DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018; BUPATIPANGANDARAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATENPANGANDARANTAHUNANGGARAN2018 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENPANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN2017 BUPATIPANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang 2

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pernbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4
26.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
28.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 5
1.Pendapatan Daerah Rp. 1.072. 735.161. 750,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.108.573.838. 439 ,55 Surplus/ (Defisit) Rp. (35.838.676.689 ,55)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 36.638.676.689,55
b.Pengeluaran Rp. 800.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 35.838.676.689,55 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp. 0,00 berkenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

PERATURANDAERAHTENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN2018. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIPANGANDARAN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPANGANDARAN

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825). 6

(3)Belanja Langsung sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 26.908.329.500,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 188.305.358.678,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 250.428.186.627,00
4. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 414.603.810.605,55
5. b.Belanja Subsidi Rp. 8.520.000.000,00
6. c.Belanja hibah sejumlah Rp. 28. 777.050.000,00
7. d.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 4 .500.000.000,00
8. e.Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 10.636.349.429,00
9. f.Belanja bantuan keuangan Rp. 173.394.753.600,00
10. g.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 642.931.963.634,55
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 465.641.874.805,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari: 0,00 77.427.209.000,00 17.000.000.000,00 36.801.568.157,00 0,00 0,00 63.964.417.650,00 49.552.634.900,00 142.125.650.550,00 799.380. 734.000,00 131.228.777.200,00

Pasal 3

Dana Insentif Daerah Rp. Rp. Rp.f. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. sah Rp.

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b.Dana Perimbangan sejumlah
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sejumlah

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, terdiri dari:
1. a.Pajak daerah sejumlah
2. b.Retribusi daerah sejumlah
3. c.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Sejumlah Rp. 28.608.598.000,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Dana bagi hasil sejumlah Rp. 60.919.343.000,00
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp. 538.882.193.000,00
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 199.579.198.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Hibah
2. b.Bagi hasil pajak dan bukan pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
5. e.Alokasi Dana Desa dari APBN

Pasal 2

( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari: 7 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalarn. kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Daftar Perkiraan Penarn.bahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap La.inn ya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
11.Lampiran XI
10.Lampiran X
8.Lampiran VIII
9.LampiranIX
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
5.Lampiran V
4.Lampiran IV
3.La.mpiran III Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalarn.

Pasal 1

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD;

Pasal 5

0,00

800.000. 000, 00 Rp. Rp. 0,00Rp.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 36.638.676.689,55
2. b.Pengeluaran pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 800.000.000,00
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp. 36.638.676.689,55
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.Pembentukan dana cadangan
2. b.Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
3. c.Pembayaran kepada pihak ketiga 8 MAHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT 13 / 327 / 2017 Diundangkan di Parigi pada tanggal 29 Desember 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, Ditetapkan di Parigi pada tanggal 29 Desember 201 7 B ATI GANDARAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Halaman 1 RINGKASAN APllD Diundangkan di Parigi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN -::G LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT (13/327/2017) H. JEJ DINATA 0,00 35.838.676.689,55 800.000.000,00 800.000.000,00 ----------- 36.638.676.689,55 ----------- 36.638.676.689,SS ----------- SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN PEMBIAYAAN NETTO PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembayaran Kepada Pihak Ketiga SURPLUS / (DEFISIT) (35.838.676.689,55) f--~~~--'-~~~~~~ 26.908.329.500,00 188.305.358.678,00 250.428.186.627,00 465.641.874.805,00 L----------- 414.603.810.605,55 8.520.000.000,00 28.777.050.000,00 4.500.000.000,00 10.636.349.429,00 173.394.753.600,00 2.500.000.000,00 642.931.963.634,55 ~---------- 1.108.573.838.439,55 36.801.568.200,00 0,00 77.427.209.000,00 0,00 17.000.000.000,00 799.380.734.000,00 ----------- 60.919.343.000,00 538.882.193.000,00 199.579.198.000,00 ----------- 131.228.777.200,00 ----------- 63.964.417.650,00 49.552.634.900,00 28.608.598.000,00 L----------- 142.125.650.550,00 ~---------- 1.072.735.161.750,00 Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja lidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal BEL.ANJA BELANJA llDAK LANGSUNG Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Alokasi Dana Desa dari APBN Dana BOS Dana Insentif Daerah Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus {DAK) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN PENDAPATAN ASU DAERAH 3 3.1

3.1. 1 3.2 3.2.5 2 2.1
2.1. 1
2.1. 3
2.1. 4
2.1. 5
2.1. 6
2.1. 7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 1 1.1
1.1. 1
1.1. 2
1.1. 4
1.2
1.2. 1
1.2. 2
1.2. 3
1.3 1.3.3 1.3.5
1.3. 7 1.3.8
1.3. 9 321 JUMLAHURAIANNOMOR URUT PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 I Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 LampiranI BELANJA KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN TIDAK LANGSUNG lANGSUNG lUMLAH BELANlA 1 2 3 4 5 6 4.03 . 4.01.14 KECAMATAN CUULANG 0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 4.03 . 4.01.15 KECAMATAN CIMERAK 0,00 0,00 9.860.000,00 9.860.000,00 4.03. 4.01.16 KECAMATAN CIGUGUR 0,00 0,00 17.200.000,00 17.200.000,00 4.03 . 4.01.17 KECAMATAN LANGKAPLANCAR 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 3.320.508.514,00 4.470.702.125,00 7.791.210.639,00 --------- -------- --------- --------- 4.04 Keuangan 1.004.603.928.850,00 244.618.635.178,00 11.639.761.000,00 256.258.396.178,00 --------- -------- --------- --------- 4.04 . 4.04.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.004.603.928.850,00 244.618.635.178,00 11.639.761.000,00 256.258.396.178,00 --------- -------- --------- --------- 4.05 Kepegawalan 0,00 1.984.858.994,00 2.703.373.066,00 4.688.232.060,00 --------- -------- f--------- --------- 4.05 . 4.05.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 0,00 1.984.858.994,00 2.703.373.066,00 4.688. 232. 060,00 JUMLAH l.072.735.161.750,00 642.931.963.634,55 465.641.874.805,00 1.108.573.838.439,55 SURPLUS / (DEFISIT) (35.838.676.689,55) KODE PEMBIAYAAN SILPA TABURUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO 1 2 3 4 5 6 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 36.638.676.689,55 800.000.000,00 35.838.676.689,55 4.04 Keuangan 36.638.676.689,55 800. 000.000,00 35.838.676.689,55 ~-------- -------- --------- --------- 4.04 . 4.04.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 36.638.676.689,55 800.000.000,00 35.838.676.689,55 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00 Diundangkan di Parigi r:a-- Pada Tanggal 29 Desember 2017 wni.DINATA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ;J) H.l LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT ( 13/327/2017) RlNGKASAN APBO MENURLJT URUSAN PEMERif'ITAHAN DAERAH DAN ORGAN!SAS! Halaman 5 Halaman 83 RJNCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASl, PENDAPATAN, BB.ANJA DAN PEMBIAYAAN H. JEJ WI, ~INATA Diundangkan di Parigi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEl<RETARIS~ATEN PANGANDARAN MAHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT (13/327/2017) ,._.. - r"TIPANt;ANDARAN ( i. -L 35.838.676.689,55PEMBIAYAAN NETTO 800.000.000,00Pembayaran Kepada Pihak Ketiga0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 • 2 • 5 4321 JUML.AHURAIAN DASAR HUKUM KODE REKENING IPI Halaman 141REKAPITULASI BElANJA MENURlJT URUSAN PEMERIIIITAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Diundangkan di Parigi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS ~Tel PANGANDARAN MAHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT (13/327/2017) 465.641.874.805,00250.428.186.627,00188.304.308.678,0026.909.379.500,00JUMLAH 4321 MODALBARANG & JASAPEGAWAI JUMLAH URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 6=3+4+55 KODE BElANJA TIDAK lANGSUNG BElANJA lANGSUNG KODE URAIAN JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 4.680.989.729,95 0,00 804.645.000,00 18.729.175.000,00 141.029.245.000,00 165.244.054.729,95 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.680.989.729,95 0,00 766.685.000,00 14.898.835.000,00 129.937.545.000,00 150.284.054.729,95 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 37 .960.000,00 3.830.340.000,00 11.091.700.000,00 14.960.000.000,00 07 KESEHATAN 33.164.400.650,00 0,00 4.245.170.000,00 56.032.489.925,00 71.986.504.117,00 165.428.564.692,00 07 1 02 Kesehatan 30.171.131.010,00 0,00 3.627.280.000,00 53.634.864.183,00 70.990.764.117,00 158.424.039.310,00 07 2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.993.269.640,00 0,00 617.890.000,00 2.397.625.742,00 995.740.000,00 7.004.525.382,00 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 4.868.908.4n,13 0,00 556.295.000,00 4.598.123.000,00 2.320.580.000,00 12.343.906.477 ,13 08 2 16 Kebudayaan 0,00 0,00 21.500.000,00 1.003.030.000,00 27.000.000,00 1.051.530.000,00 08 3 02 Pariwisata 4.868.908.477,13 0,00 534. 795.000,00 3.595.093.000,00 2.293.580.000,00 11.292.376.477 ,13 10 PENDIDIKAN 283. 703.667. 792,81 0,00 888.401.500,00 33. 762. 706. 762,00 20.450.981.430,00 338.805.757.484,81 10 1 01 Pendidikan 280.967.302.399,81 0,00 721.506.500,00 31. 782.083.762,00 19.988.621.430,00 333.459.514.091,81 10 2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 158.035.000,00 1.284.485.000,00 170.000.000,00 1.612.520.000,00 10 2 17 Perpustakaan 2. 736.365.393,00 0,00 8.860.000,00 696.138.000,00 292.360.000,00 3. 733. 723.393 ,00 11 PERUNDUNGAN SOSIAL 4.401.716.563,45 0,00 434.485.000,00 5.118.640.700,00 411.080.080,00 10.365.922.343,45 11 1 06 Sosial 2.045.888.046,45 0,00 233.075.000,00 2.291.194.300,00 54.800.000,00 4.624.957.346,45 11 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 45.000.000,00 702.482.400,00 0,00 747.482.400,00 11 2 06 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.355.828.517,00 0,00 156.410.000,00 2.124.964.000,00 356.280.080,00 4.993.482.597 ,00 414.603.810.605,55 228.328.153.029,00 26.909.379.500,00 188.304.308.678,00 250.428.186.627,00 l.108.573.838.439,55 Diundangkan di Parigi BUPA:11-- Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ~ -:;. ,. - H. J WI~DINATA MAHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT (13/327/2017) REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESEI.ARASAN DAN KETI:RPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DA1AM KERANGKA PENGB.Dl.AAN KEUANGAN NEGARA Halaman 143 .J'!lftl ........ :nw..-••• 144 Diundangkan di Parigi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS~BUPATEN PANGANDARAN MAHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT (13/327/2017) GOLONGAN / RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH I II III IV v TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e - - - - - - - Golongan IV/d - 1 - - - - - 1 Golonoan IV/c - 20 1 - - 11 - 32 Golonoan IV/b - 6 19 4 - 620 3 652 Golongan IV/a - 1 43 44 - 1.011 3 1102 JUMLAH GOLONGAN IV - 28 63 48 - 1.642 6 1.787 Golongan III/d - - 44 86 - 155 6 291 Golongan III/c - - 12 112 - 89 8 221 Golonoan III/b - - - 75 - 389 32 496 Golonoan III/a - - - 20 - 202 150 372 JUMLAH GOLONGAN III - - 56 293 - 835 196 1.380 Golongan II/d - - - - - 38 18 56 Golonoan II/c - - - - - 97 111 208 Golonoan II/b - - - 1 - 3 40 44 Golongan II/a - - - - - 14 87 101 JUMLAH GOLONGAN II - - - 1 - 152 256 409 Golonoan I/d - - - - - - 2 2 Golonqan I/c - - - - - - 15 15 Golongan 1/b - - - - - - - 0 Golongan I/a - - - - - - - 0 JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 17 17 TOTAL - 28 119 342 - 2.629 475 3.593 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2018 : Peraturan Daerah : 13 Tahun 2017 : 29 Desember 2017 LAMPIRAN VI NOMOR TANGGAL • 145 Diundangkan di Parigi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS ~ATEN PANGANDARAN MAHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN PROVINS! JAWA BARAT (13/327/2017) 1 NO Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang Sampai Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Akhir dengan Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6 7 +5-6 NIH IL Jumlah PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 • : Peraturan Daerah : 13 Tahun 2017 : 29 Desember 2017 L.ampiran VII Nomor Tanggal 146 MAH D LEMBARAN DAER.AH KABUPATEN PAHGANDARAH TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH l<AIIUl'ATEN PANGANDARAH, PROVINS! JAWA BARAT (13/327/2017) Diundalngbndi Plllgl Ju """ MOOilO Jum4an !>ISa MOOal Tahun Nama DasarHukum Bentuk Penyertaan Jumlah Penyertaan Jumlah Modal Yang Telah Penyertaan Modal Jumlah Modal Yang Telah Sisa Modal yang Hasll Penyertaan Modal (lnvestasl) Yang Akan (lnvestasl) Yang No Penyertaan Badan/l,embaga/Plha Penyertaan Modal Modal (Investasl Modal (Investasl Dtsertakan Sampal Tahun Tahun lnl Otsertakan Sampal Belum Disertakan (lnvestasl) Daerah Diterima Kemball Tahun Oisertakan Sampal Modal k Ketlga (lnvestasl Daerah) Daerah) Daerah) Anggaran Lalu Dengan Tahun lnl Tahun Jnl '"' ...__..., T•h"" lnl 1 2 3 4 5 6 7 8 9•7+8 10•6-9 11 12 13•9-12 NIH IL JUMLAH . . . . . . . - PEMERINTAH KAIUPATEN PANGANDARAN DAFTAR PENYERTAAN MODAL{INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN2011 :Penmnnllaerah : 13 Tlhun 2017 : 29 Desember 2017 lM1ll*V! VIII -Tll'OOII • 147 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT (13/327/2017) Diundangkan di Parigi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ~ No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Perkiraan Penambahan Tahun n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun Perkiraan Saldo Pada Akhir n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 NIH IL JUMLAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 : Peraturan Daerah : 13 Tahun 2017 : 29 Desember 2017 Lampiran IX Nomor Tanggal • 148 Diundangkan di Parigi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEKRffA~PATEN PANGANDARAN MAHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINS! JAWA BARAT {13/327/2017) No Jenis Aset Lainnya Saldo Pada Akhir Tahun Perkiraan Penambahan Tahun n Perkiraan Pengurangan Tahun n- Perkiraan Saldo Pada n-2 1 1 Akhir Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 NIHIL JUMLAH : Peraturan Daerah : 13 Tahun 2017 : 29 Desember 2017 Lampiran X Nomor Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2018 • 149 Diundangkan di Parigi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEKRETA~PATENPANGANDARAN MA~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017) Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan dalam Tahun ini <Ro)No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Perubahan APBD TA sampai dengan akhir Perubahan APBD TA n APBD TA n-1 n-1 TA n-t (Rp) APBD TA n-1 1 NIHIL JUMLAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEM BAU DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2018 : Peraturan Daerah : 13 Tahun 2017 : 29 Desember 2017 L.ampiran XI Nomor Tanggal • 150 Diundangkan di Parigi Pada Tanggal 29 Desember 2017 SEJ(RETARJS~ATEN PANGANDARAN MAHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017) No Tujuan Pembentukan Dana Dasar Hukum Pembentukan Jumlah Dana cadangan Saldo Awai (Rp) Transfer dari Kas Transfer Ke Kas Saldo Akhir (Rp) Slsa Dana yang belum Cadangan Dana cadangan Yang Direncanakan (Rp) Umum Daerah (Rp) Umum Daerah (Rp) dicadangkan (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 : Peraturan Daerah : 13 Tahun 2017 : 29 Desember 2017 Lampiran XII Nomor Tanggal • 150 LEMBARAN OAERAH KABUPATEN PANGANOARAN TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI NOREG PERATURAN OAERAH KABUPATEN PANGANOARAN, PROVINSI JAWA BARAT (13/327/2017) MAHMUD Tanggal{Tahun Tujuan Jumlah Pembayaran Tahun ini Jumlah Sisa Pembayaran No Sumber Pinjaman Dasar Hukum Perjanjian Jumlah Pinjaman/Nilai Jangka Waktu Persentase Bunga Penggunaan Daerah Pinjaman/Obligasi Pinjaman/Obligasi Nominal Obligasi (Rp) Pinjaman (Tahun) Pinjaman Pinjaman Pokok Pinjaman Sunga (Rp) Pokok Pinjaman Sunga (Rp) Daerah (Rp) Daerah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NI HIL - JUMLAH / '\ (~ IAN01~ Oiundangkan di Parigl ~~ Pada Ta al 29 Oesember 2017 SEKRETAR ERAH PATEN PANGANOARAN H.JEJE RAO~~ATA • PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBUGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 : Peraturan Oaerah : 13 Tahun 2017 : 29 Oesember 2017 Lamplran XIU Nomor Tanggal II

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014