Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
6.Mitra adalah daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra Kerja Sama Daerah setelah melalui proses yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
3 jdih.pangandarankab.go.id
7.Lembaga adalah organisasi internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri, mitra pembangunan luar negeri, dan tidak termasuk partai politik.
8.Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
9.Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
10.Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama Daerah berupa penyelerasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
11.Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen Kerja Sama Daerah berupa perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama, di dalamnya mengatur hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum.
12.Sekretariat adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama Wajib.
13.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
16.Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
4 jdih.pangandarankab.go.id BAB II SUBJEK, OBJEK, DAN JENIS KERJA SAMA DAERAH Bagian Kesatu Subjek Kerja Sama Daerah