DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Hiburan yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Hiuburan, Izin Hiburan, Jangka Waktu Berlakunya Izin, Kewajiban Pemegang Izin, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuaan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan hiburan dan rekreasi yang memadai menjadi strategis untuk meningkatkan daya tarik wisata dan pelayanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Dinas adalah Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata.
5.Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata.
6.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor yang berwenang untuk memberikan izin.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya. termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10.Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11.Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
12.Izin Hiburan adalah Izin untuk mengadakan hiburan yang mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II

RUANG LINGKUP HIBURAN

Pasal 2

Kegiatan hiburan yang diwajibkan memiliki izin meliputi :

a.penyelenggaraan pertunjukan film;
b.penyelenggaraan olah raga;
c.pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
d.penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya;
e.penyelenggaraan klab malam, diskotik, karaoke dan sejenisnya dengan seizin Bupati;
f.taman rekreasi, kolam pancing dan sejenisnya;
g.gelanggang permainan dan ketangkasan dan sejenisnya; 4
h.permainan bilyard, bowling, permainan mesin keping dan sejenisnya;
i.kegiatan hiburan lainnya, antara lain panti pijat, mandi uap, pusat kebugaran dan bina raga,
j.peragaan busana, kontes kecantikan dan sejenisnya;
k.pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

BAB III

IZIN HIBURAN

Pasal 3

(1)Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memiliki izin hiburan;
(2)Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan izin hiburan atas dasar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 4

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu dan disertai dengan syarat-syarat yang dipandang perlu bagi pemeliharaan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan keagamaan;
(2)Pemegang izin wajib menempelkan izin di lokasi hiburan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 5

Pemegang Izin Hiburan berkewajiban untuk :

a.tidak digunakan sebagai tempat perjudian, minuman keras, transaksi napzal dan tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
b.menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar;
c.memelihara supaya tempat, benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk kegiatan hiburan selalu dalam keadaan baik; dan
d.menghentikan kegiatan hiburan secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut. 5

BAB VI

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pengelola hiburan dan rekreasi untuk menyediakan sajian hiburan dan rekreasi yang aman dan nyaman.
(2)Program pembinaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi bidang kepariwisataan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bekerja sama dengan para pelaku seni dan budaya mengembangkan produk hiburan dan rekreasi yang berbasis nilai pendidikan.
(2)Pengembangan produk hiburan dan rekreasi berbasis nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepariwisataan, pendidikan dan kebudayaan.
(3)Pengembangan dan penyelenggaraan event seni dan budaya dilakukan secara rutin dan periodik.
(4)Peningkatan fasilitas infrastruktur tempat hiburan dan rekreasi untuk daya tarik wisata dan layanan kepada masyarakat dan wisatawan.

Pasal 8

(1)Bupati atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala SKPD terkait berwenang melakukan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
(2)Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat yang dianggap perlu dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

(1)Bupati atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin.
(2)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
1. a.pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. b.pemegang izin tidak memenuhi kewajiban mengenai tempat, waktu dan jenis kegiatan hiburan. 6
(3)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perintah menghentikan penyelenggaraan kegiatan hiburan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Pangandaran.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…