan wisatawan yang meliputi :
1. a.wisata bisnis;
2. b.wisata konvensi;
3. c.wisata belanja;
4. d.wisata bahari dan wisata tirta;
5. e.wisata sejarah;
6. f.wisata budaya;
7. g.wisata remaja;
8. h.wisata lansia;
9. i.wisata pendidikan;
10. j.wisata kesehatan;
11. k.wisata agro;
12. l.wisata alam dan lingkungan; dan
13. m.wisata minat khusus.
(4)Pengembangan atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.

Pasal 7

(1)Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dilakukan melalui :
1. a.penataan kawasan dan jalur pariwisata;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana; dan
3. c.pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup. 10
(2)Pengembangan kawasan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
(3)Ketentuan mengenai kawasan tertentu sebagai sentra pengembangan aktifitas kepariwisataan diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 8

(1)Setiap pengembangan kawasan destinasi pariwisata serta industri pariwisata dilarang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.
(2)Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menjaga kebersihan;
2. b.larangan membuang sampah sembarangan;
3. c.vandalisme; dan
4. d.gangguan kebisingan, kebauan, dan getaran serta cahaya.
(3)Perusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.turunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan;
2. b.mengubah rona lingkungan;
3. c.tidak berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya; dan
4. d.kerusakan lingkungan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Untuk kepastian kegiatan usaha industri pariwisata yang berwawasan lingkungan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemasaran destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan untuk meningkatkan citra Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk pariwisata dalam kompetisi global.
(2)Pemasaran destinasi pariwisata berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar wisatawan di dalam negeri dan luar negeri berdasarkan segmentasi dan target pasar tertentu.

Pasal 10

(1)Pemasaran destinasi pariwisata dilakukan melalui kegiatan:
1. a.peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar dengan dukungan pengembangan citra destinasi;
2. b.penetapan dan pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan wisatawan;
3. c.pengembangan jaringan distribusi pemasaran di dalam negeri dan luar negeri; dan 11
4. d.pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan kehumasan, publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis, sponsor, periklanan, serta pemasaran elektronik.
(2)Kegiatan pemasaran destinasi pariwisata dilakukan berdasarkan rencana pemasaran strategi.