DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, antara lain: Pendapatan Daerah sebesar Rp961.739.324.853,00; Belanja Daerah sebesar Rp983.514.549.013,00 Surplus/(Defisit) sebesar Rp(21.775.224.160,00; Pembiayaan Daerah dengan Penerimaan sebesar Rp26.775.224.160,00 Pengeluaran Rp5.000.000.000,00 dan Pembiayaan Neto Rp21.775.224.160,00.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
13.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
14.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp961.739.324.853,00
b.Belanja Daerah Rp983.514.549.013,00 Surplus/(Defisit) Rp(21.775.224.160,00)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Rp26.775.224.160,00
2. 2.Pengeluaran Rp5.000.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp21.775.224.160,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp239.685.021.000,00
2. b.Pendapatan Transfer sejumlah Rp722.054.303.853,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pajak daerah sejumlah Rp113.410.000.000,00
2. b.Retribusi daerah sejumlah Rp42.306.021.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp1.000.000.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp82.969.000.000,00
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat sejumlah Rp673.313.641.000,00
2. b.Pendapatan transfer antar daerah sejumlah Rp48.740.662.853,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja operasi sejumlah Rp737.252.151.675,00
2. b.Belanja modal sejumlah Rp59.666.379.763,00
3. c.Belanja tidak terduga sejumlah Rp5.500.000.000,00
4. d.Belanja transfer sejumlah Rp181.096.017.575,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp336.745.244.047,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp376.795.807.628,00
3. c.Belanja hibah sejumlah Rp20.631.100.000,00
4. d.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp3.080.000.000,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah Rp500.000.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp16.015.109.763,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp5.855.120.000,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp24.750.000.000,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp416.150.000,00
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah Rp12.130.000.000,00
(4)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Belanja tidak terduga sejumlah Rp5.500.000.000,00
(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil sejumlah Rp15.845.731.075,00
2. b.Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp165.250.286.500,00

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
1. a.Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp26.775.224.160,00
2. b.Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp5.000.000.000,00
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp26.775.224.160,00
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp0,00
2. b.Penyertaan modal daerah sejumlah Rp5.000.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
i.Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
l.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain- lain;
n.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
o.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
p.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. ~hn111n "'•ua, dtngw1 aihnyw. li~palA Bftll)an liLtkum ''J!,11~~ h 1(;1bupnL,n Pa.ng,rnd.lnm, Ditetapkan di Parigi pada tanggal 16 Desember 2022 BUPATI PANGANDARAN, Ttd JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 16 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, Ttd KUSDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 15/255 /2022

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…