DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan dan kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi, persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, tata kerja, penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, hak, kewajiban, dan larangan, kekosongan jabatan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan penanganan dan pengendalian yang optimal terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan perangkat desa;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa secara terkoordinasi dan terpadu diperlukan pengaturan tentang perangkat desa sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Sekretariat Desa adalah sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11.Sekretaris Desa adalah pimpinan Seretariat Desa.
12.Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
13.Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas Kewilayahan.
14.Kewilayahan atau Dusun adalah bagian wilayah dalam yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Teknis; dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 4

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa swasembada, Desa swakarya, dan Desa swadaya.
(2)Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5)Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
(3)Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala urusan dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
(3)Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa.

Pasal 6

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. 5
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kewilayahan oleh Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan Desa.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa berfungsi melaksanakan urusan:
1. a.ketatausahaan;
2. b.umum;
3. c.keuangan; dan
4. d.perencanaan.

Pasal 9

(1)Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala urusan berfungsi:
1. a.kepala urusan tata usaha dan umum berfungsi melaksanakan urusan ketatausahaan;
2. b.kepala urusan keuangan berfungsi melaksanakan urusan keuangan; dan
3. c.kepala urusan perencanaan berfungsi mengoordinasikan urusan perencanaan.

Pasal 10

(1)Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 6
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala seksi berfungsi:
1. a.kepala seksi pemerintahan berfungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
2. b.kepala seksi kesejahteraan berfungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;dan
3. c.kepala seksi pelayanan berfungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…