DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan, Perencanaan, Kawasan, Peternakan, Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner, Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penelitian dan Pengembangan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya perlindungan kesehatan manusia dan perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat pelaksanaan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terpenuhinya kebutuhan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal serta terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
14.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, Bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, Budi Daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
6.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, Kesehatan Masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
7.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang di pelihara maupun yang dihabitatnya.
8.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/ atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.
11.Ternak Ruminansia adalah ternak yang di Budi Dayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
12.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak Ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13.Pemuliaan Ternak, yang selanjutnya disebut Pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
14.Unggas adalah semua jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan tujuan tertentu.
15.Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
16.Benih Hewan, yang selanjutnya disebut Benih, adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
17.Bibit Hewan, yang selanjutnya disebut Bibit, adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
18.Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan Bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
19.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau di proses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20.Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
21.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk Badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu.
22.Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
23.Kawasan Budi Daya Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan usaha Peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
24.Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil, sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
25.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
26.Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
27.Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan dan ikutannya yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
28.Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
29.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
30.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
31.Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
32.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
33.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
34.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
35.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
36.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degenaratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
37.Penyakit Hewan Menular adalah Penyakit Hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, amuba atau jamur.
38.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.
39.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
40.Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
41.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmakaseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
42.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan tegaskan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
43.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
44.Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
45.Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
46.Pihak Tertentu Untuk Kepentingan Khusus, yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu, adalah pelaku usaha yang bergerak di luar bidang Peternakan yang mempunyai kebutuhan terhadap budi daya Ternak.
47.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
48.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan.

Pasal 2

(1)Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Daerah yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lain yang terkait.
(2)Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasaskan:
1. a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
2. b.keamanan dan kesehatan;
3. c.kerakyatan dan keadilan;
4. d.keterbukaan dan keterpaduan;
5. e.kemandirian;
6. f.kemitraan;
7. g.keprofesionalan; dan
8. h.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud Kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan:

a.mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan, bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
c.melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
d.mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
e.memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan;
b.perencanaan;
c.kawasan;
d.Peternakan;
e.Kesehatan Hewan;
f.Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
g.Otoritas Veteriner;
h.Pemberdayaan peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
i.Penelitian dan pengembangan;
j.Peran serta masyarakat; dan
k.Pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Kewenangan prasarana pertanian meliputi:
1. a.pengembangan prasarana pertanian;
2. b.pengelolaan wilayah sumber Bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah; dan
3. c.pengembangan lahan penggembalaan umum.
(2)Kewenangan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meliputi:
1. a.penjaminan Kesehatan Hewan, penutupan dan pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah;
2. b.pengawasan pemasukan hewan dan Produk Hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan Produk Hewan dari Daerah; dan
3. c.pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB IV

KAWASAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Budi Daya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum.
(2)Kawasan Budi Daya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana pada ayat (1) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum dan/ atau hijauan makanan ternak jika mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah sudah menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dan/atau hijauan makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
(3)Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.penghasil tumbuhan pakan;
2. b.tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan Inseminasi Buatan;
3. c.tempat Pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
4. d.tempat atau obyek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 10

Penetapan Kawasan Budi Daya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan sesuai arahan zonasi kawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

a.Tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan Peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk Kawasan Penggembalaan Umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
c.Pengelolaan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memperhatikan Penyakit Hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
d.Pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan Peternakan, terintegrasi dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…