DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan menara, penempatan lokasi menara telekomunikasi, penggunaan menara, ketentuan perizinan, pengawasan dan pengendalian, zonasi menara, biaya, retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Pangandaran harus menunjang efisiensi, estetika, keamanan lingkungan, dan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
c.bahwa guna menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi perlu disusun kebijakan guna menyelaraskan dengan penataan kawasan dan estetika lingkungan di wilayah Kabupaten Pangandaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
7.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/2009, Nomor 19/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 3
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
8.Menara Bersama Eksisting adalah Menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
9.Menara Bersama Baru adalah Menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
10.Menara Kamuflase adalah Menara yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.
11.Penyelenggara Telekomunikasi adalah penyedia jaringan dan jasa Telekomunikasi.
12.Penyedia Menara adalah orang dan/atau badan yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13.Pengelola Menara adalah orang dan/atau badan yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki pihak lain.
14.Zonasi Menara Eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan Menara eksisting.
15.Zonasi Menara Baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri dari zona area yang berisikan Menara eksisting yang akan menjadi bagian dari Menara bersama dan zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan Menara Bersama Baru.
16.Menara Eksisting adalah Menara yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah.
17.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun Menara yang besarannya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungan variabel fungsi luas area, ketinggian, dan beban Menara. 4
18.Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Daerah yang selanjutnya disingkat TPPPMD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan Menara dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil pengawasan dan kajian lapangan terhadap Menara Daerah.
19.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data dan berfungsi untuk menghubungkan antara telepon selular dengan perangkat selular.
20.BTS Mobile adalah sistem BTS bergerak yang dibangun dan dioperasionalkan secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu sebagai solusi sementara untuk penyediaan jaringan selular baru atau mengatasi kapasitas lalu lintas selular.
21.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, mobile switching center, base station controller, radio network controller, dan jaringan transmisi utama.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

(1)Setiap Penyedia Menara yang melakukan pembangunan Menara wajib memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki IMB Menara;
2. b.memiliki dokumen analisa kekuatan kontruksi Menara sesuai dengan standar nasional Indonesia;
3. c.melakukan analisis dampak terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. d.menyediakan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan Menara;
5. e.menyesuaikan ketinggian Menara dengan kebutuhan teknis sesuai dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan;
6. f.memperhatikan daya dukung dan struktur menara agar mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi;
7. g.mengikuti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
8. h.memenuhi unsur keamanan Menara yang terdiri atas:
  1. 1.pagar Menara;
  2. 2.kabel masa;
  3. 3.penangkal petir;
  4. 4.lampu halangan penerbangan; dan
  5. 5.penjaga Menara. 5
(3)Penyedia Menara wajib memulai kontruksi paling lambat 6 (enam) bulan setelah IMB Menara diberikan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko dan/atau kerugian masyarakat dalam radius Menara yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan Menara.
(2)Jaminan resiko dan/atau kerugian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian asuransi dalam radius resiko dengan adanya bangunan Menara.
(3)Penyedia Menara atau Pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala terhadap bangunan Menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Menara.

Pasal 4

(1)Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui batas ketinggian bangunan gedung yang diizinkan.
(2)Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antena yang melekat pada bangunan lainnya dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
(3)Konstruksi bagunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)harus mampu mendukung beban antena dengan melampirkan hasil perhitungan atau kajian teknis mengenai kekuatan struktur bangunan gedung dimaksud.
(4)Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memerlukan IMB Menara.

Pasal 5

(1)Penyedia Menara yang membangun Menara diprioritaskan untuk memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah atau aset desa.
(2)Pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembangunan Menara hanya dapat dilakukan pada:

a.Zonasi Menara Baru; atau
b.Zonasi Menara Eksisting jika:
1. 1.sudah dipergunakan bersama oleh paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi; dan
2. 2.tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari Menara baru yang hendak dibangun. 6

BAB III

PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

(1)Penempatan lokasi Menara mengacu pada zonasi Menara.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pemetaan zonasi Menara dan aplikasi sistem pengendalian Menara di Daerah.
(3)Zonasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk:
1. a.mewujudkan Menara yang menjamin keandalan bangunan Menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan; dan
2. b.mewujudkan Menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas; dan
3. c.mewujudkan Menara yang menjadi dasar pembangunan Menara dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
(4)Ruang lingkup zonasi Menara terdiri atas:
1. a.pembangunan Menara;
2. b.penempatan lokasi Menara;
3. c.rekomendasi zonasi Menara;
4. d.penggunaan Menara;
5. e.pengawasan, dan pengendalian dan evaluasi zonasi Menara;
6. f.Penempatan lokasi Menara wajib mempertimbangkan:
  1. 1.potensi ketersediaan lahan;
  2. 2.perkembangan teknologi;
  3. 3.permintaan jasa Telekomunikasi baru;
  4. 4.kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi;
  5. 5.kaidah penataan ruang;
  6. 6.tata bangunan;
  7. 7.estetika;
  8. 8.keamanan lingkungan; dan
  9. 9.kebutuhan luasan area Menara.
(5)Pembangunan Menara pada Zona Menara Baru wajib:
1. a.memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan kontruksi Menara yang mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi; dan
2. b.memperhatikan tingkat penggunaan Menara yang telah ada.
(6)Ketentuan mengenai zonasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap Penyedia Menara wajib melaporkan dan mendapat izin pemasangan jaringan seluler pada Menara yang dimaksudkan sebagai BTS Mobile kepada Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi. 7
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.lokasi koordinat Menara;
2. b.aspek lingkungan dalam radius ketinggian Menara; dan
3. c.jangka waktu operasional.
(3)Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan laporan pemasangan jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN MENARA

Pasal 9

(1)Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib:
1. a.memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
2. b.menginformasikan ketersediaan kapasitas Menara kepada calon pengguna Menara secara transparan;
3. c.menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara kepada Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan
4. d.melaporkan penggunaan Menara termasuk pembangunan Jaringan Utama dan struktur Jaringan Utama yang telah ada setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi.
(2)Setiap Menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan Menara yang meliputi:
1. a.pemilik Menara;
2. b.penyedia jasa kontruksi;
3. c.tahun pembuatan Menara;
4. d.beban maksimum Menara;
5. e.alamat Menara;
6. f.koordinat geografis;
7. g.nomor dan tanggal IMB Menara;
8. h.tinggi Menara;
9. i.luas area site;
10. j.daya listrik terpasang; dan
11. k.data Penyelenggara Telekomunikasi yang terpasang di Menara.
(3)Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Menara untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah melakukan koordinasi dengan pemilik Menara yang terkait dengan aspek teknis dari kondisi yang ada di Menara. 8

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

Setiap pembangunan Menara bersama wajib memiliki IMB Menara berdasarkan rekomendasi TPPPMD.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…