DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang golongan, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, pemungutan, pembayaran, penagihan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan, kedaluwarsa, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan untuk membiayai pembangunan dan mendorong pengembangan kepariwisataan bagi masyarakat perlu didukung oleh pendapatan yang bersumber dari pemungutan retribusi daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan fasilitas tempat penginapan, pesanggrahan, dan villa, diperlukan pengaturan tentang retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, dan villa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); jdih.pangandarankab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: jdih.pangandarankab.go.id Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN DAN VILLA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
7.Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
9.Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan usaha Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.
10.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. jdih.pangandarankab.go.id
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terhadap pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. jdih.pangandarankab.go.id

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN

Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi kelas dan frekuensi waktu penggunaan atau pemanfaatan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa ditetapkan berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa dengan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.
(2)Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana jdih.pangandarankab.go.id dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…