DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Pearturan Daerah ini mengatur tentang kewenangan bupati, hak dan kewajiban, DKD, apresiasi kesenian, strategi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menciptakan kehidupan kesenian yang sehat dan berkepribadian serta menjadi unsur potensial bagi perkembangan kesenian daerah diperlukan pelestarian dan pengembangan terhadap kesenian yang hidup dan berkembang di Kabupaten Pangandaran;
c.bahwa dalam rangka mengatur hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kesenian daerah diperlukan pengaturan mengenai pelestarian, pembinaan dan pengembangan kesenian Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 Nomor 6 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014 Nomor 174); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5.Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa, atau perpaduan di antaranya.
6.Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang hidup dan berakar di Daerah baik tradisional maupun kontemporer.
7.Pelestarian Kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
8.Pengembangan Kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai yang terkandung di dalamnya.
9.Pemanfaatan Kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
10.Kesenian Tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
11.Seniman adalah seorang atau sekelompok orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
12.Pendidik Kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
13.Peneliti Kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
14.Festival Kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertujukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
15.Pergelaran Kesenian adalah kegiatan mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
16.Penyelenggara Usaha Kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
17.Dewan Kesenian Daerah selanjutnya disingkat DKD adalah organisasi yang mengelola kegiatan, advokasi, pengawasan, dan pembinaan kesenian. 4

BAB II

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 2

(1)Bupati berwenang menetapkan kebijakan pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian yang ada di Daerah, meliputi:
1. a.Pengorganisasian lembaga kesenian;
2. b.menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesenian;
3. c.menyampaikan laporan teknis kinerja penerapan dan pencapaian bidang kesenian di Daerah kepada Gubernur;
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi bersama pakar kesenian Daerah dan DKD terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian Daerah guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian Daerah;
5. e.memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainya yang meliputi:
  1. 1.penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal di bidang kesenian; dan
  2. 2.penyusunan rencana, penilaian dan pelaporan, prestasi kerja pencapaian standar pelayananan minimal bidang keseniaan.
6. f.fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf e mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan Daerah;
7. g.melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian terutama kesenian di Daerah; dan
8. h.memberikan anugrah seni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi kesenian dan SKPD yang membidangi pariwisata.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berhak:
1. a.menerima penganugerahan kesenian dari Pemerintah Provinsi;
2. b.menyerahkan daftar usulan seniman yang menginisiasi:
  1. 1.kajian seni;
  2. 2.gelar seni;
  3. 3.misi kesenian;
  4. 4.fasilitasi seni; 5
  5. 5.sumber daya manusia bidang kesenian;
  6. 6.tempat; dan
  7. 7.organisasi Kesenian.
3. b.memberikan anugerah kesenian kepada setiap orang yang berjasa dalam pengembangan kesenian;
4. c.membentuk dan mewujudkan gedung kesenian bertaraf nasional dan internasional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)SKPD yang membidangi kesenian berhak:
1. a.menerima pendaftaran sanggar seni, karya seni, dan kegiatan kesenian;
2. b.memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara usaha kesenian;
3. c.mendorong gelar seni Daerah secara intensif; dan
4. d.menerbitkan karya seni cetak.
(2)SKPD yang membidangi pendidikan berhak:
1. a.melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni; dan
2. b.melaksanakan pendidikan Kesenian dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

Pasal 5

Seniman berhak:

a.berekspresi dan berkreasi seni sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;
b.memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
c.mendapatkan apresiasi bagi karya seni dan kegiatan kesenian yang bermutu;
d.berpartisipasi dalam upaya pengembangan seni diseluruh lembaga pendidikan;
e.mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan berkegiatan kesenian; dan
f.menjadi pengurus dan anggota DKD.

Pasal 6

Pendidik kesenian berhak:

a.memilih dan menentukan materi seni sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; dan
b.memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni.

Pasal 7

Peneliti kesenian berhak:

a.memilih dan menentukan jenis seni yang akan diteliti;
b.memperoleh kemudahan dalam penelitian seni; dan 6
c.mempublikasikan hasil penelitian seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Masyarakat berhak:

a.memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival kesenian, pergelaran kesenian, dan lomba seni; dan
b.mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan kegiatan kesenian.

Pasal 9

Penyelenggara usaha kesenian dan industri pariwisata berhak:

a.mendapatkan kemudahan pelayanan;
b.memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian; dan
c.mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib:
1. a.melaksanakan pelestarian kesenian dan pengembangan kesenian Daerah;
2. b.menyelengarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan bidang kesenian;
3. c.menyusun indikator kinerja di bidang kesenian yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal;
4. d.menumbuh kembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
5. e.menyediakan gedung pertunjukan yang representatif sebagai tempat seniman berkreasi dan berapresiasi seni tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses;
6. f.menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya, atau tiruannya;
7. g.memotivasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian tradisional;
8. h.memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan Bhineka Tunggal Ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
9. i.mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan kesenian, dan pemanfaatan kesenian tradisional;
10. j.menyelenggarakan siaran televisi lokal; dan
11. k.menyelenggarakan laman tentang kesenian Daerah. 7
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…