(1)Struktur tarif Retribusi IMB digolongkan berdasarkan jenis kegiatan IMB.
(2)Jenis kegiatan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.IMB pembangunan baru/penambahan;
b.IMB rehabilitasi/renovasi berat yaitu perbaikan antara jdih.pangandarankab.go.id 51% sampai dengan 70%;
c.IMB rehabilitasi/renovasi sedang yaitu perbaikan antara 31% sampai dengan 50%;
d.IMB rehabilitasi/ renovasi ringan yaitu perbaikan antara 0% sampai dengan 30%;
e.IMB pembangunan tempat ibadah/sosial non komersial/tidak digunakan untuk mencari keuntungan;
f.IMB pemutihan.
(3)Tarif Retribusi IMB merupakan 2% (dua persen) dikalikan indeks jenis kegiatan IMB dikalikan luas bangunan dikalikan indeks kumulatif dikalikan harga dasar bangunan.
(3.a)Tarif Retribusi IMB Bukan Gedung merupakan 2 % (dua persen) dikalikan indeks jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan indeks kumulatif dikalikan rencana anggaran biaya bangunan bukan gedung.
(4)Indeks kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari indeks lokasi, indeks fungsi dan indeks jalan.
(5)Nilai indeks jenis kegiatan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
a.IMB pembangunan baru/penambahan adalah 1;
b.IMB rehabilitasi/renovasi berat adalah 0,65;
c.IMB rehabilitasi/renovasi sedang adalah 0,45;
d.IMB rehabilitasi/renovasi ringan adalah 0,30;
e.IMB pembangunan tempat Ibadah/sosial non komersial adalah 0;
f.IMB pemutihan adalah 0,30.
(6)Nilai indeks kumulatif adalah sebagai berikut:
a.indeks lokasi dengan nilai sebagai berikut:
1) wilayah I adalah 0,2; 2) wilayah II adalah 0,3; dan 3) wilayah III adalah 0,2
b.indeks fungsi dengan nilai sebagai berikut :
1) bangunan hunian adalah 1,8; 2) bangunan keagamaan adalah 0; 3) bangunan usaha adalah 2,8; 4) bangunan sosial dan budaya adalah 1,3; 5) bangunan ganda/campuran adalah 2,05; dan 6) Bangunan bukan gedung adalah 4,0.
c.indeks jalan dengan nilai sebagai berikut :
1) jalan nasional adalah 0,5; 2) jalan provinsi adalah 0,4; 3) jalan kabupaten adalah 0,3; 4) jalan kota adalah 0,2; dan 5) jalan desa adalah 0,1.
(7)Harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
jdih.pangandarankab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 20 Mei 2019 BUPATI PANGANDARAN, Ttd H.JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 20 Mei 2019 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, Ttd SUHERYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019 NOMOR 1..... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 1/78/2019 jdih.pangandarankab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
1.UMUM Bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2016, dalam implementasinya bangunan terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, dimana dalam perda tersebut belum diatur mengenai retribusi bangunan bukan gedung. Retribusi IMB bukan gedung merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga perlu adanya dasar untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi IMB bangunan bukan gedung.
Untuk menghitung besaran retribusi IMB bukan gedung tidak bisa disamakan dengan penghitungan retribusi IMB gedung, sebagai contoh adalah untuk bangunan bukan gedung tower/menara telekomukasi dan reklame yang secara normatif luas bangunannya sangat kecil, sehingga apabila dihitung menggunakan rumusan retribusi IMB gedung, maka nilai retribusinya akan sangat kecil. padahal nilai bangunan tower/menarara telekomunikasi dan reklame nilainya sangat tinggi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas jdih.pangandarankab.go.id Angka 4 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1