DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi, ketenagakerjaan, laporan tingkat hunian, perizinan, permodalan dan bentuk usaha, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan pariwisata perlu dukungan akomodasi pariwisata yang memadai untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada para wisatwan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Akomodasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363) 2
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum tersebut antara lain meliputi:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran
4.Dinas adalah Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata
5.Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kabupaten Pangandaran yang bertugas di bidang Pariwisata
6.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dipungut bayaran dan dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
8.Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah izin sementara untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
9.Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP dalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
10.Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DU ITUP adalah daptar ulang izin untuk menuyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.
11.Perizinan adalah izin di bidang industri pariwisata yang meliputi ISUP, ITUP, dan DU ITUP.
12.Pemohon adalah pemilik atau yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ISUP, ITUP, dan DU ITUP.
13.Adikarya Wisata adalah penghargaan tertinggi dibidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggul, jasa-jasa terkait dan individu yang berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangungan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

Pasal 2

(1)Usaha penyediaan akomodasi pariwisata meliputi:
1. a.hotel;
2. b.motel;
3. c.losmen; 4
4. d.resor wisata;
5. e.hunian wisata;
6. f.karavan;
7. g.vila;
8. h.pondok wisata;
9. i.wisma; dan
10. j.akomodasi lain.
(2)Usaha penyediaan akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah jenis akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

(1)Usaha hotel dibagi dalam 2 (dua) golongan/kelas :
1. a.golongan/kelas hotel bintang dan
2. b.golongan/kelas hotel melati.
(2)Golongan/kelas hotel bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kelas hotel bintang, yaitu:
1. a.hotel bintang 5;
2. b.hotel bintang 4;
3. c.hotel bintang 3;
4. d.hotel bintang 2; dan
5. e.hotel bintang 1,
(3)Golongan/kelas hotel melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi atas 3 (Tiga) penjenjangan kelas hotel melati, yaitu:
1. a.hotel melati 3;
2. b.hotel melati 2; dan
3. c.hotel melati 1,
(4)Penggolongan hotel didasarkan pada persyaratan sebagai berikut:

1.fisik:

a.besar/kecilnya hotel atau banyak/sedikitnya jumlah kamar tamu: 1) hotel kecil, hotel dengan 25 kamar atau kurang; 2) hotel sedang, hotel yang memiliki lebih dari 25 dan kurang dari 100 kamar; 3) hotel menengah, hotel yang memiliki jumlah kamar lebih dari 100 dan kurang dari 300 kamar; 4) hotel besar, adalah hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar;
b.kualitas, lokasi, dan lingkungan bangunan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan;
c.ruang terbuka hijau yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.fasilitas tersedia untuk tamu, seperti penerima tamu, dapur, toilet, dan telepon umum;
e.fasilitas umum untuk peribadatan berupa musholla yang memadai;
f.perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan, tamu, maupun bagi para pengelola hotel. peralatan yang dimiliki oleh setiap 5 departemen/bagian, baik yang digunakan untuk keperluan pelayanan tamu, ataupun untuk keperluan kerja karyawan;
g.kualitas bangunan, yang dimaksud adalah kualitas bahan-bahan bangunan yang digunakan, seperti kualitas lantai, dinding, termasuk juga tingkat kedapan terhadap api, kedapan terhadap suara yang datang dari luar maupun dalam hotel;
h.tata letak ruang dan ukuran ruangan;
1. 2.operasional manajamen
a.struktur organisasi dengan uraian tugas dan manual kerja secara tertulis bagi masing-masing jabatan yang tercantum dalam organisasi;
b.tenaga kerja, spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan disesuaikan dengan persyaratan peraturan penggolongan hotel;
1. 3.pelayanan
a.keramahtamahan, sopan santun dan menggunakan pakaian seragam hotel;
b.pelayanan diberikan dengan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan tamu;
c.untuk hotel bintang 4 dan 5, pelayanan hotel dibuka selama 24 jam;

(5)Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,c,d, dan e mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
(6)Penetapan golongan/kelas hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Usaha hotel diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
(2)Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bangunan milik sendiri atau kerjasama.
(3)Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap pengusaha hotel menyediakan tempat/ruang (outlet) penjual barang- barang kerajinan (handicraft) produk Usaha Kecil Menengah yang bercirikan budaya daerah.
(5)Pada bagian tertentu bangunan dan interior hotel harus menampilkan/menggambarkan dekorasi bernuansa/ bercirikan budaya daerah. 6

Pasal 5

(1)Setiap usaha hotel yang menyelenggarakan/menampilkan hiburan kesenian/ seni musik wajib menampilkan kesenian daerah yang menjadi budaya lokal secara periodik.
(2)Kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 6

(1)Bangunan/tempat penyelenggarakan usaha hotel memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan teknis operasional.
(2)Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
1. a.memiliki izin tetap usaha hotel;
2. b.memiliki sertifikat kelayakan fasilitas dan peralatan hotel; dan
3. c.memiliki sertifikat kelayakan hygiene dan sanitasi hotel.
(3)Persyaratan teknis operasional hotel sebagimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.penyediaan kantor depan dengan perlengkapannya;
2. b.penyediaan kamar tamu dan perlengkapannya;
3. c.penyediaan ruang makan dan minum dengan perlengkapannya; dan
4. d.penyediaan lahan parkir dan petugas keamanan.
(4)Setiap usaha hotel baru harus mengajukan permohonan klasifikasi untuk penggolongan hotel terlebih dahulu Kepada Kepala Dinas, selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah beroperasi.
(5)Setiap 3 (tiga) tahun sekali usaha hotel harus melaksanakan reklasifikasi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Usaha penyedia akomodasi selain hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ayat (1) huruf b sampai j memenuhi persyaratan secara fisik, teknis dan lingkungan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
(2)Usaha penyedia akomodasi selain hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prosedur dan materi perizinan mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.
(3)Ketentuan tentang penyelenggaraan usaha penyedia akomodasi selain hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 7

BAB III

KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

(1)Setiap tenaga kerja usaha penyedia akomodasi memiliki standar ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
(2)Selain memiliki standar ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja usaha penyedia akomodasi memiliki pelatihan profesi kekaryaan dan memiliki sertifikasi profesi kepariwisataan.

BAB IV

LAPORAN TINGKAT HUNIAN

Pasal 9

(1)Setiap pengusaha penyedia akomodasi harus menyampaikan laporan tingkat hunian kamar dan harga rata-rata kamar setiap satu bulan kepada Kepala Dinas.
(2)Setiap pengusaha penyedia akomodasi harus menyampaikan laporan kegiatan usaha (LKU) setiap satu tahun sekali Kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Setiap penyelanggaraan usaha penyedia akomodasi dapat menyediakan tenaga kerja asing namun tetap mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…