DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan usaha jasa makanan dan minuman merupakan daya dukung penting dan sekaligus sebagai daya tarik wisata Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Makanan dan Minuman. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA MAKANAN DAN MINUMAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum tersebut antara lain meliputi:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata.
5.Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata.
6.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.Jasa makanan dan minuman adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8.Penyelenggaraan makanan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makan kepada konsumen.
9.Usaha restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah- pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10.Prosedur pengoperasian restoran adalah suatu pedoman yang mengatur tim kerja restoran dalam aktivitasnya memberikan pelayanan pada pelanggan, dengan tujuan dapat dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh karyawan restoran.
11.Karakteristik restoran adalah data yang meliputi: Nama restoran, alamat restoran, nama pemilik restoran, tahun berdiri restoran, jumlah pegawai restoran, jam operasional restoran, pendapatan restoran per hari, menu andalan restoran, dan menu makanan yang disajikan dengan lalapan.
12.Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah izin sementara untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
13.Izin tetap usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP dalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
14.Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DU ITUP adalah daptar ulang izin untuk menuyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
15.Perizinan adalah izin di bidang industri pariwisata yang meliputi ISUP, ITUP, dan DU ITUP.
16.Pemohon adalah pemilik atau yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ISUP, ITUP dan DU ITUP. 4
17.Adikarya Wisata adalah penghargaan tertinggi dibidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggul, jasa-jasa terkait, dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangungan kepariwisataan di kabupaten pangandaran.

BAB II

JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 2

(1)Bidang usaha jasa makan dan minuman meliputi usaha :
1. a.restoran;
2. b.rumah makan;
3. c.bar;
4. d.kafe;
5. e.pusat jajan;
6. f.jasa boga;
7. g.bakeri; dan
8. h.jenis usaha lain dalam bidang penyediaan makanan dan minuman.
(2)Jenis usaha lain penyediaan penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

(1)Usaha restoran harus diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
(2)Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bangunan milik sendiri atau kerjasama.
(3)Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pada bagian tertentu bangunan dan interior restoran harus menampilkan/ menggambarkan dekorasi bernuansa/bercirikan budaya daerah.
(5)Setiap usaha restoran menyediakan makanan maupun minuman yang bercirikan budaya lokal.

Pasal 4

(1)Bangunan/tempat penyelenggarakan usaha restoran harus memenuhi persyaratan fisik, persyaratan dasar dan persyaratan teknis operasional. 5
(2)Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
1. a.memiliki izin tetap usaha restoran;
2. b.memiliki sertifikat kelayakan fasilitas dan peralatan restoran; dan
3. c.memiliki sertifikat kelayakan hygiene dan sanitasi restoran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
(3)Persyaratan teknis operasional restoran sebagimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.memenuhi standar luas restoran;
2. b.penyediaan ruang restoran sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;
3. c.memenuhi standar penyimpanan peralatan restoran;
4. d.memiki pedoman tata letak meja dan kursi;
5. e.memenihi standar prosedur pengoperasioan restoran.
(4)Persyaratan fisik dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kualitas fisik, lokasi, dan lingkungan bangunan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.ruang terbuka hijau yang memadai sesuai ketentuan perundang- undangan;
3. c.fasilitas tersedia untuk pengunjung yang memadai dan nyaman.
4. d.fasilitas umum untuk peribadatan berupa musholla yang memadai;
5. e.perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan, tamu, maupun bagi para pengelola restoran.
(5)Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Pasal 5

(1)Pengelolaan restoran dilaksanakan dengan keramahtamahan, tertib, dan sopan-santun yang mencitrakan budaya daerah yang baik.
(2)Etika pelayanan secara keseluruhan dituangkan dalam aturan atau kode etik restoran masing-masing.

Pasal 6

(1)Usaha penyediaan makanan dan minuman selain restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat (1) huruf b sampai h, harus memenuhi persyaratan secara fisik, teknis dan lingkungan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
(2)Usaha penyediaan makanan dan minuman selain restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi prosedur dan materi perizinan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.
(3)Ketentuan tentang penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman selain restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 6

BAB III

KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

(1)Setiap tenaga kerja usaha penyediaan makanan dan minuman memiliki standar ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan.
(2)Setiap tenaga kerja usaha penyediaan makanan dan minuman telah mengikuti pelatihan profesi kekaryaan dan memiliki sertifikasi profesi kepariwisataan.
(3)Ketentuan tentang ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap usaha penyediaan makanan dan minuman diwajibkan memperkerjakan seorang penanggungjawab yang mempunyai pengetahuan hygiene dan sanitasi makanan serta telah memiliki setifikat hygiene sanitasi makanan.
(2)Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada usaha penyediaan makanan dan minuman wajib berbadan sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 kali dalam satu tahun.
(3)Setiap penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan, yang dapat diperoleh dari instansi penyelenggara kursus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman dapat menyediakan tenaga kerja asing, namun tetap mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman dikenakan pajak daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Pengusaha Restoran berkewajiban untuk melaksanakan Online System Informasi pembayaran pajak ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi perpajakan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan usaha jasa makanan dan minuman merupakan daya dukung penting dan sekaligus sebagai daya tarik wisata Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Makanan dan Minuman. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA MAKANAN DAN MINUMAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum tersebut antara lain meliputi:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata.
5.Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata.
6.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.Jasa makanan dan minuman adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8.Penyelenggaraan makanan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makan kepada konsumen.
9.Usaha restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah- pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10.Prosedur pengoperasian restoran adalah suatu pedoman yang mengatur tim kerja restoran dalam aktivitasnya memberikan pelayanan pada pelanggan, dengan tujuan dapat dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh karyawan restoran.
11.Karakteristik restoran adalah data yang meliputi: Nama restoran, alamat restoran, nama pemilik restoran, tahun berdiri restoran, jumlah pegawai restoran, jam operasional restoran, pendapatan restoran per hari, menu andalan restoran, dan menu makanan yang disajikan dengan lalapan.
12.Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah izin sementara untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
13.Izin tetap usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP dalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
14.Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DU ITUP adalah daptar ulang izin untuk menuyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
15.Perizinan adalah izin di bidang industri pariwisata yang meliputi ISUP, ITUP, dan DU ITUP.
16.Pemohon adalah pemilik atau yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ISUP, ITUP dan DU ITUP. 4
17.Adikarya Wisata adalah penghargaan tertinggi dibidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggul, jasa-jasa terkait, dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangungan kepariwisataan di kabupaten pangandaran.

BAB II

JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 2

(1)Bidang usaha jasa makan dan minuman meliputi usaha :
1. a.restoran;
2. b.rumah makan;
3. c.bar;
4. d.kafe;
5. e.pusat jajan;
6. f.jasa boga;
7. g.bakeri; dan
8. h.jenis usaha lain dalam bidang penyediaan makanan dan minuman.
(2)Jenis usaha lain penyediaan penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

(1)Usaha restoran harus diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
(2)Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bangunan milik sendiri atau kerjasama.
(3)Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pada bagian tertentu bangunan dan interior restoran harus menampilkan/ menggambarkan dekorasi bernuansa/bercirikan budaya daerah.
(5)Setiap usaha restoran menyediakan makanan maupun minuman yang bercirikan budaya lokal.

Pasal 4

(1)Bangunan/tempat penyelenggarakan usaha restoran harus memenuhi persyaratan fisik, persyaratan dasar dan persyaratan teknis operasional. 5
(2)Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
1. a.memiliki izin tetap usaha restoran;
2. b.memiliki sertifikat kelayakan fasilitas dan peralatan restoran; dan
3. c.memiliki sertifikat kelayakan hygiene dan sanitasi restoran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
(3)Persyaratan teknis operasional restoran sebagimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.memenuhi standar luas restoran;
2. b.penyediaan ruang restoran sesuai dengan fungsi dan kegunaannya;
3. c.memenuhi standar penyimpanan peralatan restoran;
4. d.memiki pedoman tata letak meja dan kursi;
5. e.memenihi standar prosedur pengoperasioan restoran.
(4)Persyaratan fisik dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kualitas fisik, lokasi, dan lingkungan bangunan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.ruang terbuka hijau yang memadai sesuai ketentuan perundang- undangan;
3. c.fasilitas tersedia untuk pengunjung yang memadai dan nyaman.
4. d.fasilitas umum untuk peribadatan berupa musholla yang memadai;
5. e.perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan, tamu, maupun bagi para pengelola restoran.
(5)Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Pasal 5

(1)Pengelolaan restoran dilaksanakan dengan keramahtamahan, tertib, dan sopan-santun yang mencitrakan budaya daerah yang baik.
(2)Etika pelayanan secara keseluruhan dituangkan dalam aturan atau kode etik restoran masing-masing.

Pasal 6

(1)Usaha penyediaan makanan dan minuman selain restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat (1) huruf b sampai h, harus memenuhi persyaratan secara fisik, teknis dan lingkungan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
(2)Usaha penyediaan makanan dan minuman selain restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi prosedur dan materi perizinan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.
(3)Ketentuan tentang penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman selain restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 6

BAB III

KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

(1)Setiap tenaga kerja usaha penyediaan makanan dan minuman memiliki standar ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan.
(2)Setiap tenaga kerja usaha penyediaan makanan dan minuman telah mengikuti pelatihan profesi kekaryaan dan memiliki sertifikasi profesi kepariwisataan.
(3)Ketentuan tentang ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap usaha penyediaan makanan dan minuman diwajibkan memperkerjakan seorang penanggungjawab yang mempunyai pengetahuan hygiene dan sanitasi makanan serta telah memiliki setifikat hygiene sanitasi makanan.
(2)Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada usaha penyediaan makanan dan minuman wajib berbadan sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 kali dalam satu tahun.
(3)Setiap penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan, yang dapat diperoleh dari instansi penyelenggara kursus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Setiap penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman dapat menyediakan tenaga kerja asing, namun tetap mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan usaha penyediaan makanan dan minuman dikenakan pajak daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Pengusaha Restoran berkewajiban untuk melaksanakan Online System Informasi pembayaran pajak ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi perpajakan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.