DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban, Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Inovasi Perpustakaan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Standar Nasional Perpustakaan, Jenis Perpustakaan, Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Gerakan Literasi, Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat, Pengahargaan, Pendanaan, Larangan , Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidik, Ketentuan Pidana,, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan budaya Literasi masyarakat, perlu didukung dengan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan/atau pelestarian karya tulis masyarakat Kabupaten Pangandaran;
c.bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penyelenggara perpustakaan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat di Daerah.
6.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8.Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non- kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
9.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi.
10.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
12.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional Perpustakaan.
13.Layanan Perpustakaan adalah kegiatan atau aktifitas dalam memberikan jasa layanan kepada pemustaka.
14.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di Sekolah/Madrasah.
15.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
16.Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.
17.Digitalisasi adalah konversi data analog kedalam format digital.
18.Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
19.Sistem Informasi Perpustakaan adalah sistem yang digunakan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput.
20.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
21.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan ke pustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
23.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
24.Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
25.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
26.Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.
27.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.
28.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

a.menetapkan kebijakan di Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah yang meliputi:
1. 1.pembinaan dan pengembangan perpustakaan; dan
2. 2.pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
d.pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan Daerah berdasarkan karakteristik Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, masyarakat berhak:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3)Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 5

Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan buku langka dan/atau naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERPUSTAKAAN

Pasal 6

(1)Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
(2)Pembentukan perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
(3)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan mendorong gerakan gemar membaca, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau Pojok Baca dan Kampung Literasi.
(4)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan/diberitahukan pada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan.
(5)Pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

a.memiliki koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
b.memiliki tenaga perpustakaan;
c.memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
d.memiliki sumber pendanaan; dan
e.memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Pasal 8

Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

a.koleksi taman bacaan;
b.tenaga pengelola taman bacaan;
c.sarana dan prasarana taman bacaan; dan
d.sumber pendanaan.

Pasal 9

Pembentukan Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

a.koleksi Pojok Baca;
b.tenaga pengelola;
c.sarana dan prasarana taman bacaan; dan
d.sumber pendanaan.

Pasal 10

(1)Pembentukan Kampung Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi tugas dan kewenangan Pemerintahan Desa.
(2)Kampung Literasi harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
1. a.koleksi baca;
2. b.tenaga pengelola;
3. c.sarana dan prasarana Kampung Literasi; dan
4. d.sumber pendanaan.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…