DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini diatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada PT. BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan menerapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Sumber Daya, Pengelolaan Penyertaan Mobil Daerah, Hasil Usaha

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan daya saing usaha, koordinasi, efisiensi, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
c.berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi :

a.Perencanaan;
b.Pelaksanaan;
c.Penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
d.Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

Perencanaan penyertaan modal daerah meliputi :

a.Perencanaan penyertaan modal daerah oleh SKPD terkait disusun untuk pelaksanaan penyertaan modal dan ditetapkan oleh Bupati; dan
b.Perencanaan kebutuhan penyertaan modal daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sesuai usul dari SKPD.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.000.000. 000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk untuk tahun anggaran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 5
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
(2)Dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki pemahaman dan wawasan usaha dibidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pasal 10

(1)SKPD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya SKPD wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPD.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…