DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang meliputi Ketentuan Umum, Wewenang, Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Pelaporan, Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada pemerintah daerah dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum guna menunjang pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram;
c.bahwa pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh para pengembang di Wilayah Kabupaten Pangandaran cenderung meningkat, namun belum adanya keseragaman dalam penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan pengembang serta belum optimalnya pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berkelanjutan;
d.bahwa masyarakat penghuni perumahan membutuhkan lingkungan perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang berkelanjutan dan sesuai dengan kemampuan pengembang untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat di daerah;
e.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8.Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyediaan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset.
9.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10.Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah pengelolaan tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan yang telah diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12.Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
13.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan Perumahan.
15.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan.
16.Masyarakat adalah rukun tetangga dan rukun warga penghuni perumahan, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
17.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18.Rencana Tapak adalah gambar/peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, berupa gambaran rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/atau penguasaannya.

Pasal 2

Pengaturan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan bertujuan sebagai:

a.jaminan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahterimakan sesuai dengan Rencana Tapak yang disahkan pada tahap penyediaan;
b.kepastian dalam penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan menjadi aset Pemerintah Daerah; dan
c.jaminan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan; dan
e.keberlanjutan.

BAB II

WEWENANG

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang mengatur perencanaan, Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.prinsip penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
3. c.Rencana Tapak yang telah disahkan.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.mengatur perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
b.mengawasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
c.menyusun database Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
d.mengatur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang;
e.melakukan penagihan kepada Pengembang;
f.memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
g.menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
h.mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan menjadi Barang Milik Daerah; dan
i.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

BAB III

PERENCANAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan merupakan satu kesatuan bagian dari standar perencanaan keseluruhan perumahan yang dilaksanakan oleh Pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai parameter diperolehnya sertifikat laik fungsi oleh Pengembang.
(3)Ketentuan mengenai perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 7

(1)Pengembang Perumahan menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
(2)Prasarana Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain:
1. a.jaringan jalan;
2. b.saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
5. e.tempat pembuangan sampah.
(3)Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. c.sarana pendidikan;
4. d.sarana kesehatan;
5. e.sarana peribadatan;
6. f.sarana rekreasi dan olah raga;
7. g.sarana pemakaman/tempat permakaman;
8. h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. i.sarana parkir.
(4)Utilitas Umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.jaringan air bersih;
2. b.jaringan listrik;
3. c.jaringan komunikasi;
4. d.jaringan gas;
5. e.jaringan transportasi;
6. f.pemadam kebakaran; dan
7. g.sarana penerangan jalan umum.
(5)Penyediaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan Rencana Tapak bukan Prasarana yang dihasilkan dari sewa menyewa.
(6)Pengembang yang tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
4. d.denda administratif.
(7)Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan wajib memenuhi persyaratan:
1. a.kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. b.keterpaduan antara Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan lingkungan hunian; dan
3. c.ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(2)Pengembang yang menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis:
2. b.penghentian sementara atau tetap terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan:
3. c.pencabutan insentif; dan
4. d.perintah pembongkaran.
(3)Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib:
1. a.menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
2. b.menyediakan lahan pemakaman paling sedikit 2% (dua persen) di dalam atau di luar lokasi Perumahan dari keseluruhan luas lahan;
3. c.menyediakan lahan terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah dengan rincian 20% (dua puluh persen) lahan terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) lahan terbuka hijau privat; dan
4. d.menyediakan sarana berupa lahan tempat ibadah.
(2)Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.luas lahan Perumahan lebih dari 1 (satu) hektar paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan; dan
2. b.luas lahan perumahan lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) hektar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
(3)Kewajiban Penyediaan lahan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan dalam hal luas Perumahan kurang dari 0,5 (nol koma lima) hektar, dan terdapat tempat ibadah di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 1000 (seribu) meter yang diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.
(4)Ketentuan mengenai rincian persentase dan spesifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(5)Pengembang Perumahan tidak bersusun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
4. d.denda administratif.
(6)Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengembang Rumah Susun wajib:
1. a.menyediakan lahan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan; dan
2. b.menyediakan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i paling sedikit 2% (dua persen) dari seluruh luas lantai bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.
(2)Ketentuan mengenai rincian persentase dan spesifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(3)Pengembang rumah susun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
4. d.denda administratif.
(4)Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…