DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pengelolaan keolahragaan, kejuaraan olahraga, pekan, dan festival olahraga, prasarana dan sarana olahraga, standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan, penghargaan, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pangandaran harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi diberbagai even yang diselenggarakan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 seri E. Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;(2/2015); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pangandaran.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
10.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
11.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
13.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15.Peningkatan Prestasi Olah Raga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
16.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan olahraga.
17.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. 4
18.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
19.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
20.Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
21.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
22.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menentukan kebijakan keolahragaan, koordinasi dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
(4)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan komite olahraga Daerah dan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 3

Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap:

a.pengenalan olahraga;
b.pemantauan;
c.pemanduan;
d.pengembangan bakat; dan 5
e.peningkatan prestasi olahraga, dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.

Pasal 4

(1)Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
(2)Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 5

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:
1. a.pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, sarana dan/atau sanggar olahraga;
2. b.penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
3. c.pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
4. d.penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga Pendidikan; dan
5. e.penyelenggaraan Kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan dinas terkait.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

a.menyusun dan mengembangkan kurikulum;
b.melakukan pembinaan guru dan tutor;
c.menyelenggaraan proses belajar mengajar;
d.mengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan
e.melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.

Pasal 7

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten. 6
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 8

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar diberikan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat daerah atau wilayah.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan :
1. a.memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan;
2. b.membangun hubungan social; dan/atau
3. c.melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.
(2)Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…