DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang SPALD, perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi, pemanfaatan, kompetensi, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air, dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); jdih.pangandarankab.go.id 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten dalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. jdih.pangandarankab.go.id 3
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
8.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
9.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
11.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.

BAB II

SPALD

Pasal 2

Air Limbah Domestik terdiri atas:

a.air limbah kakus; dan
b.air limbah non kakus.

Pasal 3

(1)SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
(2)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional. jdih.pangandarankab.go.id 4
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.
(4)SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.

Pasal 4

(1)SPALD terdiri atas:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.permeabilitas tanah;
4. d.kemiringan tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 5

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.subsistem pengolahan setempat;
b.subsistem pengangkutan; dan
c.subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 6

(1)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber Air Limbah Domestik.
(2)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau jdih.pangandarankab.go.id 5
2. b.mandi cuci kakus.
(5)Pengolahan Air Limbah Domestik di lokasi sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 7

(1)Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 8

(1)Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
1. a.prasarana utama; dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual;
2. b.unit ekualisasi;
3. c.unit pemekatan;
4. d.unit stabilisasi;
5. e.unit pengeringan lumpur; dan/atau
6. f.unit pemrosesan lumpur kering.
(4)Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.stasiun pembuangan;
2. b.kantor;
3. c.gudang dan bengkel kerja;
4. d.laboratorium;
5. e.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
6. f.sumur pantau;
7. g.fasilitas air bersih; jdih.pangandarankab.go.id 6
8. h.alat pemeliharaan;
9. i.peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
10. j.pos jaga;
11. k.pagar pembatas;
12. l.pipa pembuangan;
13. m.tanaman penyangga; dan/atau
14. n.sumber energi listrik.

Pasal 9

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…