DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Pearturan Daerah ini mengatur tentang nama,tempat kedudukan dan logo, maksud, tujuan dan asas, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal dasar dan modal disetor, organ dan pegawai, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, perencanaan, operasional, dan pelaporan, penggunaan laba, kepailitan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
c.bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan dan penyediaan air minum diperlukan pengaturan mengenai perusahaan daerah air minum sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); jdih.pangandarankab.go.id 2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. jdih.pangandarankab.go.id 3
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8.Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan Air Minum di Daerah.
9.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran.
11.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. jdih.pangandarankab.go.id 4

BAB II

NAMA,TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran.
(2)Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Daerah.

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Pangandaran.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran didirikan dengan maksud:
1. a.memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
2. b.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
3. c.sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran didirikan dengan tujuan:
1. a.menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana Air Minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus; jdih.pangandarankab.go.id 5
2. b.menunjang program pembangunan Daerah di bidang pengelolaan Air Minum;
3. c.menciptakan kesempatan berusaha; dan
4. d.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;

Pasal 5

Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan usaha:

a.penyediaan Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat, kegiatan usaha milik perorangan dan/atau kelompok/lembaga di Daerah dan dapat melayani di luar Daerah;
b.pelayanan usaha lain yang berhubungan dengan pengelolaan Air Minum dengan izin Bupati.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran ditetapkan sebesar Rp40.036.008.526,08 (empat puluh milyar tiga puluh enam juta delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma nol delapan rupiah).
(2)Modal yang disetor Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran berdasarkan berita acara serah terima sebesar Rp30.036.008.526,08 (tiga puluh milyar tiga puluh enam juta delapan ribu lima ratus dua puluh enam koma nol delapan rupiah). jdih.pangandarankab.go.id 6
(3)Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran yang belum dipenuhi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(4)Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

(1)Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran terdiri atas:
1. b.penyertaan modal daerah;
2. c.pinjaman;
3. d.hibah; dan
4. e.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset;

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 10

(1)Organ PDAM Pangandaran terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. jdih.pangandarankab.go.id 7
(2)Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…