DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dan penyelengaraan TPI, pembinaan dan pengawasan, sistem data dan informasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hokum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, perlu diatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5.Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
6.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
7.Tempat pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan atau prasarana diluar Pelabuhan Perikanan dan dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten yang berfungsi sebagai tempat pemasaran ikan melalui mekanisme lelang.
8.Penyelenggara pelelangan ikan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau badan usaha yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelelangan ikan.
9.Pengelola TPI adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau badan usaha yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan pelelangan ikan.
10.Kepala TPI adalah orang yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan operasional di TPI.
11.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
12.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
13.Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah.
14.Pemasar Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil usaha di bidang perikanan untuk diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
15.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.
16.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENYELENGARAAN TPI

Pasal 2

(1)Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan kerja sama Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah bangunan TPI.
(4)Kerja sama Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI pada Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pemilik Pelabuhan Perikanan.
(5)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Dalam penyelenggaraan TPI, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.
(2)Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penunjukan koperasi atau badan usaha yang bergerak di bidang Perikanan.

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI terdiri atas:

a.Penyelenggara Pelelangan ikan;
b.Nelayan; dan
c.Pemasar Perikanan.

Pasal 5

Penyelenggara Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai kewajiban untuk:

a.menyeleksi pemasar perikanan dengan memperhatikan persyaratan administrasi, kemampuan keuangan dan karakter.
b.mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan dan ditransaksikan di TPI.
c.melaksanakan pelelangan ikan di TPI dengan prinsip pelayanan prima;
d.memungut dan menyetorkan penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.menjaga stabilitas harga;
f.melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil Pelelangan ikan di TPI.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai kewajiban untuk:

a.membawa seluruh ikan hasil tangkapan ke TPI;
b.menjaga mutu ikan hasil tangkapan; dan
c.mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan penyelenggara TPI.

Pasal 7

(1)Pemasar Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai kewajiban untuk:
1. a.datang ke TPI sebelum waktu operasional TPI dimulai;
2. b.mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan penyelenggara TPI;
3. c.memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang- undangan;
4. d.memiliki kartu peserta lelang;
5. e.memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara TPI; dan
6. f.menyetorkan uang jaminan.
(2)Pemasar perikanan yang menjadi pemenang lelang harus membayar lunas dengan dana yang diambil dari uang jaminan yang telah disetor sebelum lelang dimulai.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Pelelangan Ikan, Nelayan dan Pemasar Perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)TPI merupakan salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
(2)Dalam hal TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, TPI disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(3)TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di pangkalan pendaratan Ikan.
(4)Lokasi TPI di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)TPI dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.
(2)Dalam pelaksanaan operasional TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI dibantu oleh:
1. a.kasir;
2. b.pencatat;
3. c.juru lelang;
4. d.juru timbang; dan
5. e.penata usaha.
(3)Kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui pengelola TPI.
(4)Kepala TPI beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh pengelola TPI.
(5)Syarat penetapan Kepala TPI beserta pembantunya ditentukan oleh pengelola TPI dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila pengelolaan TPI dikerjasamakan.
(6)Kepala TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat rencana tahunan dan laporan penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana operasional TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…