DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan dalam kegiatan usaha maupun kegiatan kemasyarakatan yang memiliki dampak bagi kepentingan umum;
c.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat mendukung dan menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8.Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. 4
9.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10.Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11.Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
12.Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.partisipasi masyarakat;
d.akuntabilitas;
e.kepentingan umum;
f.profesionalisme;
g.kesamaan hak;
h.keseimbangan hak dan kewajiban;
i.manfaat;
j.keadilan; dan
k.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

(1)Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
(2)Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
1. a.penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
2. b.pegelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan katagori; 5
3. c.prosedur perizinan;
4. d.penyelenggara perizinan;
5. e.standar pelayanan perizinan;
6. f.peran serta masyarakat; dan
7. g.penegakan hukum.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Penyelenggara perizinan bertujuan untuk :

a.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
b.memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.
c.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
d.menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan katagori;
e.meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
f.memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu :

a.tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
b.berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
c.tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
d.tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV

FUNSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai :

a.instrumen pemerintah;
b.yuridis preventif;
c.pengendalian;
d.koordinasi; 6
e.pengawasan publik; dan
f.pendapatan asli daerah.

Pasal 7

(1)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
(2)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
2. b.mengatur pada perbuatan individual;
3. c.memberikan perlindungan hukum; dan
4. d.melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

(1)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
(2)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk :

a.mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
b.mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi Perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan dalam kegiatan usaha maupun kegiatan kemasyarakatan yang memiliki dampak bagi kepentingan umum;
c.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat mendukung dan menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8.Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. 4
9.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10.Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11.Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
12.Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.partisipasi masyarakat;
d.akuntabilitas;
e.kepentingan umum;
f.profesionalisme;
g.kesamaan hak;
h.keseimbangan hak dan kewajiban;
i.manfaat;
j.keadilan; dan
k.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

(1)Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
(2)Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
1. a.penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
2. b.pegelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan katagori; 5
3. c.prosedur perizinan;
4. d.penyelenggara perizinan;
5. e.standar pelayanan perizinan;
6. f.peran serta masyarakat; dan
7. g.penegakan hukum.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Penyelenggara perizinan bertujuan untuk :

a.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
b.memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.
c.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
d.menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan katagori;
e.meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
f.memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu :

a.tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
b.berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
c.tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
d.tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV

FUNSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai :

a.instrumen pemerintah;
b.yuridis preventif;
c.pengendalian;
d.koordinasi; 6
e.pengawasan publik; dan
f.pendapatan asli daerah.

Pasal 7

(1)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
(2)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
2. b.mengatur pada perbuatan individual;
3. c.memberikan perlindungan hukum; dan
4. d.melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

(1)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
(2)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk :

a.mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
b.mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi Perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.