DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghasilan pimpinan dprd dan anggota DPRD, tunjnagan kesejahteraan pim[pinan DPRD dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian pimpinan DPRD dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BUPATI PANGANDARAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANOGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1 TAHUN 2017 BUPATIPANGANDARAN PROVINS! JAWA BARAT 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kcwenangan daerah otonom. 4 DPw<>n Perw<>k-il,:in R<>ky<>t T)<1pr,:ih y,:ing c,pl,:injntny<> d;.,,.but nPRD "d,.1',h lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang mernegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATIPANGANDARAN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2005 Nomor J 40, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Pera tu ran Pemerintah Nomor l 8 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor I 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8.Peraturan Menteri Dalarn Negeti Nomor I 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). 3 Pasal 4

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(2)Vang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Bupati.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEWANANGGOTADANPIMPINANADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DANMenetapkan

Pasal 3

(1)Pajak penghasilan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibebankan kepada APBD.
(2)Pajak penghasilan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pirnpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.uang representasi:
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras;
d.uang paket;
e.tunjangan jabatan;
f.tunjangan alat kelengkapan;
g.tunjangan alat kelengkapan lain;
h.tunjangan komunikasi intensif; dan
1. 1.tunjangan reses.
2. 7.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekrctaris Daerah.
3. 8.Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat UPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewcnang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
4. 9.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4

Pasal 8

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan la.in.
(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRDdan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRDdan Anggota DPRDyang bersangkutan.

Pasal 7

Bagian Kelima Tunjangan Jabatan

Pasal 6

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan sebesarlOo/o (sepuluh per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRDyang bersangkutan.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (I) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Uang representasi sebaga.i.mana dimaksud pada ayat (1) bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Anggota DPRD diberikan sebesar 75o/o (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD. s

Pasal 11

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRDdan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan; Umum BAD lI1 TUNJANGAN KESEJAHTERAANPIMPINANDPRDDANANGGOTADPRD

Pasal 10

(1)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan data APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRDdan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRDdan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah clan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; atau
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali, dari uang representasi Ketua DPRD.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untukjabatan:
1. a.ketua, diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratusJ;
2. b.wakil ketua, diberikan sebesar So/o (lima per seratusj;
3. c.sekretaris, diberikan sebesar 4% (empat per seratus); dan
4. d.anggota, diberikan sebesar 3% (tiga per seratus), dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tu gas. 6
(1)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; ct. pakaian ctinas harian lengan panjang dtsediakan I (satuj pasang dalam l (satu) tahun;
4. e.pakaian yang bereirikan khas daerah dan hari-hari tertentu; dan
5. f.perlengkapan atribut lainnya.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 12

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Sadan Penyclenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besamya 5% (lima per seratus) dari penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dengan ketentuan:
1. a.3°10 (tiga per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.2°10 (dua per seratus) dibayar oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Selain jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaminan kesehatan diberikan terhadap suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.jaminan kecelakaan kerja;
2. c.jaminan kematian; dan
3. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi. 7

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…