DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang subjek, objek, dan jenis kerja sama daerah, kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, kelembagaan kerja sama daerah, pembiayaan kerja sama daerah, hasil kerja sama, penyelesaian perselisihan, perubahan, berakhirnya kerja sama, pembinaan dan pengawasan, percepatan dan optimalisasi kerjasama daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dibutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan guna melakukan percepatan pembangunan di Daerah melalui kerja sama dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan optimalisasi pelayanan publik;
c.bahwa dibutuhkan adanya suatu aturan hukum yang melandasi pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalisasikan potensi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara nomor 5363);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 jdih.pangandarankab.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
6.Mitra adalah daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra Kerja Sama Daerah setelah melalui proses yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 3 jdih.pangandarankab.go.id
7.Lembaga adalah organisasi internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri, mitra pembangunan luar negeri, dan tidak termasuk partai politik.
8.Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
9.Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
10.Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama Daerah berupa penyelerasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
11.Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen Kerja Sama Daerah berupa perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama, di dalamnya mengatur hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum.
12.Sekretariat adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama Wajib.
13.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
16.Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 4 jdih.pangandarankab.go.id

BAB II

SUBJEK, OBJEK, DAN JENIS KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

(1)Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah, meliputi:
1. a.Daerah dengan daerah lainnya;
2. b.Daerah dengan pihak ketiga; atau
3. c.Daerah dengan Lembaga dan/atau pemerintah daerah di Luar Negeri.
(2)Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwakili oleh Bupati, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
(3)Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan kuasa kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 3

(1)Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pemetaan objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi, efektifitas, dan efisiensi apabila dilaksanakan dengan Kerja Sama Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
(3)Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap objek yang belum tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah, dengan ketentuan untuk:
1. a.mengatasi kondisi darurat;
2. b.mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
3. c.melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
(4)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jenis Kerja Sama Daerah dan menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek Kerja Sama Daerah. 5 jdih.pangandarankab.go.id
(5)Prioritas objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Jenis Kerja Sama Daerah terdiri atas:

a.Kerja Sama Daerah dengan daerah lain;
b.Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga; dan
c.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 5

Kerja Sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikategorikan menjadi:

a.Kerja Sama Wajib; dan
b.Kerja Sama Sukarela.

Pasal 6

(1)Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(2)Kerja sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh urusan pemerintahan yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas Daerah.

Pasal 7

(1)Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atas urusan pemerintahan yang dikategorikan dalam Kerja Sama Wajib, dibahas oleh pemerintah daerah yang berbatasan dalam:
1. a.koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh Daerah dengan kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi; atau
2. b.koordinasi teknis di tingkat nasional untuk Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh Daerah dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota di provinsi yang berbeda. 6 jdih.pangandarankab.go.id
(2)Hasil pembahasan koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kesepakatan bersama kepala daerah yang bekerja sama.

Pasal 8

Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan elisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama berdasarkan prioritas Kerja Sama Daerah.

Pasal 9

Jenis Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, meliputi:

a.kerja sama pelayanan bersama;
b.kerja sama pelayanan antar daerah;
c.kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
d.kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
e.kerja sama perencanaan dan pengurusan;
f.kerja sama pembelian penyediaan pelayanan;
g.kerja sama pertukaran layanan;
h.kerja sama pemanfaatan peralatan;
i.kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
j.kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyusunan Kesepakatan Bersama;
4. d.penandatanganan Kesepakatan Bersama;
5. e.Persetujuan DPRD;
6. f.penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
7. g.penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
8. h.pelaksanaan;
9. i.penatausahaan; dan
10. j.pelaporan. 7 jdih.pangandarankab.go.id
(2)Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana Kerja Sama Daerah dengan daerah lain membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan dan dokumen Kerja Sama Daerah dengan daerah lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…