DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perencanaan, pengelolaan limbah B3, perizinan, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, partisipasi masyarakat, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, larangan, penyidikan, ketentuan pidan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi dan terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Pangandaran;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2 jdih.pangandarankab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 3 jdih.pangandarankab.go.id
6.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7.Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
9.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3.
10.Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
11.Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3.
12.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
13.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
14.Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
15.Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
16.Label Limbah B3 adalah setiap keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
17.Sistem Tanggap Darurat yang selanjutnya disingkat STD adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
18.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 4 jdih.pangandarankab.go.id
21.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22.Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
23.Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
24.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban,dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menyusun perencanaan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Perencanaan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang meliputi:
1. a.rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci.
(4)Perangkat Daerah selain melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melakukan pemetaan dan langkah antisipatif terhadap Pengelolaan Limbah B3 yang berdampak pada Daerah. 5 jdih.pangandarankab.go.id
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perencanaan Pengelolaan Limbah B3 dan pemetaan dan langkah antisipatif terhadap Pengelolaan Limbah B3 yang berdampak pada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 3

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, wajib:
1. a.melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan mengenai:
  1. 1.jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
  2. 2.jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3; dan
  3. 3.nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun Limbah B3.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
1. a.Pengurangan Limbah B3;
2. b.Penyimpanan Limbah B3;
3. c.Pengumpulan Limbah B3;
4. d.Pengangkutan Limbah B3;
5. e.Pemanfaatan Limbah B3;
6. f.Pengolahan Limbah B3; dan
7. g.Penimbunan Limbah B3.
(2)Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
1. a.inventarisasi jumlah Limbah B3 yang dihasilkan; dan
2. b.bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam Pengelolaan Limbah B3. 6 jdih.pangandarankab.go.id

Pasal 5

(1)Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 kategori 1; dan
2. b.Limbah B3 kategori 2.
(2)Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
2. b.Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
3. c.Limbah B3 dari sumber spesifik.
(3)Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
2. b.Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(4)Ketentuan mengenai rincian dari setiap jenis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Dalam hal terdapat Limbah diluar perincian Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang terindikasi memiliki karakteristik:

a.mudah meledak;
b.mudah menyala;
c.reaktif;
d.infeksius;
e.korosif; dan/atau
f.beracun, wajib dilakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pengurangan limbah B3 dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan B3 dalam kegiatan proses, substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. 7 jdih.pangandarankab.go.id
(2)Penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
(2)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran terhadap Limbah B3 yang disimpannya.
(3)Ketentuan mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Limbah B3 pada tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikemas dengan menggunakan kemasan yang:
1. a.terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
2. b.mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
3. c.memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
4. d.berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
(2)Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
(3)Label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
1. a.nama Limbah B3;
2. b.identitas Penghasil Limbah B3;
3. c.tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
4. d.tanggal pengemasan Limbah B3.
(4)Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan, pelabelan, dan pemberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8 jdih.pangandarankab.go.id

Pasal 10

(1)Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.paksaan pemerintah; atau
3. c.pembekuan izin Penyimpanan Limbah B3.
(3)Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
2. b.tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…