DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, yang meliputi: Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Perencanaan; Kewenangan; Pengadaan; Efisiensi; Pengawasan dan Pengendalian; Penerangan Jalan Swadaya; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan lampu penerangan jalan dapat dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas serta estetika, perlu adanya pengaturan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 sNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5025); 2
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5052);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah-an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4655); 3
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan tugas pokok dan fungsi pengelolaan bidang penerangan jalan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi dan mempunyai kewenangan dalam Penerangan Jalan Umum.
6.Lampu Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut Penerangan Jalan adalah lampu dan alat kelengkapannya berupa komponen tertentu yang dipasang di Median jalan atau diluar badan jalan dengan persyaratan teknis dan standar kualitas tertentu yang berfungsi sebagai alat penerangan jalan.
7.Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan lingkungan.
8.Persyaratan teknik adalah cara melaksanakan pekerjaan perangkaian atau pemasangan komponen penerangan jalan yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan teknologi. 4
9.Standar Kualitas adalah patokan atau ukuran mutu produk peralatan atau komponen penerangan jalan yang telah ditetapkan secara legal.
10.Estetika adalah keindahan dari bentuk komponen penerangan jalan yang diselaraskan dengan kondisi lingkungan.
11.Meterisasi adalah sistem penggunaan daya penerangan jalan dengan cara memasang kWH meter dalam jarak atau jumlah titik tertentu.
12.Daya adalah besaran energi listrik yang digunakan penerangan jalan per titik cahaya.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerangan jalan sebagai fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, efisien, efektif, pemerataan dan proporsional.

Pasal 3

Penerangan jalan diselenggarakan dengan tujuan keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas dan memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta mendukung mobilitas masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

Pengadaan penerangan jalan direncanakan berdasarkan analisa kemampuan pembiayaan dan kebutuhan dengan prioritas:

a.potensi mobilitas masyarakat yang berdampak kepada peningkatan kepadatan dan peningkatan arus lalu lintas ;
b.mengurangi kerawanan kecelakaan lalu lintas dan kerawanan kejahatan dan/atau pelanggaran ;
c.upaya pengembangan wilayah atau aksesibilitas antar wilayah.

Pasal 5

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan penelitian untuk menentukan kelayakan, lokasi dan jumlah titik cahaya yang diperlukan.
(2)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk peta rencana atau master plan pengadaan penerangan jalan yang harus dibuat pada setiap kegiatan pengadaan penerangan jalan.
(3)Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 5

Pasal 6

(1)Terhadap setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemeliharaan atau perbaikan agar efektif dan efisien serta dapat berfungsi secara terus menerus.
(2)Dinas melakukan inventarisasi terhadap penerangan jalan yang perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.
(3)Agar penerangan jalan dapat berfungsi secara terus menerus sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 7

(1)Pengadaan, pemeliharaan dan perubahan daya penerangan jalan dilakukan oleh dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengadaan penerangan jalan dalam bentuk kerjasama atau investasi oleh pihak ketiga atau pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bupati atas persetujuan DPRD sesuai peraturan perundangan-perundangan.

Pasal 8

(1)Untuk pelayanan gangguan penerangan jalan, Dinas menyelenggarakan unit pelayanan gangguan.
(2)Terhadap setiap kasus gangguan penerangan jalan selambat-lambatnya 1x24 jam penerangan jalan harus berfungsi kembali kecuali gangguan yang menyangkut jaringan/instalasi.
(3)Unit Pelayanan Gangguan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 9

(1)Pengadaan penerangan jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.melalui perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
2. b.berdasarkan permohonan dari Kepala Desa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2)Tata cara permohonan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 10

(1)Setiap pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.tinggi dan diameter serta ornament tiang harus sesuai dengan lebar jalan dan kondisi lingkungan;
2. b.kedalaman tiang harus disesuaikan dengan struktur tanah;
3. c.penggunaan daya titik cahaya harus disesuaikan dengan ketinggian tiang, lebar jalan dan kondisi lingkungan;
4. d.pemasangan kabel harus dilakukan secara aman baik dengan cara bentangan di udara maupun dengan ditanam dibawah tanah harus memberikan jaminan keamanan;
5. e.penggunaan daya pada setiap titik cahaya setingi-tingginya 400 Watt dan serendah-rendahnya 70 Watt kecuali di jalan tol;
6. f.pada setiap Armatur harus menggunakan reflector;
7. g.diameter dan panjang tiang ornamen harus sesuai dengan besar dan bobot armatur;
8. h.armatur caping hanya dapat digunakan untuk penerangan di gang.
(3)Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap setiap komponen penerangan jalan harus menggunakan produk yang memenuhi standar kualitas yang dinyatakan dengan sertifikat (ISO) atau SNI atau Standar Negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO.
(4)Persyaratan teknis dan standar kualitas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…