DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 12, penyisipan Pasal 21A, perubahan Pasal 25, penyisipan Pasal 30A dan BAB VIIIA, penambahan Pasal 31A dan Pasal 31B.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan dan besaran tunjangan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi peran Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawarat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Pangandaran Nomor 9), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang staf administrasi BPD.
(2)Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bukan berasal dari perangkat desa.
(3)Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(4)Dalam hal staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, perangkat desa dapat diperbantukan sebagai staf administrasi BPD.
(5)Staf administrasi BPD bertugas:
1. a.membantu pimpinan BPD melaksanakan pekerjaan administratif BPD;
2. b.membantu kegiatan rapat BPD; dan
3. c.membantu penggalian aspirasi masyarakat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

2.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Staf administrasi BPD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah disepakati oleh BPD.
(2)Syarat untuk menjadi Staf administrasi BPD paling sedikit:
1. a.sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari puskesmas/rumah sakit;
2. b.menguasai program komputer perkantoran;
3. c.pendidikan minimal pendidikan menengah atas; dan
4. d.tidak sedang bekerja pada instansi/perusahaan lain.
(3)Masa bakti staf administasi BPD selama 6 (enam) tahun dan dilakukan evaluasi kinerja setiap 1 (satu) tahun sekali.
(4)Berdasarkan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD dapat mengusulkan pergantian staf administrasi BPD kepada Kepala Desa.
(5)Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disepakati pemberhentian staf administrasi BPD, Kepala Desa mengangkat dan mengusulkan staf administrasi BPD yang baru.
(6)Staf administrasi BPD berhak mendapatkan penghasilah setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

3.Ketentuan pada Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
(3)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Desa.
(4)Besaran tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Ketua paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
2. b.Wakil ketua dan Sekretaris sekurang- kurangnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kedudukan Ketua; dan
3. c.Ketua Bidang dan Anggota sekurang- kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua.
(5)Besaran kenaikan tunjangan kedudukan Ketua dan anggota BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A dalam BAB VIII yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1)Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Desa.
(2)Forum komunikasi antar kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

5.Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA. BAB VIIIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ina Tingkat I, IV /b NIP. 19700712 199803 1 010 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum :~~~~ah Kabupaten Pangandaran,
6.Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 dalam BAB VIIIA ditambahkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 31A dan Pasal 31B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 31B

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A, meliputi:

a.memfasilitasi dukungan kebijakan;
b.menyusun Peraturan Desa;
c.memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
d.melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
e.memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD. Pasal II
1. 1.Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 18 November 2022 BUPATI PANGANDARAN, ttd JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 18 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd KUSDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 14/240/2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Kabupaten Pangandaran telah mengatur dan menetapkan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandraan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan memperhatikan kondisi di lapangan serta dalam upaya peningkatan peran dan fungsi BPD sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan pengaturan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 14

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…