DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 182

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal dasar dan modal disetor, organ dan pegawai, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing usaha dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung perkembangan perekonomian di daerah, diperlukan pelayanan perbankan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat diperlukan pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.pangandarankab.go.id 2

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CIJULANG. jdih.pangandarankab.go.id 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
8.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR.
10.Direksi adalah organ Perumda BPR yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. jdih.pangandarankab.go.id 4
12.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan:

a.Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran; dan
b.Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Pasal 3

(1)Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki nama panggilan dan logo.
(2)Ketentuan mengenai nama panggilan dan logo Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Pangandaran.
(2)Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Cijulang.
(3)Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, kantor pelayanan kas, dan unit usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pangandarankab.go.id 5

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang didirikan dengan tujuan:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. d.menyelenggarakan kemanfaatan umum berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
5. e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pangandarankab.go.id 6

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
(2)Modal yang disetor Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran berdasarkan berita acara serah terima sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran yang belum dipenuhi sebesar Rp25.650.000.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(2)Modal yang disetor Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang berdasarkan berita acara serah terima sebesar Rp2.401.670.301,00 (dua milyar empat ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus satu rupiah).
(3)Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang belum dipenuhi sebesar Rp17.598.329.699,00 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah). jdih.pangandarankab.go.id 7
(4)Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

(1)Sumber Modal Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset;

Isi peraturan

Teks182PDFHirarki

Memuat teks peraturan…