DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Siltap, Tunjagnan dan Tambahan Penghasilan, Rincian Jenis Penghasilan, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan, Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya, Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan, Penghargaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, Perimbangan Pajak dan APBDes;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pangandaran.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
9.Perangkat Desa adalah unsur pembantuKepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatuberupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah Dana Alokasi Khusus.
14.Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. 4
16.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetapyang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
17.Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi SILTAP, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes.

BAB III

SILTAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
(2)SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
(3)SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap bulan secara terus menerus.

BAB IV

RINCIAN JENIS PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1)Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
1. a.Penghasilan tetap (SILTAP); b.Tunjangan;
2. c.Tambahan penghasilan; d.Penghasilan dan Pendapatan lain yang sah.
(2)SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 5

(1)Alokasi SILTAP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) selama satu tahun adalah:
1. a.Maksimal 60% (enam puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 5
2. b.Maksimal 50% (lima puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
3. c.Maksimal 40% (empat puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
4. d.Maksimal 30% (tiga puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
(2)Besaran SILTAP kepala desa dan perangkat desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan ketentuan:
1. a.Besaran SILTAP sekretaris desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan;
2. b.Besaran SILTAP perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan;

Pasal 6

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan desa dengan tetap memperhatikan total APBDes yaitu 30 % untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, 70 % untuk Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan.
(2)Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan kesehatan;
(3)Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati

Pasal 7

(1)Selain diberikan SILTAP dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan asal 6 ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
(2)Besaran tambahan penghasilan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

BAB V

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 8

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat SILTAP. 6
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a atau tunjangan yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
(3)PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS.

BAB VI

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 10

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50% (lima puluh perseratus).
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SLTAP sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan sebagai PNS.
(3)SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…