DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan dan peringatan hari jadi, desain logo daerah dan bendera daerah, penggunaan dan penempatan logo daerah dan bendera daerah, penggunaan logo oleh masyarakat, larangan, ketentuan pidana dan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai sarana pemersatu, wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbol masyarakat dan kekhasan daerah, manifestasi budaya yang berakar dari sejarah dan perjuangan suatu daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita – cita luhur bangsa dalam Negara Kesatuan
c.bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kabupaten Pangandaran serta untuk mengenang jasa dan memberikan penghargaan kepada para pejuang serta ungkapan rasa syukur yang dalam, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran;

d.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, diperlukan adanya penelusuran sejarah, simbol identitas daerah dan jati diri sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Pangandran; 2
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi dan Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN DAN BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Pangandaran.
8.Lambang daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

PENETAPAN DAN PERINGATAN HARI JADI

Pasal 2

(1)Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 4
(2)Penetapan Hari Jadi merupakan suatu momentum berdirinya Daerah Otonom Baru yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pasal 3

Sejarah singkat pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Untuk menyebarluaskan dan mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan segala aspeknya, tiap tahun diselenggarakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud ayat
(1)dilaksanakan dengan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Jadi dan dilanjutkan dengan melaksanakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan peringatan hari jadi dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya Kabupaten Pangandaran.

BAB III

DESAIN LOGO DAERAH DAN BENDERA DAERAH

Pasal 6

(1)Lambang Daerah meliputi :
1. a.logo
2. b.bendera
(2)Logo Daerah dan Bendera Daerah, berkedudukan sebagai tanda identitas daerah
(3)Logo Daerah dan Bendera Daerah, berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

(1)Logo Daerah :
1. a.desain awal logo daerah diperoleh dari hasil perlombaan tentang logo daerah yang diselenggarakan oleh Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran. 5
2. b.hak cipta dan hak pemakaian sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah
3. c.pengalihan hak cipta sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dan Tim sebagai pemenang lomba logo daerah.
(2)Gambar lengkap dan makna logo daerah tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Desain bendera daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar dan tinggi 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat logo daerah.
(2)Bendera daerah berwarna dasar putih dengan pinggiran berwarna kuning dan merah dengan tulisan warna merah.
(3)Gambar lengkap bendera daerah tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LOGO DAERAH DAN BENDERA DAERAH

Pasal 9

(1)Logo daerah dapat digunakan pada :
1. a.bangunan resmi Pemerintahan Daerah;
2. b.gapura;
3. c.tanda batas daerah dengan Kabupaten / Kota yang berbatasan;
4. d.kop Surat Pemerintah Daerah / SKPD;
5. e.stempel Pemerintah Daerah SKPD;
6. f.kantor kecamatan;
7. g.kantor desa/kelurahan;
8. h.Iencana atau gambar; dan
9. i.kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
(2)Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
(3)Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

(1)Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah. 6
(2)Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
1. a.kantor Bupati;
2. b.kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.kantor SKPD;
4. d.kantor Kecamatan;
5. e.kantor Desa/ Kelurahan;
6. f.rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
7. g.bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
(3)Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
(4)Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
1. a.ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.ruang sidang DPRD;
3. c.ruang kerja Kepala SKPD;
4. d.kantor Kecamatan;
5. e.kantor Desa/Kelurahan;
6. f.ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
7. g.ruang Kepala sekolah / pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
(5)Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…