DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, peran, tanggung jawab dan hak pemuda, pelayanan kepemudaan, koordinasi dan kemitraan kepemudaan, prasarana dan sarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, penghargaan, pendanaan, kelembagaan, perlindungan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan dan pengembangan kepemudaan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap kemajuan, peningkatan kualitas pemuda berdasarkan pada potensi sosial, budaya, dan ekonomi yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan kebutuhan lokal, regional, nasional dan global;
c.bahwa dalam rangka menjawab tuntutan dan perkembangan yang dihadapi generasi muda dewasa ini, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam mempersiapkan sumber daya manusia di bidang kepemudaan yang berkualitas serta memiliki kemampuan memadai;
d.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya peningkatan sumber daya kepemudaan diperlukan pengaturan mengenai pemberdayaan kepemudaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kepemudaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
8.Pemberdayaan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan, skil, kompetensi dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda yang legal.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
17.Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18.Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan. 4

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.musyawarah;
f.keadilan;
g.partisipasi;
h.gotong royong;
i.persamaan;
j.kemandirian; dan
k.keterbukan.

Pasal 3

Pemberdayaan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertaqwa, berahlak mulia, berdaya saing tinggi, serta mencintai nilai kearifan lokal yang hidup di Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan Pemberdayaan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan yang meliputi:

a.penyadaran pemuda;
b.pemberdayaan pemuda; dan
c.pengembangan pemuda.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangan serta mengordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi Pemuda, perlindungan terhadap Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah. 5

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan pelaku perubahan sosial dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Pasal 9

(1)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan:
1. a.memperluas wawasan kenegaraan dan kebangsaan;
2. b.memupuk kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan/atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi dan kewirausahaan;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat lokal;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.seni dan budaya lokal;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup lokal;
7. g.pendidikan kedisiplinan; dan/atau
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda lokal.

Pasal 10

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahtraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya lokal; dan/atau
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal. 6

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…