DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPANGANDARAN dan BUPATIPANGANDARAN

40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabu paten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 15);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 9). 7 Rp999. 998.500,00 Rp5.000.001.500,00Selisih le bih / (kurang) Rp6.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Rp5.000.001.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
2.Realisasi e. Rp3.811.288.680,05 Rp54.640.502.525,95 pembiayaan sejumlah
2.Realisasi

c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp65.684.44 l.315,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan Rp(52.451.791.206,00)
2. 2.Realisasi Surplus/defisit Rp13.232.650.109,00 Selisih lebih/(kurang) Rp65.684.441.315,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp54.640.502.525,95 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp58.451.791.206,00 perubahan Rp 1.616.168.604. 724,00 Rp l .461.491.519.435,00 Rp 154.677 .085.289,00Selisih le bih / (kurang) Rp 1.563. 716.813.518,00 Rpl .474.724.169.544,00 Rp88.992.643.974,00 sejumlah Rp154.677.085.289,00b.

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp88.992.643.974,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan 2 . Realisasi Selisih lebih/(kurang) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut:
2. 1.Anggaran belanja setelah perubahan
3. 2.Realisasi Rp2.81 l.290.180,05 Rp16.043.940.289,05 Rp3.81 l.288.680.05 Rp999.998.500,00 Rpl .474.724.169.544,00 Rpl .461.491.519.435,00 Rp13.232.650.109,00 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a se bagai beriku t :
a.Pendapatan
b.Belanja Surplus/ defisit
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Surplus/ defisit

Pasal 2

d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 8

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2019 Rp3.81 l.288.680,05
b.Arus Kas dari aktivitas operasi Rp512.285.955. l 76,00
c.Arus Kas dari aktivitas investasi Rp(499.053.305.067,00)
d.Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp(999.998.500,00)
e.Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp0,00 Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 Rpl 7.008.963.214,05

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf d untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rpl.534.265.599.136,78
b.Behan Rpl.190.251.346.681,93
c.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp344.014.252.454,85
d.Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp(662.797.758,19)
e.Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Rp0,00 ~~~~~~~~~~- Surplus/Defis it LO Rp343.351.454.696,66 Rp98.608. 207. 973, 90 Rp0,00 Rp2.073.947.540.661,73 Rp2 .172 .555. 7 48.635,63

Pasal 5

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 DesemberNeraca sebagaimana dimaksud Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban:
1. 1.J angka Pendek
2. 2.Jangka Panjang Jumlah ekuitas dana Rp16.043.940.289,05 Rp0,00 Rp16.043.940.289,05c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp0,00 Rp3.81 l.288.680,05 Rp3.81 l.288.680,05 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufb per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awai
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal

Pasal 4

Rp2.81 l.290.180,05 Rp49.640.501.025,95Selisih lebih / (kurang)

2.Realisasi

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp49.640.501.025,95 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah Rp52.451.791.206,00 perubahan 9 Laporan operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Belanja Daerah menurut organisasi, program dan Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran urusan Pemerintah Daerah, kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan perubahan saldo anggaran lebih;b. Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
1. 4.Lampiran I.4
2. 3.Lampiran I.3
3. 2.Lampiran I.2

Pasal 10

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a.Lampiran I
1. 1.Lampiran I. 1

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rp2.073.947.540.661,73 Rpl .944.351.653.355,60 Rp343.351.454.696,66 Rp(2 l 3. 755.567 .390,53)

a.Ekuitas Awal
b.Surplus/Defisit-LO
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Ekuitas Akhir

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagaimana berikut: l~O LEMBARANDAERAHKABUPATENPANGANDARAN TAHUN2020 NOMOR 1 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENPANGANDARAN, PROVINS!JAWA BARAT3/79/2020 Diundangkan di Parigi pada tanggal 31 Agustus 2020 SEKREtARIS DAERAH KABUPATENP '~9ANDARAN, \\' ~::.E "' '\-1A; r---- ~~::il!!:IJ... di Parigi , __ g 31 Agustus 2020 """.,,""'~DARAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

t.Lampiran XX Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…