DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumber daya air merupakan sumber kehidupan yang wajib dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya dengan mengedepankan kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan serta perlindungan sumber daya air di daerah secara terencana, terpadu, dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
5.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pangandaran
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
11.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan. yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12.Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 4
13.Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14.Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
15.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
16.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
17.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18.Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19.Zona Pemanfaatan Sumber Air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi Lindung maupun budidaya.
20.Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
21.Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
22.Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
23.Pengusahaan Sumber Daya air adalah upaya pemanfaatan sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
24.Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
25.Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
26.Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
27.Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
28.Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. 5
29.Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
30.Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
31.Dewan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah sebagai tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
32.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat TKPSDA adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
33.Badan Usaha Milik Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber daya air.
34.Badan Usaha Milik Negara adalah yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber Daya Air.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.wawasan lingkungan;
c.kemanfaatan umum;
d.keadilan;
e.transparansi;
f.perlindungan hukum;
g.akuntabilitas;

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sumber daya air meliputi:

a.melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan sumber daya air serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
b.menciptakan harmonisasi dan sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air;
c.mewujudkan sistem informasi sumber daya air yang terpadu mudah diakses dan memenuhi kebutuhan data serta informasi sumber daya air yang cepat dan terpusat; 6
d.mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok, kehidupan masyarakat setiap hari, kebutuhan irigasi dan kebutuhan air baku lainnya secara adil;
e.menggendalikan pendayagunaan sumber daya air secara optimal agar berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air dengan mengutamakan air baku permukaan;
f.mengendalikan daya rusak air secara terpadu melalui upaya struktural dan non struktural; dan
g.memperkuat peran dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air, meliputi:

a.penetapan kebijakan daerah tentang pengelolaan sumber daya air;
b.penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
c.penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai daerah;
d.penetapan rencana pengelolaan sumber air pada wilayah sungai daerah;
e.konservasi sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
f.pemberdayaan pada pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
g.pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
h.pembentukan wadah koordinasi sumber daya air daerah dan/atau pada wilayah sungai daerah;
i.pengaturan penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan penguasaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
j.menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelola sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
k.pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah; dan/atau
l.memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari atas air bagi masyarakat di daerah. 7

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan landasan pengelolaan sumber daya air.
(2)Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Landasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air; dan
2. b.pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
(4)Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.program pengelolaan sumber daya air; dan
3. c.kegiatan pengelolaa.n sumber daya air.

Pasal 6

Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 7

(1)Kebijakan daerah dalam pengelolaan sumber daya air disusun dan dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Daerah, berkoordinasi kepada Dinas.
(2)Penyusunan dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional dan kondisi daerah.

Pasal 8

Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan pedoman untuk :

a.penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
b.penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
c.penyusunan program pengelolaan sumber daya air; 8
d.perencaanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air; dan
e.penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

Pasal 9

(1)Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b disusun pada setiap sungai daerah.
(2)Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan prinsip:
1. a.keterpaduan antara air permukaan dan air tanah; dan
2. b.keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 10

(1)Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), disusun dan dirumuskan oleh TKPSDA wilayah sungai bersama Dinas.
(2)Dinas memfasilitasi penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Rumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah paling sedikit memuat:
1. a.tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
2. b.dasar pertimbangna sumber daya air;
3. c.skenario kondisi wilayah sungai;
4. d.strategi pengelolaan sumber daya air pada setiap skenario kondisi wilayah sungai; dan
5. e.kebijakan oprasional pelaksanaan strategis pengelolaan sumber daya air.
(4)penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumber daya air merupakan sumber kehidupan yang wajib dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya dengan mengedepankan kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan serta perlindungan sumber daya air di daerah secara terencana, terpadu, dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
11.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
5.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pangandaran
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
11.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan. yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12.Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. 4
13.Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14.Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
15.Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
16.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
17.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18.Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19.Zona Pemanfaatan Sumber Air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi Lindung maupun budidaya.
20.Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
21.Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
22.Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
23.Pengusahaan Sumber Daya air adalah upaya pemanfaatan sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
24.Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
25.Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
26.Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
27.Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
28.Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. 5
29.Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
30.Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
31.Dewan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah sebagai tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
32.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat TKPSDA adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
33.Badan Usaha Milik Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber daya air.
34.Badan Usaha Milik Negara adalah yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan yang jenis usaha utamanya adalah bidang sumber Daya Air.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.wawasan lingkungan;
c.kemanfaatan umum;
d.keadilan;
e.transparansi;
f.perlindungan hukum;
g.akuntabilitas;

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sumber daya air meliputi:

a.melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan sumber daya air serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
b.menciptakan harmonisasi dan sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air;
c.mewujudkan sistem informasi sumber daya air yang terpadu mudah diakses dan memenuhi kebutuhan data serta informasi sumber daya air yang cepat dan terpusat; 6
d.mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok, kehidupan masyarakat setiap hari, kebutuhan irigasi dan kebutuhan air baku lainnya secara adil;
e.menggendalikan pendayagunaan sumber daya air secara optimal agar berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air dengan mengutamakan air baku permukaan;
f.mengendalikan daya rusak air secara terpadu melalui upaya struktural dan non struktural; dan
g.memperkuat peran dan inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air, meliputi:

a.penetapan kebijakan daerah tentang pengelolaan sumber daya air;
b.penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
c.penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai daerah;
d.penetapan rencana pengelolaan sumber air pada wilayah sungai daerah;
e.konservasi sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
f.pemberdayaan pada pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
g.pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
h.pembentukan wadah koordinasi sumber daya air daerah dan/atau pada wilayah sungai daerah;
i.pengaturan penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan penguasaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
j.menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelola sumber daya air pada wilayah sungai daerah;
k.pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah; dan/atau
l.memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari atas air bagi masyarakat di daerah. 7

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan landasan pengelolaan sumber daya air.
(2)Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Landasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air; dan
2. b.pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
(4)Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.program pengelolaan sumber daya air; dan
3. c.kegiatan pengelolaa.n sumber daya air.

Pasal 6

Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 7

(1)Kebijakan daerah dalam pengelolaan sumber daya air disusun dan dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Daerah, berkoordinasi kepada Dinas.
(2)Penyusunan dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional dan kondisi daerah.

Pasal 8

Kebijakan Daerah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan pedoman untuk :

a.penyusunan pola pengelolaan sumber daya air;
b.penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
c.penyusunan program pengelolaan sumber daya air; 8
d.perencaanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air; dan
e.penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

Pasal 9

(1)Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b disusun pada setiap sungai daerah.
(2)Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan prinsip:
1. a.keterpaduan antara air permukaan dan air tanah; dan
2. b.keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 10

(1)Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), disusun dan dirumuskan oleh TKPSDA wilayah sungai bersama Dinas.
(2)Dinas memfasilitasi penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Rumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah paling sedikit memuat:
1. a.tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
2. b.dasar pertimbangna sumber daya air;
3. c.skenario kondisi wilayah sungai;
4. d.strategi pengelolaan sumber daya air pada setiap skenario kondisi wilayah sungai; dan
5. e.kebijakan oprasional pelaksanaan strategis pengelolaan sumber daya air.
(4)penyusunan dan perumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.