DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewenangan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup, baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, unsur pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, hak dan kewajiban masyarakat dan penanggung usaha atau kegiatan, KLHS, pengawasan, pembiayaan, larangan, penyelesaian sengketa, penyidikan dan pembuktian, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup yang ditimbulkan oleh limbah yang dibuang ke dalam media lingkungan hidup;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Instansi Teknis Terkait adalah instansi teknis Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pembinaan usaha atau kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
6.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati guna mengawasi lingkungan hidup di Daerah. 3
7.Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang atau beberapa orang, kelompok, atau badan yang secara sendiri atau bersama-sama menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatan.
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
10.Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
11.Upaya Pemantauan Lingkungan adalah upaya yang dilaksanakan oleh pemrakarsa, khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya atau khasnya yang mencakup jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, dan cara pemantauan.
12.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
13.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
19.Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan. 4
20.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan Orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
22.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
23.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
24.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat BBB adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan Lingkungan Hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah BBB adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung BBB.
26.Pengelolaan Limbah BBB adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
27.Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
28.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
29.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap Orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah.
30.Perizinan Lingkungan adalah semua jenis izin yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang terkait langsung dengan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
31.Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
32.Sumber Pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke lingkungan.
33.Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menerima masukan Beban Pencemaran tanpa mengakibatkan Lingkungan Hidup tersebut menjadi cemar.
34.Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 5
35.Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
36.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, meliputi air sungai, air waduk, air bawah tanah yang diambil dengan cara di bor dan air sumur.
37.Air Laut adalah air yang terdapat di laut.
38.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
39.Udara Ambien adalah udara bebas di permukaaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah Daerah yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
40.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
41.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
42.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

(1)Bupati berwenang melakukan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
(2)Kewenangan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang berada di luar batas lingkungan hidup dan/atau lintas daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
(4)Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemerintah daerah yang berbatasan . 6
(5)Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup bertugas melakukan upaya yang dibutuhkan dalam menunjang terlaksananya pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

(1)Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
1. a.baku mutu air;
2. b.baku mutu air limbah;
3. c.baku mutu air laut;
4. d.baku mutu udara ambien;
5. e.baku mutu emisi;
6. f.baku mutu gangguan; dan
7. g.baku mutu lingkungan hidup lain di daerah.
(2)Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:
1. a.kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
2. b.kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3)Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UNSUR PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pasal 5

Pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan sumber air di Daerah bertujuan untuk menjamin kualitas, memelihara ketersediaan dan keberadaan air dan sumber air secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan air yang bermutu sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan sumber air dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dan berkoordinasi dengan Instansi Teknis Terkait.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup bertugas:
1. a.melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air serta sumber pencemar air dan sumber air;
2. b.menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
3. c.menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
4. d.memantau kualitas air pada air dan sumber air; dan
5. e.memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
(3)Pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas pada air dan sumber air yang berada di lintas Daerah merupakan kewenangan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Baku mutu air limbah terdiri atas baku mutu air limbah untuk:
1. a.industri;
2. b.kawasan Industri;
3. c.industri terpadu;
4. d.kompleks industri;
5. e.hotel;
6. f.rumah sakit; dan
7. g.kegiatan usaha lainnya.
(2)Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan/atau sumber air yang ada di Daerah harus:
1. a.memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.tidak melebihi parameter kriteria mutu air berdasarkan kelas air sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 8
(2)Jumlah dan mutu air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(3)Parameter baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Kegiatan pengendalian pencemaran air dan sumber air meliputi:
1. a.penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
2. b.pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
3. c.penetapan baku mutu air limbah;
4. d.penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
5. e.pemantauan kualitas air dan sumber air; dan
6. f.penanggulangan dan pemulihan kualitas air dan sumber air.
(2)Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pengendalian pencemaran air dan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang kegiatannya mengakibatkan pencemaran dan kerusakan air dan sumber air .
(2)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selain harus melakukan pengendalian pencemaran, juga harus:
1. a.membuat catatan debit harian aliran pembuangan air limbah dan uji mutu air limbah di laboratorium internal;
2. b.membuat laporan tertulis hasil uji laboratorium mutu air limbah kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuat rencana pengendalian pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga.
(3)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…