DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa serentak, pengawasan pemilihan, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan kepala desa, tindakan penyidikan dan pemberhentian terhadap kepala desa, pelaksana tugas kepala desa dan penjabat kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepada desa secara serentak dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (
2. 3.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4. 5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. 7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1757)
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
(2)Bupati adalah Bupati Pangandaran.
(3)Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(4)Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
(5)Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(7)Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
(8)Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
(9)Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(10)Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 4
(11)Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
(12)Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(13)Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pangandaran yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
(14)Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
(15)Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(16)Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
(17)Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
(18)Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
(19)Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
(20)Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
(21)Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
(22)Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
(23)Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
(24)Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara:

a.langsung;
b.umum;
c.bebas;
d.rahasia;
e.jujur; dan
f.adil. 5

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

a.pemilihan kepala desa serentak ; dan
b.pemilihan kepala desa antar waktu.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak tiga kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
(4)Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 6

Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.kampanye;
d.pemungutan suara; dan
e.penetapan. 6

Pasal 7

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir
(2)Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa, BPD memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
(2)Pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat
(7)hari kerja.
(3)Bupati berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menetapkan penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 9

(1)BPD membentuk panitia pemilihan tingkat desa secara musyawarah untuk melaksnakan pemilihan kepala desa.
(2)Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu (10) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(3)Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama (3) hari kerja setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa.
(4)Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(5)Susunan pembentukan panitia pemilihan tingkat desa terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota ditetapkan dengan keputusan BPD.
(6)Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat desa.
(7)Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih, dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia tingkat desa.
(8)Panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh sekretariat tingkat desa untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa. 7
(9)Kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 8 (delapan) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(10)Panitia pemilihan tingkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mengundurkan diri dari kepanitian dan digantikan dari unsur yang sama.

Pasal 10

(1)Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepela desa;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
3. c.membentuk kelompok pelaksanaan pemungutan suara (KPPS);
4. d.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
5. e.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
6. f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa;
8. h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. i.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
10. j.melaksanakan pemungutan suara;
11. k.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa;
12. l.menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
13. m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
(2)Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya calon kepala desa terpilih.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…