DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kebijakan umum, perencanaan, pelaksanaan pengembangan pesantren, koordinasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat, sinergitas, kerja sama, dan kemitraan, sistem informasi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Pangandaran berlangsung dinamis serta secara histroris keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap Pesantren di wilayah Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut unit kerja adalah unit kerja pada sekretariat daerah Kabupaten Pangandaran yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan instansi lainnya.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
8.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
9.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin.
10.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
11.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.perencanaan;
b.Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi:
1. 1.Pembinaan Pesantren;
2. 2.Pemberdayaan Pesantren;
3. 3.Rekognisi Pesantren;
4. 4.Afirmasi Pesantren; dan
5. 5.Fasilitasi Pesantren;
c.koordinasi dan komunikasi;
d.partisipasi masyarakat;
e.sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
f.sistem informasi;
g.tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren; dan
h.pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil’alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2)Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam Wasathiyah melalui pengembangan prinsip- prinsip tawasuth, tawazun, ta’adul dan tasamuh.

Pasal 5

(1)Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur:
1. a.kiai;
2. b.santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musalla atau langgar; dan
5. e.kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 6

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

(1)Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
1. a.santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
2. b.santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
(2)Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

(1)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

(1)Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar- mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

(1)Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
(2)Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…