DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Reklame yang meliputi Ketentuan Umum, Perencanaan, Jenis Reklame, Mekanisme Izin Penyelenggaraan Reklame, Penyelenggaraan Reklame, Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan reklame, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat mendukung dan menjadi dasarnya;
c.bahwa pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame. Mengingat : 1.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berada di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang dalam bidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7.Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8.Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan. 4
9.Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
10.Pola Penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
11.Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
12.Diluar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang peruntukannya sesuai dengan peruntukan yang diperencanakan dalam rencana kota.
13.Diatas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas bangunan/gedung.
14.Menempel pada bangunan/bangun bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
15.Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
16.Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran atau pagar halaman.
17.Median adalah suatu pemisah fisik lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
18.Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau atap bidang datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
19.Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan kontruksi reklame.
20.Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
21.Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
22.Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
23.Reklame megatron, videotron, Light Emitting Diode (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 5
24.Reklame layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.
25.Reklame melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
26.Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
27.Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
28.Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
29.Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
30.Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
31.Reklame teks berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
32.Reklame grafiti adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
33.Reklame mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
34.Reklame neon box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
35.Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana kota. 6
(2)Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:
1. a.Kawasan Penyelenggaraan Reklame:
  1. 1.Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;
  2. 2.Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
  3. 3.Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
2. b.Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, Kantor militer/kepolisian, taman kota, jalan tertentu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik-titik reklame.
(2)Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan pada kawasan selektif dan umum terdiri dari:
1. a.titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
2. b.tititk-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
(3)Titik-titik reklame di dalam prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
1. a.bahu jalan/berm jalan, median jalan, jembatan dan jalan layang;
2. b.shelter;
3. c.jembatan penyebrangan orang (JPO);
4. d.bando jalan;
5. e.pos jaga polisi;
6. f.jam kota;
7. g.terminal dan pangkalan angkutan;
8. h.Gelanggang/gedung olah raga; dan
9. i.Pasar.
(4)Titik-titik di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:
1. a.menempel pada bangunan, menggantung pada bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan; 7
2. b.di halaman;
3. c.di ruas jalan tol dan jembatan kereta api di wilayah Daerah;
4. d.di kendaraan dan ruang udara
5. e.di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
6. f.melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan titik-titik reklame strategis dikenakan nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan.
(2)Pemanfaatan titik-titik reklame dengan ukuran lebih dan/atau sama dengan 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) pada sarana dan prasarana kota dikenakan nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan.
(3)Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin penyelengaraan reklame dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran titik-titik reklame strategis, ukuran perhitungan besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan, serta tata cara pemanfaatan kembali titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan titik reklame diluar sarana dan prasarana kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian. 8
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS REKLAME

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
(2)Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
1. a.reklame papan atau bilboard, megatron, videotron dan light emitting diode (LED);
2. b.reklame layar;
3. c.reklame melekat, (Sticker, graffity dan mural);
4. d.reklame selebaran/brosur;
5. e.reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame film/slide;
8. h.reklame running text;
9. i.reklame neon box.
(3)Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:
1. a.1 meter x 2 meter;
2. b.2 meter x 4 meter;
3. c.3 meter x 5 meter;
4. d.4 meter x 6 meter;
5. e.4 meter x 8 meter;
6. f.5 meter x 10 meter;
7. g.dan ukuran lainnya.
(4)Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah:
1. a.konstruksi berat, untuk reklame jenis megatron, videotron, light emitting diode (LED), billboard, bando jalan dan jembatan penyebrangan orang (JPO), terdiri dari:
  1. 1.kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu;
  2. 2.kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
  3. 3.rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan
  4. 4.menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
2. b.kontruksi ringan untuk jenis reklame diluar sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(5)Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah:
1. a.jalan arteri primer (Jalan Nasional);
2. b.jalan arteri sekunder (Jalan Propinsi); 9
3. c.jalan kolektor (Jalan Kota);
4. d.jalan lokal/lingkungan;
5. e.jalan tol.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
1. a.melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.membayar pajak reklame.
(4)Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yaitu:
1. a.oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi Pemerintah/penyuluhan;
2. b.melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
3. c.semata-mata memuat tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 4 (empat) meter;
4. d.semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 (satu) meter;
5. e.di pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
6. f.diselenggarakan oleh organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 10

Pasal 9

(1)Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan 1 (satu) tahun.
(2)Setiap penyelenggara reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengeni teknis pelaksanaan perizinan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin yang berlaku habis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengeni teknis perpanjangan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009